TINDAKAN MENYUMBANG GAJI POKOK HENDAKNYA BERSIFAT SUKARELA

TINDAKAN MENYUMBANG GAJI POKOK HENDAKNYA BERSIFAT SUKARELA[1]

 

Jakarta, Kompas

Sebagai gerakan moral, tindakan menyumbangkan gaji sebagaimana diserukan dan dicontohkan Presiden Soeharto sangat baik. Namun hendaknya gerakan moral itu bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri.

Demikian antara lain dikemukakan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz, Wakil Ketua DPRIMPR Syarwan Hamid, sosiolog senior Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Prof. Dr. Loekman Soetrisno, dan ahli hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr. Moh Mahfud MD. Keempatnya dihubungi secara terpisah hari Rabu (18/3).

Mereka menilai, kalau dianggap memberatkan, seseorang harus diberi peluang untuk menolak menyumbangkan gajinya, tanpa mendapatkan sanksi apa pun.

“Kalaupun seruan menyumbangkan gaji itu merupakan instruksi, atau harus dilakukan, maka harus ada dasar hukumnya.” ujar Mahfud.

Hamzah Haz berpendapat, kalau seruan untuk menyumbangkan gaji itu berlaku bagi seluruh pegawai negeri, maka hal itu menjadi kontroversial. Karena pada tahun belakangan ini tidak ada kenaikan gaji pegawai negeri, padahal depresiasi rupiah sudah mencapai 400 persen. Dengan kata lain, secara riil sesungguhnya terjadi penurunan penerimaan.

“Kalau ini masih dipotong untuk disumbangkan pada negara, lalu apa yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya.” ujar Hamzah Haz, yang juga anggota Komisi VIII DPRI.

Syarwan Hamid mengemukakan, seruan untuk menyumbangkan gaji sebetulnya hanya bentuk loyalitas terhadap keadaan sekarang. Soal bentuknya bisa macam­ macam, tergantung kemampuan masing-masing.

“Yang penting mereka yang menyumbang itu jangan sampai mengganggu ekonomi keluarga. Kan ini sifatnya sumbangan, itu saja yang penting, Bila menurut hitung-hitungan berat dari mengganggu, ya tidak usahlah.” kata Syarwan.

Tidak Selalu Sama

Mahfud mengingatkan, penghasilan pejabat eselon I tidak selalu sama walaupun mungkin gaji pokoknya sama. Ini terjadi, karena selain gaji pokok seorang pejabat eselon I seperti dirjen serta Rektor PTN (perguruan tinggi negeri menerima penghasilan lain yang sah, antara lain honorarium proyek, tunjangan jabatan, dan biaya perjalanan yang bisa saja jumlahnya lebih besar dibanding gaji pokok).

“Harus diingat tak semua pejabat eselon I mempunyai penghasilan yang besar. Kalau disamaratakan, kebijakan itu riskan, karena ada beberapa pejabat yang memang benar-benar tidak layak dimintai. Mereka hidup dari gaji pokok itu saja.” tutur Mahfud.

Masyarakat Ujungpandang menyambut gembira seruan Presiden.

“Orang kecil seperti saya yang hidup di tengah kota jumlahnya sangat banyak. Mudah-mudahan sumbangan itu bisa langsung sampai pada orang kecil seperti saya, karena harga barang yang naik terus membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa.” kata Daeng Nyalla (32) seorang tukang becak di Pasar Toddupuli, Ujungpandang.

Rahmatiah (28), seorang ibu rumah tangga malah menilai langkah solidaritas ini seharusnya segera diikuti seluruh pejabat di tingkat daerah. Sedangkan Bupati Gowa, Syahrul Yasin Umpo menyatakan siap mengikuti imbauan Presiden.

Loekman Soetrisno menyatakan setuju dan mendukung rencana Presiden Soeharto untuk menyerahkan gaji pokok Presiden dan para menteri selama satu tahun, untuk membantu rakyat serta rencana melaporkan daftar kekayaan para pejabat ke tangan Presiden.

Namun, kata Loekman, langkah itu dinilai belum cukup, dan tidak substansial tanpa adanya transparansi laporan sehingga rakyat bisa melakukan kontrol, di samping harus melakukan perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang yang bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PDHI) Hendardi menilai, sumbangan sukarela gaji pokok pejabat negara selama setahun menunjukkan kepedulian pemerintah atas penderitaan rakyat bawah. Tetapi langkah itu belum menunjukkan upaya berjangka panjang untuk mengatasi kemiskinan.

Sekjen Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU) Ahmad Bagdja menilai, membuat daftar kekayaan pribadi menteri dan pejabat tinggi negara seperti yang disampaikan Menpen/Kepala BP-7 Alwi Dahlan saat mengutip hasil-hasil Sidang Kabinet Pembangunan VII, sebagai tindakan terlambat lebih dari seperempat abad.

“Keharusan mengisi daftar kekayaan para menteri dan pejabat tinggi negara semestinya sudah dilakukan sejak 28 tahun lalu sejak Keputusan Presiden (Kepres) No.52 Tahun 1970.” Kata Ahmad dalam siaran pers yang diterima Kompas, Rabu (18/3).

Siaran pers yang ditandatangani Sekjen PB NU itu tanpa kop surat PB NU, tetapi dikirim melalui faksimili Kantor PB NU tertanggal 18 Maret 1998.

Sumber : KOMPAS (19/03/1998)

______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 861-863.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.