WHO AKUI JASA PRESIDEN MEMBANGUN KESEHATAN

WHO AKUI JASA PRESIDEN MEMBANGUN KESEHATAN

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto hari Senin (18/2) di Istana Merdeka menerima medali penghargaan Health for All Golden Medal Award yang diserahkan langsung Oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr Hiroshi Nakajima sebagai tanda pengakuan badan internasional PBB itu terhadap pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Dalam pidatonya, Nakajima mengatakan, penghargaan itu sekaligus juga merupakan pengakuan WHO atas jasa Presiden Soeharto dalam berbagai usahanya demi tercapainya program kesehatan untuk semua di tahun 2000. WH0 menghargai usaha Indonesia di bidang pembangunan kesehatan, antara lain meliputi Inpres Kesehatan yang dimulai tahun 1979, pembentukan pos pelayanan terpadu (posyandu) tahun 1985 dan penggalakan imunisasi anak-anak di tahun 1986 sehingga angka kematian bayi turun di tahun 1990 ini.

“Saya menganggap penghargaan yang tinggi itu merupakan penghargaan kepada Saudara-saudara semua yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Juga merupakan penghargaan bagi semua orang yang mengabdi kepada pelaksanaan pembangunan kesehatan di negeri ini, dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya,” kata Presiden Soeharto ketika membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional 1991 di Istana Negara seusai penyerahan penghargaan tersebut. “Penghargaan tadi telah saya terima dengan rasa haru dan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Kesehatan dr Adhyatma menyampaikan selamat kepada Presiden Soeharto atas penghargaan tersebut. “Penghargaan itu sangat membanggakan dan juga sekaligus akan memacu jajaran kesehatan dulam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat,” katanya.

Raker Depkes berlangsung sampai 22 Februari, diikuti 200 peserta, terdiri pejabat eselon I dan ll, kepala kanwil dan dinas, kepala rumah sakit, pimpinan BUMN serta wakil departemen, instansi terkait.

 

Bertambah Baik

Menurut Presiden Soeharto, berkat pembangunan kesehatan maka tingkat kesehatan masyarakat terus bertambah baik. “Jika sekarang kita menengok ke belakang sebentar, maka tampak betapa banyak yang telah kita lakukan selama ini,” katanya.

Kepala Negara menunjuk puskesmas dan sarana kesehatan masyarakat lainnya telah dapat dilipatgandakan jumlahnya. Dengan membangun puskesmas, pelayanan kesehatan ditempatkan langsung di tengah masyarakat dan ini berarti ada pemerataan pelayanan kesehatan.

Pemerataan pelayanan kesehatan makin tampak dengan makin banyaknya obat­ obatan bermutu, dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tenaga-tenaga bidan telah mulai ditempatkan di desa-desa. Secara bertahap makin banyak tenaga spesialisyang ditempatkan di daerah. Keadaan gizi masyarakat makin baik. Berbagai penyakit menular, terutama yang menyerang anak-anak, telah mulai berhasil dicegah melalui program imunisasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak juga terus meningkat. Hal iniantara lain tercermin dengan makin bertambahnya jumlah posyandu yang tersebar di desa-desa.

“Kemajuan-kemajuan yang telah berhasil kita capai memberi dampak yang positif pada derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi terus menurun. Umur rata­rata anggota masyarakat kita bertambah panjang. Angka kesakitan menurun,” tutur Presiden Soeharto.

 

Harus Ditingkatkan

Namun Kepala Negara mengingatkan, walaupun telah banyak kemajuan yang dicapai di bidang pembangunan kesehatan, perjuangan di bidang ini masih harus terus ditingkatkan lagi. “Tantangan yang kita hadapi tidaklah bertambah ringan. Mobilitas dan urbanisasi penduduk akan makin meningkat. Sikap, perilaku dan pola penyakit cenderung berubah. Semuanya itu jelas harus makin kita perhitungkan dalam upaya pembangunan kesehatan,” tegasnya.

Selain itu, Indonesia juga masih harus menghadapi hal-hal lain yang merugikan kesehatan masyarakat, seperti dinamika kehidupan yang dapat meningkatkan stres, kebiasaan merokok, minum alkohol, penyalah-gunaan obat, pencemaran dan perusakan alam yang sulit dikendalikan. Sementara itu penggunaan alat kedokteran canggih yang mengakibatkan tingginya biaya pelayanan kesehatan juga merupakan tantangan baru yang harus diatasi.

Untuk melaksanakan petunjuk GBHN, tekan Presiden Soeharto, pembangunan kesehatan harus lebih diarahkan pada masyarakat di daerah terpencil dari daerah kumuh perkotaan yang belurn menikmati pelayanan kesehatan yang memadai. Bersamaan dengan itu harus terus diperbaiki mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Dalam hal ini kita harus meningkatkan lagi kemampuan teknis dan kemampuan manajemen tenaga-tenaga kesehatan di semua tingkatan,” katanya.

Diingatkan pula, sama halnya dengan semua bidang pembangunan yang lain, masyarakat jelas, harus ikut serta mengambil bagian yang aktif dalam pembangunan kesehatan.“Ikut sertanya masyarakat sangat besar manfaatnya terutama untuk makin menyebarluaskan kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat sendiri,” demikian Presiden Soeharto.

Menteri Kesehatan dr Adhyatma melaporkan, raker Depkes diselenggarakan untuk membahas berbagai kebijaksanaan dan langkah yang perlu disiapkan dalam pembangunan kesehatan di tahun mendatang. Masalah yang akan dibahas raker yang akan diselenggarakan di Ciloto ini antara lain menyangkut pendayagunaan tenaga kesehatan, penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap. Juga dibahas persiapan penyempumaan rumah sakit umum pemerintah sebagai lembaga swadana, dan upaya lebih memasyarakatkan obat generik serta peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan kawasan kumuh perkotaan.

 

Bank Dunia Membantu

Sementara itu, Kepala BKKBN Haryono Suyono kepada Presiden Soeharto melaporkan bahwa Bank Dunia sepakat melanjutkan bantuannya terhadap berbagai proyek keluarga berencana. Proyek baru ini dinamakan Fifth Population (Family Planning and Safe Motherhood) Project dengan dana seluruhnya 148,4 juta dollar AS. Dari jumlah itu Bank Dunia membantu sebesar 104 juta dollar, dan sisanya sebesar 44.4 juta dollar AS ditanggung Indonesia.

Bantuan dibagi menjadi dua, yakni KB dan Promosi Kesejahteraan Ibu yang akan dikoordinasikan BKKBN, serta. bagian kedua adalah Pengembangan Bidan untuk Daerah Pedesaan yang dikoordinasikan Departemen Kesehatan.

 

 

Sumber : KOMPAS (19/02/1991)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIII (1991), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 581-583.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.