WASPADAI SIKAP KRITIS MANTAN PEJABAT

WASPADAI SIKAP KRITIS MANTAN PEJABAT[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Mantan Menteri Dalam Negeri Rudini mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap pernyataan kritis yang dikemukakan para mantan pejabat. Selain itu, para mantan pejabat perlu mendalami permasalahan mengenai konsensus nasional yang telah dijabarkan dalam UU dan telah melalui jalur legislatif sebelum membuat pernyataan.

Rudini mengemukakan itu kemarin di Jakarta berkaitan dengan pernyataan Presiden Soeharto bahwa para tokoh yang bersuara lain ketika masih memegang jabatan dan setelah lepas dari jabatannya adalah orang-orang yang tidak konsekuen terhadap tekad Orde Baru untuk mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila secara mumi dan konsekuen. Menurut Kepala Negara, adanya tokoh yang bersuara demikian tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah mereka hanya kecil dan akan tergulung.

Menurut Rudini, para mantan pejabat harus mendalami konsensus nasional sebelum menyatakan pendapat atau sikap. Kalau perlu tanyakan kepada mereka yang tahu asal mulanya dan merumuskan konsensus nasional itu.

Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra),

Azwar Anas, menilai sikap sebagian mantan pejabat yang belakangan cenderung kritis, sebagai tidak pada tempatnya.

“Sebagai komponen Orde Baru, para mantan pejabat itu sebetulnya pernah bertekad akan melaksanakan amanat pembangunan.” katanya.

Dia menilai tepat peringatan Presiden terhadap mantan pejabat yang dianggap plin-plan.

“Kalau ada yang perlu diperbaiki, mengapa tidak dilakukan ketika masih menjabat?” tambahnya.

Sedangkan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi mengatakan, sikap para mantan pejabat yang sering mengeluarkan pernyataan berbeda bahkan kerap bertentangan dengan pernyataannya sewaktu masih menjabat itu, berarti moral, etika dan mentalnya tidak baik. Bahkan, katanya, hal itu merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang amat buruk bagi generasi muda Indonesia sekarang ini.

Anggota DPR RI Oka Mahendra mengatakan sebaiknya pemerintah berlapang dada menanggapi kritik anggota masyarakat, tidak terkecuali mantan pejabat. Suara yang berbeda dari mantan pejabat jangan dianggap sebagai sikap tidak konsisten terhadap Orde Baru.

Menurut dia, kalau suara mantan pejabat yang berbeda dengan ketika masih menjabat, hal itu barangkali disebabkan oleh mekanisme birokrasi yang rumit. Lebih­lebih lagi kalau staf yang ABS (asal bapak senang) sehingga masukan kepada atasan hanya yang baik-baik.  Dan ketika mereka sudah tidak menjabat lagi, masalahnya menjadi lain, apa yang terbayang selama ini ternyata jauh berbeda dengan di lapangan.

Sedangkan Menhankam Edi Sudradjat mengatakan para mantan pejabat yang Suka bicara setelah tidak menjabat tidak perlu dipermasalahkan jika disampaikan dengan tertib.

“Para mantan pejabat perlu bicara kepada umum dengan sopan santun.” katanya sambil menambahkan pernyataan yang sopan adalah pernyataan yang tidak membuat siapapun menjadi bingung.

Sekretaris FKP DPR RI Andi Matalata menegaskan, di mana pun seorang mantan pejabat harus tetap pada kerangka berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara. Selayaknya, kata dia, mantan pejabat tidak berubah ketika sudah tidak berada di posisinya. Tapi, kata Andi, tidak semua pejabat melakukan penyimpangan setelah tidak menjabat.

Sumber : MEDIA INDONESIA (13/09/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 92-93.

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.