VISI KEPALA NEGARA TERHADAP PEMERATAAN

VISI KEPALA NEGARA TERHADAP PEMERATAAN[1]

Jakarta, Pelita

JIKA kita mengamati dan mencermati beberapa kebijaksanaan Presiden dalam konteks pemerataan hasil-hasil pembangunan yaitu mengangkat derajat kesejahteraan anggota masyarakat yang masih berada dalam peta kerniskinan di dalam interval waktu beberapa tahun, maka kita segera secara objektif memahami kepekaan dan kepedulian Kepala Negara yang sangat kuat terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk menjangkau dan mengangkat lapisan masyarakat yang masih sekitar 27 juta berada di bawah garis kemiskinan.

Kepekaan tersebut dapat kita lihat bahwa Kepala Negara secara strategis telah mengeluarkan kebijaksanaan, politik pembangunan dengan pemetaan pendekatan meliputi: Pertama, dari aspek kelembagaan ekonomi, yaitu ketika Kepala Negara mengimbau para pengusaha besar yang berkumpul di Tapos untuk mengikutsertakan koperasi di dalam pemilikan saham perusahaan mereka. Kedua, dari aspek kawasan, yaitu ketika pidato Kepala Negara pada tanggal 4 Januari 1990 di depan sidang pleno DPR, yang salah satu penekanannya adalah pemberian porsi yang lebih besar terhadap pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT); Ketiga, dari aspek teknik operasional, ketika Kepala Negara mengimbau para konglomerat untuk turut serta membantu petani dalam pencetakan lahan persawahan; Keempat, dari aspek program pembangunan daerah, yaitu ketika Kepala Negara memberikan petunjuk-petunjuk kepada para gubernur, bupati dan; walikota seluruh Indonesia yang sedang melakukan rapat kerja di Jakarta dan pada hari Selasa 16-2-1993 ketika peserta rapat kerja tersebut menghadap Presiden di Istana Negara, saat itu Kepala Negara memberi petunjuk agar para gubernur, bupati dan walikota memiliki peta wilayah, peta tersebut akan mengidentiftkasi dan memiliki muatan informasi tentang beberapa aspek yang meliputi daerah yang penduduknya miskin, daerah yang termasuk wilayah kumuh, daerah yang termasuk wilayah terpencil, daerah yang rawan banjir serta daerah yang potensial untukjenis rawan lainnya.

Secara umum pada prinsipnya bahwa upaya pemerintah untuk mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara merata sesungguhnya sejak awal telah termasuk: dalam bagian yang integral dari mekanisme serta tujuan pembangunan nasional kita. Dari sisi inilah kita perlu secara objektif mencermati kepekaan dan perhatian Kepala Negara dalam pemahaman konsistensi untuk memperbaiki perikehidupan seluruh rakyat Indonesia, di mana secara khusus Kepala Negara  merasa perlu mengeluarkan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk: kepada kelompok tertentu dari masyarakat dan lapisan pemerintah yang berhadapan atau lebih dekat terhadap fungsi pelayanan terhadap masyarakat luas, untuk secara khusus dan terencana melakukan upaya-upaya kongkret berdasarkan kapasitas dan potensi yang mereka miliki dan emban.

Tulisan ini mencoba memberikan masukan terhadap dua aspek dari empat aspek yang disebutkan di atas yaitu pembangunan di kawasan Indonesia Bagian Timur dan pemetaan wilayah penduduk miskin, perkampungan kumuh dan daerah rawan.

Pembangunan  IBT

Sejak pidato Presiden di depan forum sidang pleno-DPR pada tanggal 4 Januari 1990, seperti yang disebutkan di atas salah satu penekanannya tentang pemberian porsi dan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan di kawasan IBT, maka sejak itu responsif yang positif muncul di mana-mana. Berbagai forum seminar ilmiah di gelar untuk maksud itu dan dari berbagai aspek telah dikaji dengan berbagai pendekatan, penulis pun sempat menurunkan sebuah tulisan di harian ini.

Isu itu tetap relevan untuk kita beri perhatian secara konseptual yang selanjutnya diikuti oleh upaya-upaya kongkret dengan beberapa pertimbangan:

1) Kita ingin menempatkan wilayah ini agar memiliki sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi serta pelayanan umum lainnya yang sejajar dengan apa yang tersedia di IBT

2) Wilayah ini memiliki sumber daya alam khususnya kelautan yang belurn dikelola secara memadai

3) Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang cukup potensial dan luas yang bisa menjadi alternatif dari kejenuhan pemakaian lahan di IBT seiring dengan semakin berkembangnya industri dengan skala besar dan pemukiman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah maka relevansi dan aktualisasi dari imbauan Kepala Negara itu sangat penting untuk kita segarkan di dalam konstelasi proses pembangunan bangsa kita, yang akan lebih relevan lagi bila dicermati secara politis (internal dan ekstemal) kaitannya  dengan bangsa kita yang akan segera memasuki era tinggal landas, pada awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Jika kita membuat peta permasalahan terhadap beberapa aspek yang menyebabkan kawasan Indonesia Bagian Timur tertinggal jika dibandingkan dengan IBB, maka aspek itu kurang lebih akan meliputi:

  • Prasarana perhubungan dan telekomunikasi (prasarana dasar) yang belum memadai, meskipun dua tahun terakhir sektor ini telah mengalami beberapa Kurang memadainya sektor ini akan berimplikasi terhadap rendahnya rangsangan mobilitas barang, manusia dan informasi dalam protes interaksi sosial dan ekonomi.
  • Rendahnya tingkat investasi, bahkan investasi pada sektor argoindustri dan marine industri pun belurn terlalu menarik minat para investor dari pusat untuk bergerak di kawasan ini, jika menggunakan formulasi ekonomi maka rendahnya investasi pada suatu wilayah akan mempunyai implikasi rendahnya pula intensitas dari pada proses sosialisasi keterampilan, wawasan dan efek penetesan ekonomis atas investasi tersebut;
  • Kondisi masyarakat pada desa, pantai dan nelayan masih umum ditemui dalam pola bertani dan nelayan tradisional, di samping itu pula belum berkembangnya secara baik dalam aspek organisasi dan manajerial institusi perekonomian rakyat;
  • Berbagai informasi dan data tentang potensi ekonomi dan sosial yang tidak memadai dari kawasan ini, sehingga akan sukar untuk mendapatkan rujukan yang memberikan kepastian dan validitas untuk keperluan perencanaan pembangunan atau pun untuk penyusunan studi kelayakan untuk inves;

Keempat masalah pokok tersebut di atas tampaknya prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang tidak memadai tersebut merupakan induk masalah, sehingga aspek-aspek lain relatif tidak berkembang pula.

Pertimbangan investasi dari sudut ekonomis didasarkan atas tiga pertimbangan orientasi; dekat dengan bahan baku, tenaga kerja mudah untuk didapat serta dekat dengan pasar. Pilihan untuk melakukan investasi pada wilayah IBT tentunya akan lebih cenderung pada pertimbangan dekat dengan bahan baku, namun bila terkait dengan orientasi selanjutnya tentang pemasaran maka segera akan berhadapan dengan hambatan perhubungan dan telekomunikasi.

Demikian juga halnya dengan aspek informasi dan data, karena sukar bagi pihak­ pihak luar dalam memberikan kontribusinya pada kawasan ini baik oleh pihak pemerintah pusat dari sisi penempatan suatu sarana dan prasarana dasar dan suatu proyek jika tidak jelas kelayakannya, pertimbangan yang sama akan lebih lagi oleh pihak swasta. Bahwa pihak pemerintah daerah di kawasan ini haruslah mampu memberi dan menyajikan data dan informasi secara mutakhir tentang berbagai potensi alam (kekayaan alam, penduduk, kondisi alam, kebudayaan, interaksi sosial, sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia) yang diharapkan akan merangsang berkembangnya investasi pada wilayah ini.

Di pihak lain pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta investasi di kawasan ini masih memerlukan perhatian yang memadai dari pemerintah pusat, namun investasi itu haruslah dalam suatu pola yang menyertakan masyarakat setempat, tidak justru menimbulkan keterasingan dan jarak sosial dalam pemahaman bahwa kehadiran investasi tidaklah merusak suatu proses dan mekanisme pembangunan yang partisipatif yang sementara ini telah berkembang secara mengesankan di kawasan ini, khususnya pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut juga akan menyeret masalah baru, yaitu bertumpuknya kaum miskin di kota dalam areal yang kumuh yang berasal dari orang-orang yang terhempas di desanya.

Kecenderungan beberapa pemerintah daerah di kawasan ini untuk mempunyai konsep dan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kawasan pedesaan selayaknya dipahami sebagai jargon pembangunan ekonomi yang tengah membimbing masyarakat pedesaan untuk bangkit dah berkembang secara partisipatif, karena berangkat dari suatu penghampiran yang kontekstual karena beberapa aspek sosial dan kultural lokal termasuk di dalamnya. Kondisi yang sementara terbentuk itu diharapkan tidak akan terganggu dan dikacaukan oleh mesin investasi yang akan hadir. Dari sini kita sepakat bahwa menolong masyarakat bawah memerlukan perlakuan tertentu yang sesuai dengan keadaan mereka dalam pemahaman yang luas (kawasan, wawasan, sosial, kepercayaan dan kultural).

Esensi pemahaman ini tidaklah mesti dikontradiksikan dengan keharusan mengundang investor dari pusat dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar oleh pemerintah pusat pada satu sisi dan pada sisi yang lain diperlukan pendekatan untuk merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, keduanya bukanlah pendekatan yang tarik menarik dan saling mematikan. Ada pertimbangan riil dan bernuansa politis, sehingga bantuan secara terkendali dari pemerintah pusat sangat diperlukan .

Pembangunan sarana dan prasarana dasar serta menggairahkan proses investasi pada kawasan IBT akan terlalu lamban terwujud, bila diserahkan secara bulat-bulat pada mekanisme dan potensi ekonomi yang berkembang dan tersedia di wilayah ini.

Peta Kemiskinan

Jika kita arif memahami petunjuk-petunjuk Presiden tersebut kepada para gubernur, bupati dan walikota, maka secara strategis itu dapat dicermati sebagai suatu pendekatan yang dipilah secara perwilayahan (Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya) yang pada gilirannya terakumulasi secara total yang akan merupakan pemecahan masalah kemiskinan dan daerah kumuh secara nasional.

Pendekatan ini tampaknya merujuk kepada proses membagi habis persoalan kemiskinan dan daerah kumuh berdasarkan wilayah kerja dari pimpinan wilayah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk ditangani secara mandiri berdasarkan sumber daya yang tersedia dan dimiliki masing-masing oleh pimpinan wilayah itu, yang tentunya dalam suatu rumusan pendekatan dan strategi yang mengacu kepada kondisi realistis dari kemiskinan dan kekumuhan itu sebagai suatu proses dan implikasi sosial ekonomi dan politis.

Merujuk pada pendekatan itu, maka asas operasional pada sebuah organisasi bila dikelola dengan profesional maka layaknya demikian adanya, bahwa semua tugas organisasi haruslah terbagi habis kepada semua lini terbawah, sehingga lini berfungsi secara maksimal dan pimpinan berada dalam posisi mengambil keputusan, mengendalikan kebijaksanaan pokok.

Peta wilayah kemiskinan itu nantinya paling tidak akan meliputi di areal pedesaan dan perkotaan, tetapi secara urnurn wilayah pedesaan akan lebih luas arealnya dan kuantitasnya. Peta kemiskinan pada wilayah perkotaan yang nantinya bila dilacak secara tuntas untuk merumuskan suatu strategi dan pendekatan pemecahan masalahnya, paling tidak akan terungkap bahwa komunitas orang-orang miskin yang berdomisili di kota yang umumnya bergerak pada sektor nonformal adalah orang­ orang yang terhempas di desanya dengan berbagai sebab atau untuk berbagai alasan.

Dari pemahaman itu akan melahirkan alternatif bahwa pembangunan dengan tujuan mengangkat derajat kesejahteraan hidup anggota masyarakat adalah upaya untuk memotong rantai kemiskinan di wilayah perkotaan.

Sisi lain yang ingin kita ketengahkan adalah kemiskinan di perkotaan akan terus menerus terakumulasi seiring dengan kurangnya atau semakin berkurangnya alternatif sumber-sumber ekonomis yang dapat memberi sumber pendapatan yang memadai di wilayah pedesaan, atau jika tidak segera dilakukan antisipasi yang konseptual dengan merujuk kepada aspek kontekstual wilayah pedesaan itu sendiri, baik sumber daya alamnya, latar belakang sosial kulturalnya atau pun potensi riel manusianya.

Gambaran tersebut di atas akan semakin jelas jika kita membandingkan angka pertumbuhan kesempatan kerja. Di wilayah perkotaan angka tersebut berkembang sekitar lima persen lebih sedangkan pada wilayah pedesaan hanya sekitar satu persen lebih. Kondisi itu semakin mempet jelas permasalahan yang berproses, sehingga apapun upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah perkotaan dengan secara sendirinya akan dieliminir oleh ‘pendatang baru’ yang pada gilirannya justru akan semakin memperburuk kondisi karena :

  • Lahan sektor nonformal semakin padat, dengan demikian persaingan juga semakin ketat, mereka kurang lebih hanya punya alternatif pada sektor ini lantaran sektor lain (formal) menuntut persyaratan yang mereka tidak punyai yaitu: tingkat pendidikan yang relatif tinggi, skill yang memadai dan padat modal.
  • Area kumuh di perkotaan semakin sukar untuk ditanggulangi karena terjadi penumpukan pada area yang Hal tersebut akan menyuburkan munculnya implikasi sosial seperti kriminal, pengemis dan gelandangan.

Makmur Ibnu Hadja, mahasiswa Pascasarjana Jurusan Computer for Education  Curtin University of Technology Pert. Wa

Sumber : PELITA(31/03/1993)

__________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 85-90.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.