UPAYA INDONESIA MENGHAPUS KEMISKINAN DIHARGAI PROGRAM PEMBANGUNAN PBB

UPAYA INDONESIA MENGHAPUS KEMISKINAN DIHARGAI PROGRAM PEMBANGUNAN PBB[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto akan menerima penghargaan dari Program Pembangunan PBB (UNDP) atas keberhasilan Indonesia mengurangi jumlah penduduk miskin. Penghargaan itu akan diserahkan Dirjen UNDP James Gustave Speth di Jakarta, 8 September mendatang.

Hal itu dikatakan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Prof. Dr. Haryono Suyono, kepada Pembaruan, baru-baru ini. Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia meningkat rankingnya dari 102 tahun lalu menjadi 99 tahun ini, dari 175 negara di dunia.

Selain HDI, mulai tahun 1997 ini UNDP memasukkan unsur Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI) dalam laporannya. Dalam HPI, Indonesia menduduki ranking 23 dari 78 negara berkembang yang diteliti.

Sementara itu, berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik (BPS), Februari 1997, hasil Susenas 1996 menunjukkan jumlah penduduk miskin telah turun dari 25,9 juta di tahun 1993, menjadi 22.5 juta pada 1996. Menurut Micro credit Summit di New York, AS, ‘target’ yang dibebankan kepada Indonesia adalah tujuh juta keluarga atau 28 juta jiwa.

Secara terperinci, menurut BPS, gambaran sasaran pengentasan kemiskinan  dapat dilihat bahwa kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin itu bervariasi, naik turun dari masa ke masa, antar daerah dan antar wilayah. Penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah perkotaan.

Namun, karena jumlah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perkotaan, persentase penurunan itu lebih besar di daerah perkotaan. Penduduk miskin di kota menurun dengan kecepatan sekitar 6,1 persen dibandingkan dengan penurunan sebesar 3,8 persen di daerah pedesaan.

Dalam kurun waktu 1987-1993, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dengan 1,8 persen per tahun, sedang di desa persentase itu turun dengan 2,7 persen pertahun.

Dalam kurun waktu 1976-1987, jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun lebih tajam, yaitu 6,8 persen per tahun, sedang di perkotaan hanya turun 0,3 persen per tahun.

Dari gambaran itu kita melihat adanya momentum kenaikan persentase dan jumlah penurunan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, namun kita melihat bahwa kecepatan penurunan di daerah pedesaan itu masih lambat.

Salah satu sebabnya, seperti diungkapkan BPS, proporsi rumah tangga miskin yang berpendidikan tidak tamat SD dan tamat SD jauh lebih besar dibandingkan dengan proporsi rumah tangga miskin. Di daerah pedesaan, gap semacam itu juga cukup nyata. Persentase tersebut adalah 88,4 persen dibanding 50,4 persen untuk daerah kota, dan 96,33 persen dibanding 85,33 persen untuk daerah pedesaan.

Kelompok rumah tangga atau keluarga miskin lebih ditandai oleh mereka yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan kelompok rumah tangga yang tidak miskin. Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian adalah 25,55 persen di kota, sedang yang tidak miskin adalah 6,88 persen, di pedesaan adalah 79,54 persen dibanding 58,33 persen.

Buruh tani merupakan jenis pekerjaan yang lebih dekat berasosiasi dengan kemiskinan, baik di kota maupun di desa. Persentase rumah tangga buruh miskin yang bergerak di bidang pertanian di daerah kota adalah 22,91 persen, sedangkan di kalangan buruh yang tidak miskin, persentasenya adalah 3,72 persen. Untuk daerah pedesaan, persentasenya adalah 61,62 persen untuk kelompok miskin, dan 30,27 persen untuk yang tidak miskin.

Selain BPS, data lain yang dipunyai oleh jajaran Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN antara lain adalah “Pendataan Keluarga” yang dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air pada awal 1994 sampai saat ini. Data ini bukan sebagai data pembanding BPS, tetapi lebih kepada “peta kerja” untuk memberikan intervensi (dukungan) terhadap keluarga prasejahtera dan sejahtera.

Dari hasil pendataan 23 indikator yang dipakai Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN, bisa dilihat posisi keluarga Indonesia dalam beberapa kategori tahapan. Yaitu, tahapan prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus.

Sumber : Suara Pembaruan (15/06/1997)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 799-801.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.