TUNKY : RI TETAP TOLAK PENGATURAN INVESTASI INTERNASIONAL

TUNKY : RI TETAP TOLAK PENGATURAN INVESTASI INTERNASIONAL[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah Indonesia tetap menolak keinginan sejumlah negara maju yang ingin mengatur masalah penanaman modal secara Internasional terutama melalui Badan Perdagangan Dunia (WTO).

“Indonesia memang membutuhkan investasi dari luar negeri. Tapi yang berhak mengatur jenis investasi serta dimana investasi itu dilakukan adalah negara bersangkutan dan bukannya dunia Internasional.” tegas Menperindag Tunky Ariwibowo kepada pers setelah menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Selasa.

Tunky melaporkan persiapan timnya untuk mengikuti Konperensi Para Menteri Perdagangan WTO di Singapura tanggal 9-13 Desember. Tim ini mencakup wakil Deperindag, Deparpostel, Dephub serta berbagai instansi lain.

Indonesia mempunyai pendirian bahwa jika dilakukan pengaturan investasi secara Internasional, maka setiap negara yang menginginkan investasi tidak mempunyai kebebasan menentukan jenis penanaman modal yang diinginkannya.

Kepada Kepala Negara, dilaporkan tentang telah disusunnya sebuah rancangan Deklarasi Para Menteri (Ministerial Declaration) yang akan mencerminkan hasil pertemuan lima hari di Singapura itu. Naskah rancangan ini disusun para wakil negara anggota di WTO.

Tunky mengatakan rancangan deklarasi itu selain mencantumkan masalah investasi juga menyinggung berbagai masalah lain seperti, penyelesaian sengketa, pembelian barang oleh pemerintah, persetujuan perdagangan informasi teknologi serta masalah tekstil.

Khusus mengenai pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, ia mengatakan posisi dasar Indonesia adalah menentang pengaturan semacam ini. Alasan Indonesia adalah selama ini pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sudah cukup terbuka atau transparan.

Tunky mengatakan pula masalah lain yang menjadi sorotan pemerintah Indonesia adalah materi pembicaraan tentang bisnis tekstil dan pakaian jadi.

“Indonesia menghendaki suatu rumusan yang intinya menyatakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Tekstil dan Pakaian Jadi dan menuntut negara-negara importir melaksanakan kewajibannya untuk menghapuskan kuota terutama bagi produk-produk yang mempunyai nilai komersial tinggi bagi eksportir.” katanya.

Alasan Indonesia, kata Menperindag, adalah negara-negara maju memang sudah ada yang mengurangi bea masuk bagi tekstil dan garmen yang diimpornya serta menghapuskan hambatan nontariff.

“Tapi ternyata hal itu diberlakukan bagi barang-barang yang tidak banyak diperdagangkan di pasar internasional.” kata Tunky ketika mengemukakan kekecewaan Indonesia.

Khusus mengenai keinginan pemerintah AS yang menginginkan penurunan tarif bea masuk bagi berbagai peralatan telkom seperti komputer, peralatan telepon yang disebut sebagai Persetujuan Teknologi Informasi (ITA), ia mengatakan pada dasarnya Indonesia menyetujui gagasan itu.

“Pada prinsipnya ITA disetujui, asalkan ada komitmen Ganji, red) untuk memberikan perlakuan khusus dan berbeda kepada negara berkembang mengenai jangka waktu penghapusan tarif untuk produk-produk tertentu.” katanya.

Ia mengatakan masalah ITA ini memang telah disampaikan AS pada saat berlangsungnya Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC-AELM) di Manila tanggal 25 November. Amerika, kata Tunky, bisa memahami sikap Indonesia itu.

Sikap penting lain yang akan ditunjukkan Indonesia pada sidang WTO itu adalah Indonesia tetap menolak dimasukkannya isu HAM, hak pekerja dalam WTO karena hal-hal semacam itu merupakan wewenang ILO untuk mengaturnya.

Sumber : ANTARA (03/12/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 514-515.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.