TIGA RANTAP DISETUJUI

TIGA RANTAP DISETUJUI[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Komisi A, B dan C MPR menyatakan, menyetujui  Rancangan Ketetapan (Rantap) GBHN 1998/Rantap non-GBHN dan Rantap Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR guna diteruskan ke rapat tingkat IV Majelis untuk ditetapkan menjadi Ketetapan (Tap) MPR.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Kornisi A, R Hartono, Ketua Komisi B, Wiranto dah Ketua Kornisi C, Ida Bagus Oka dalam Rapat Pleno ke-9 yang dipimpin Wakil KetuaMPR, FatimahAchmad, di Jakarta, Senin (9/3).

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A, R Hartono, mengungkapkan kembali perihal catatan atas Rantap GBHN Bab IV Sub Bab F sektor politik dalam negeri butir F tentang pemilu.

lsi catatan tersebut adalah penjelasan terhadap kalimat “Mengikutsertakan organisasi peserta pernilu (OPP) secara lebih aktif” yakni pertama, mengikutsertakan unsur OPP dalam panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) dari kegiatannya. Kedua, mengikutsertakan OPP dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan kegiatannya. Ketiga, catatan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota KPPS diberikan kepada unsur OPP yang duduk di KPPS. Selain itu, perlu penyempurnaan peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan penjelasan ketiga butir tersebut.

 

Aklamasi

Ketua Komisi B dalam laporannya mengatakan, ke-5 fraksi di Komisi B secara aklamasi menyetujui 5 Rantap non-A GBHN dengan penyempumaan sejauh diperlukan untuk ditetapkan menjadi Tap MPR RI. Kelima Rantap tersebut, Rantap tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Tap MPR No. 1/ MPR/1998 dan Tap MPRNo. 1/MPR/1993, Rantap tentang GBHN, Rantap tentang Pengangkatan Presiden/Mandataris MPR, Rantap tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Rantap tentang Pengangkatan Wakil Presiden.

Beberapa penyempurnaan dalam Rantap non-GBHN adalah, pertama, penyesuaian urutan penandatanganan pimpinan majelis. Kedua, Dalam Rantap No. l/MPR/19983 sebagaimana yang diubah dalam MPR No. 1/MPR/1988 dan Tap MPR No.1/MPR/1993 pada pasal 1 ayat 4 kata koma dihilangkan, kata serta diganti kata dan.

Ketiga, dalam Rantap tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris MPR pada konsiderans menimbang huruf F itu ada penambahan tanda koma dan kata serta diganti kata dan sehingga bunyi lengkapnya menjadi, bahwa kondisi tata hubungan internasional di dunia dengan dewasa ini yang ditandai dengan keterbukaan, saling ketergantungan, persaingan antar negara yang semakin tajam, ketidakpastian, dan kaburnya batas-batas negara, dapat membawa kemungkinan munculnya konflik kepentingan yang bersifat rumit dan pelik bagi hubungan antar bangsa, sehingga dapat menghambat, merugikan dan menggagalkan pembangunan nasional.

Keempat, Dalam Rantap yang sama pada pasal 3 huruf G pada kata Jabatan diubah dengan huruf J.

 

Sepakat

Ketua Komisi C, Ida Bagus Oka, dalam laporannya menyatakan, ke-5 fraksi telah sepakat dan menerima sepenuhnya Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR periode 1993/1998. Selanjutnya, Ketua Komisi C meminta MPR menetapkan Rantap Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR untuk ditetapkan menjadi Tap MPR RI.

Dikatakan, seluruh fraksi majelis menyampaikan harapan-harapannya agar kebijaksanaan pembangunan yang nyata-nyata manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat dilanjutkan terus dan bahkan ditingkatkan. Dalam bidang pembangunan ekonomi, pelaksanaan trilogi pembangunan harus dilakukan secara seimbang.

Untuk pembangunan politik perlu adanya peningkatan kualitas dalam tatanan politik demokrasi Pancasila, di mana partisipasi politik rakyat yang sehat perlu dikembangkan disertai dengan pendidikan politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD’45.

Dalam bidang hukum, ke-5 fraksi mengharapkan agar lebih dipacu secara sungguh-sungguh peningkatan perangkat hukum, kelengkapan sarana dan prasarana hukum serta perwujudan budaya hukum.

Dalam bidang sosial, ke-5 fraksi mendesak agar kepedulian terhadap wong cilik semakin ditingkatkan.

“Kepedulian ini semata-mata tidak bersifat karitatif, tetapi bersifat sistemik dalam kerangka pembanguan bangsa seutuhnya,” kata Ida Bagus Oka.

Selanjutnya dalam bidang budaya, Komisi C mengharapkan agar upaya-upaya untuk melestarikan dan membentengi kebudayaan nasional serta pengembangannya perlu mendapat perhatian sungguh- sungguh***

Sumber: SUARA PEMBARUAN (09/03/1998)

______________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 227-229.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.