UNTUK BANTU TANGGULANGI DAMPAK KRISIS GAJI PEJABAT ESELON I DAN II DIPOTONG

UNTUK BANTU TANGGULANGI DAMPAK KRISIS GAJI PEJABAT ESELON I DAN II DIPOTONG[1]

 

Jakarta, Republika

Diam-diam Dirjen Anggaran Depkeu Darsjah telah mengeluarkan instruksi pemotongan gaji para pejabat eselon I-IV. Hasil pemotongan gaji tadi, selanjutnya untuk disumbangkan ke Departemen Sosial, sebagai sumbangan pegawai negeri untuk penanggulangan dampak krisis moneter.

Kawat instruksi bernomor JCWT.08/A-/631/0498 tersebut telah dikirimkan kepada para Sekjen lembaga tinggi dan tertinggi negara, departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Tembusannya dikirimkan kepada Menkeu, Menteri, para Gubernur, Bupati/Wali kota madya dan Kakanwil.

Namun kebijakan tadi, mengundang reaksi dari kalangan DPR. Ketua Komisi VII DPR Zarkasih Nur dan Wakil Ketua Komisi II Abu Hasan Sazili mendesak Dirjen Anggaran Depkeu agar meninjau kembali kebijaksanaan tersebut. Keduanya mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Pasalnya dalam surat tersebut tertera sumbangan, namun prinsipnya wajib. Hal itu, oleh ketua anggota DPR tadi, dianggap sebagai menyalahi aturan.

“Kalau benar, saya minta ditarik kembali, apalagi di situ dikatakan bahwa sumbangan itu wajib. Lha namanya sumbangan kok wajib. Kalau sumbangan sifatnya sukarela.” kata Zarkasih.

Ia juga mempertanyakan, mengapa sumbangan tadi dihimpun dengan menggunakan rekening Departemen Sosial. Dalam kawatnya, Dirjen Anggaran merujuk Surat Menko Wasbang dan PAN 14 April Nomor 15/MK.WASPAN-/4/1998 dan surat Menseneg tertanggal 17 April Nomor R.76/M-SESNEG/-4/1998, dalam surat itu dijelaskan bahwa sifat sumbangan adalah wajib. Juga diatur nilai yang harus disumbangkan masing-masing pejabat. Untuk pejabat eselon I sebesar 15 persen dari gaji pokok dengan tunjangan sekurang-kurangnya Rp.400 ribu. Bila nilai tunjangannya dibawah Rp.400 ribu hanya dipotong 10 persen. Sedangkan pejabat eselon II atau yang setara dengan tunjangan jabatan sekurang-kurangnya Rp.250 ribu, akan dipotong 10 persen. Bila tunjangan di bawah Rp.250 rIbu akan dipotong lima persen dari gaji pokoknya. Untuk pejabat eselon III dan IV dan yang setara tidak dikenai potongan wajib.

Potongan mulai diberlakukan sejak bulan Mei 1998 dan langsung masuk ke rekening Mensos. Menurut Zarkasih, sebenarnya sudah banyak potongan yang dibebankan pada pegawai negeri dari pejabat atas hingga yang paling bawah. Mereka disebutnya mengalami kesulitan karena krisis ekonomi.

“Kalau dalam keadaan demikian masih dilakukan pemotongan lagi, rasanya sangat tidak rasional.” tuturnya.

Sazili juga kurang sependapat jika pejabat eselon II juga dipotong gajinya. Pasalnya, menurut Sazili mengutip imbauan Presiden Soeharto belum lama ini, yang wajib menyumbang adalah Presiden, Wapres, Menteri dan Gubernur serta para Dirjen dan pejabat yang setingkat Dirjen. Sementara para pejabat di bawah kelompok itu hanya diimbau, sehingga sifatnya tidak wajib alias sukarela.

Sumber : REPUBLIKA (08/05/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 906-907.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.