UPAYA INDONESIA MENGHAPUS KEMISKINAN DIHARGAI PROGRAM PEMBANGUNAN PBB

UPAYA INDONESIA MENGHAPUS KEMISKINAN DIHARGAI PROGRAM PEMBANGUNAN PBB[1]

 

Jakarta, Suara Pembaharuan

Presiden Soeharto akan menerima penghargaan dari Program Pembangunan PBB (UNDP) atas keberhasilan Indonesia mengurangi jumlah penduduk miskin. Penghargaan itu akan diserahkan Ditjen UNDP James Gustave Speth di Jakarta, 8 September mendatang.

Hal itu dikatakan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Prof. Dr Haryono Suyono, kepada Pembaruan, baru-baru ini. Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (H-DR) mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia meningkat rankingnya dari 102 tahun lalu menjadi 99 tahun ini, dari 175 negara di dunia.

Selain HDI, mulai tahun 1997 ini UNDP memasukkan unsur Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI) dalam laporannya. Dalam HPI, Indonesia menduduki ranking 23 dari 78 negara berkembang yang diteliti.

Sementara itu, berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik (BPS), Februari 1997, hasil Susenas 1996 menunjukkan jumlah penduduk miskin telah turun dari 25,9 juta di tahun 1993, menjadi 22,5 juta pada 1996. Menurut Microcredit Summit di New York, AS, “target” yang dibebankan kepada Indonesia adalah tujuh juta keluarga atau 28 juta jiwa.

Secara terperinci, menurut BPS, gambaran sasaran pengentasan kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut : (lihat tabel). Dari laporan BPS itu dapat dilihat bahwa kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin itu bervariasi, naik turun dari masa ke masa, antar daerah dan antarwilayah. Penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan.

Namun, karena jumlah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perkotaan, persentase penurunan itu lebih besar di daerah perkotaan. Penduduk miskin di kota menurun dengan kecepatan sekitar 6,1 persen dibandingkan dengan penurunan sebesar 3,8 persen di daerah pedesaan.

Dalam kurun waktu 1987-1993, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dengan 1,8 persen per tahun, sedang di desa persentase itu turun dengan 2,7 persen pertahun.

Dalam kurun waktu 1976-1987, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun lebih tajam, yaitu 6,8 persen per tahun, sedang di perkotaan hanya turun 0,3 persen pertahun.

Dari gambaran itu kita melihat adanya momentum kenaikan persentase dan jumlah penurunan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, namun kita melihat bahwa kecepatan penurunan di daerah pedesaan itu masih lambat.

Salah satu sebabnya, seperti diungkapkan BPS, proporsi rumah tangga miskin yang berpendidikan tidak tamat SD dan lamat SD jauh lebih besar dibandingkan dengan proporsi rumah tangga miskin. Di daerah pedesaan, gap semacam itu juga cukup nyata. Persentase tersebut adalah 88,4 persen dibanding 50,4 persen untuk daerah kota, dan 96,33 persen dibanding 85,33 persen untuk daerah pedesaan.

Kelompok rumah tangga atau keluarga miskin lebih ditandai oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan kelompok rumah tangga yang tidak miskin. Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian adalah 25,55 persen di kota, sedang yang tidak miskin adalah 6,88 persen, di pedesaan adalah 79,54 persen dibanding 58,33 persen.

Buruh tani merupakan jenis pekerjaan yang lebih dekat berasosiasi dengan kemiskinan, baik di kota maupun di desa. Persentase rumah tangga buruh miskin yang bergerak di bidang pertanian di daerah kota adalah 22,91 persen, sedangkan di kalangan buruh yang tidak miskin, persentasenya adalah 3,72 persen. Untuk daerah pedesaan, persentasenya adalah 61,62 persen untuk kelompok miskin, dan 30,27 persen untuk yang tidak miskin.

Selain BPS, data lain yang dipunyai oleh jajaran Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN antara lain adalah “Pendataan Keluarga” yang dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air pada awal 1994 sampai saat ini. Data ini bukan sebagai data pembanding BPS, tetapi lebih kepada “peta kerja” untuk memberikan intervensi (dukungan) terhadap keluarga prasejahtera dan sejahtera I.

Dari hasil pendataan 23 indikator yang dipakai Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN, bisa dilihat posisi keluarga Indonesia dalam beberapa kategori tahapan. Yaitu, tahapan prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III­ plus.

BATAS, PERSENTASE

DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 1976-1996

 

 

Tahun

 

Batas Miskin

   

Persentase Penduduk

 

 

(Perkapita/Bulan)

 

Jumlah  Penduduk:Miskin Miskin (Juta Jiwa)

Kota Desa Kota  

Desa

Kota/  

Kota Desa

 

Desa

 

Kota/

Desa

1976 4.552 2.849 38,79 40,37 40,08 10,0 44,2 54,2
1978 4.%9 2.981 30,8 433,38 33,31 8,3 38,9 47,2
1980 6.831 4.449 29,04 28,42 28,56 9,5 32,8 42,3
1981 9.777 5.877 28,06 26,49 26,85 9,3 31,3 40,6
1984 13.731 7.746 23,14 21,18 21,64 9,3 31,3 40.6
1987 17.381 10.294 20,14 16,44 17,42 9,7 20,3 30,0
1 20.614 13.295 16,75 14,33 15,08 9,4 17,8 27,2
1993 27.905 18.244 13,45 13,79 13,67 8,7 17,2 25,9
1996*) 38.246 27.413 9,71 12,30 11,34 7,2 15,3 22.4

 

Sumber: BPS

*) Angka Sementara

Pada pendataan awal diketahui lebih dari 50 persen keluarga di Indonesia perlu mendapat dukungan untuk memberdayakan dirinya sendiri menjadi keluarga makin sejahtera secara mandiri.

Karenanya, pembangunan dengan wawasan keluarga dan penduduk makin dimantapkan dan diusahakan dengan lebih sungguh-sungguh. Keluarga yang telah berhasil diajak membantu keluarga lain yang masih tertinggal. Misalnya, melalui kegiatan pengentasan kemiskinan yang sederhana seperti lantainisasi, dan usaha ekonomi produktif keluarga, antara lain lewat kelompok UPPKS.

Indikator

Berkaitan dengan laporan UNDP, Haryono Suyono menjelaskan, dengan dimasukannya indikator Indeks Kemiskinan Manusia (HPI) pada laporan UNDP tersebut, maka mulai tahun ini negara kita harus memperhatikan unsur pokok yang menjadi dasar penilaian atau pengukuran yang berkaitan dengan kemiskinan penduduk.

Dalam penilaian HPI, ada tiga indikator kemiskinan karena alasan ekonomi penduduk, yakni akses terhadap air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, dan anak balita dengan berat badan rendah atau berat di bawah normal.

“Ketiga indikator tersebut menjadi dasar penilaian pokok UNDP. Indonesia juga mempunyai indikator sendiri dalam penilaian tingkat kemiskinan penduduk. Masing-­masing dapat digunakan sebagai patokan.” ujarnya.

Mengenai perbedaan indikator yang dipakai UNDP dan pihak Indonesia, Haryono Suyono mengatakan tidak perlu dipermasalahkan, malah justru dapat menjadi masukan berharga. Dengan adanya laporan UNDP itu, menurutnya, dapat diketahui posisi negara kita di antara bangsa-bangsa lain.

“Dengan laporan tersebut kita dapat meningkatkan diri dalam pelayanan kepada masyarakat. Atau sebaliknya dapat memberi masukan kepada badan dunia tersebut bahwa kita mempunyai beberapa program berkaitan dengan kesehatan yang luput dari perhatian, seperti pelayanan KB, posyandu dan bidan desa, yang di negara lain belum temu ada.” jelasnya.

Berdasarkan data yang disebarkan pihak UNDP ke seluruh dunia, di banding negara-negara tetangga, Indonesia mengalami banyak kemajuan. Dalam segi pelayanan kesehatan misalnya, negara kita jauh lebih baik dari Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Demikian pula dalam akses memperoleh air bersih, Indonesia lebih baik dibandingkan Vietnam, Laos, Kamboja. dan Papua New Guinea. Namun lebih buruk bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Dalam kaitan ini UNDP tidak memasukkan air sumur dan sungai sebagai air bersih. Ukuran air bersih di sini hanya air olahan yang disalurkan melalui pipa dan terkontrol.

Dalam daftar urutan Indeks Kemiskinan Manusia (HPI), Indonesia berada di bawah lima negara ASEAN yakni Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Ukuran HPI lainnya adalah usia harapan hidup sampai 40 tahun dan tingkat melek huruf orang dewasa.

UNDP memakai data antara tahun 1990 sampai 1996, bahkan untuk indikator usia harapan hidup hanya berdasarkan data tahun 1990. Menurut Haryono Suyono, pada tahun 1996/1997 Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, namun belum sempat terdata oleh UNDP.

“Kita harapkan data-data terbaru yang kita miliki menjadi masukan bagi UNDP, sehingga posisi kita meningkat. Paling tidak, kita dapat melakukan perencanaan dan perbaikan-perbaikan agar dapat menyesuaikan diri dengan standar dunia.” ujarnya.

Dijelaskan, dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI) pengukurannya mencakup penduduk kaya maupun miskin. jadi hanya diukur rata-ratanya. Sedangkan dalam Indeks Kemiskinan Manusia (HPI) yang baru ini dapat diketahui langsung kondisi penduduk miskin.

Dalam HPI, 25 negara tertinggi rankingnya adalah Trinidad dan Tobago, Kuba, Chile, Singapura, Costa Rica, Colombia, Mexico, Jordania, Pan ama, Uruguay, Thailand, Jamaica, Mauritius, UAE, Ekuador, Mongolia, Zimbabwe, China, Filipina, Republik Dominika, Libya, Srilanka, Indonesia, Syria, dan Honduras.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (03/07/1997)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 395-399.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.