TUTUP TEMPAT HIBURAN YANG EDARKAN ECSTASY : PENERTIBAN JANGAN BERSIFAT TEMPORER

TUTUP TEMPAT HIBURAN YANG EDARKAN ECSTASY : PENERTIBAN JANGAN BERSIFAT TEMPORER[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto menginstruksikan ternpat-tempat hiburan seperti diskotik yang dijadikan tempat beredarnya ecstasy segera ditutup, jika para pemiliknya tetap membandel dan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

“Tempat hiburan yang menyalahgunakan izinnya harus ditindak. Kalau perlu, ditutup.” tandas Menko Kesra Azwar Anas kepada pers mengutip Kepala Negara seusai melapor kepada pers di Bina Graha, kemarin.

Menurut Azwar, pemerintah sangat prihatin terhadap merajalelanya pil ecstasy yang hingga ke kota kecil dan merusak generasi muda ini. Karena itu, ungkapnya, Presiden memerintahkan seluruh jajaran pemda untuk mengawasi tempat-tempat hiburan.

Untuk menekan penyalahgunaan pil itu, Presiden pada 15 Juli lalu telah menandatangani RUU Psikotropika, yang hila telah disahkan sebagai UU akan mengatur hukuman terhadap pengedar dan penggunanya. Undang-undang Psikotropika itu, jelasnya dibuat karena UU Narkotika yang sekarang berlaku tidak mengatur ecstasy, karena pil itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kelornpok narkotika atau obat terlarang seperti diatur dalam UU Narkotika tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendukung upaya pemerintah melakukan penertiban penggunaan ecstasy di tempat hiburan namun mengharapkan penertiban itu tidak bersifat temporer.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau wakil rakyat di DPR segera mengambil inisiatif dalam memperjelas landasan hukum tentang ecstasy. Sedangkan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengharapkan dibentuk wadah musyawarah antar umat beragama untuk membahas masalah ecstasy ini.

“Upaya penertiban ecstasy yang dilakukan pemerintah saat iniperlu didukung bersama, karena ini menyangkut masa depan generasi muda dan bangsa.” kata Ketua MUI KHAli Yafie dan Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt Weinata Sairin.

Sementara itu, Kapolri Letjen Dibyo Widodo membenarkan maraknya peredaran dan perdagangan ecstasy di Indonesia tidak tertutup kemungkinan melibatkan kelompok anti-kemapanan untuk menghimpun dana guna kepentingan politiknya.

“Selain bersifat bisnis, disinyalir peredarannya karena latar belakang tertentu. Kita sedang mengantisipasi apakah ada kepentingan politiknya.” ujar Kapolri, kemarin.

Dari Bandung dilaporkan, dengan menyarnar sebagai pembeli, petugas Reserse Polwiltabes Bandung, akhirnya berhasil mengungkap jaringan utama peredaran ecstasy di Kodya Bandung, Rabu malam (17/7).

Dua bandar pil geleng ini, Effendi, 27 penduduk Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Lim Hartono, 34, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, diringkus di Jamika, Gg. Luna, Kodya Bandung, saat bertransaksi dengan anggota Reserse yang menyamar itu. Selain di Bandung, pihak kepolisianjuga berhasil membongkar peredaran ecstasy di Tasikmalaya dan Ambon, Maluku.

Sumber : MEDIA INDONESIA (18/07/1996)

________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 795-796.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.