TIDAK MUNGKIN USIR KEMISKINAN TANPA PERTUMBUHAN EKONOMI

TIDAK MUNGKIN USIR KEMISKINAN TANPA PERTUMBUHAN EKONOMI

PRESIDEN SOEHARTO :

Presiden Soeharto Rabu kemarin menolak sementara anggapan di masyarakat, bahwa pembangunan yang tengah digiatkan di tanah air hanya mengejar pertumbuhan dan hanya mementingkan segolongan lapisan kecil masyarakat. Malahan ada yang mengatakan, pembangunan itu justru memperbesar lapisan masyarakat yang miskin.

Berbicara pada peresmian tiga proyek RIA (Rukun Istri Ampera) Pembangunan di Cibubur, Jakarta Timur, Kepala Negara menegaskan anggapan seperti itu tidak berdasar dan menyesatkan.

“Saya perlu mengingatkan hal itu, sebab akhir-akhir ini timbul kembali suara-suara sumbang dari sementara kalangan masyarakat terhadap arah pembangunan yang ditempuh sekarang,” kata Presiden Soeharto.

Menurut Kepala Negara, pembangunan yang tengah dilaksanakan sekarang sepenuhnya melaksanakan amanat GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara); dan bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

Triiogi Pembangunan inilah yang menjamin pemerataan dengan melalui usaha menumbuhkan ekonomi dan memelihara stabilitas.

“Kita tidak mungkin memeratakan pembangunan, kita tidak mungkin mengusir kemiskinan jika tidak ada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sebaliknya, kata Kepala Negara, disadari pula bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, memang tidak dengan sendirinya mendatangkan pemerataan dan keadilan. Karena itu, walaupun pembangunan memerlukan pertumbuhan ekonomi, namun usaha pemerataan juga dilakukan secara sadar, terus-menerus dan konsekuen.

Tujuan Pokok Pembangunan

Pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial adalah tujuan pokok pembangunan kita, agar masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila benar­benar terwujud.

Pemerataan menuju keadilan adalah tekad politik pemerintah untuk melaksanakan amanat pasal 33 UUD 45 dan untuk melaksanakan GBHN. Hal ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Presiden Soeharto menegaskan.

Menurut Kepala Negara, jika sekarang pemerataan dan keadilan sosial belum terasa, hal itu tidak berarti karena pemerataan menuju keadilan sosial diabaikan, melainkan karena tahap keadilan sosial memang belum dicapai saat ini.

Dalam GBHN sendiri dinyatakan, tahap tinggal landas baru akan dimasuki dalam Repelita VI.

Dalam tahap itulah pemerataan menuju keadilan sosial akan makin tampak wujudnya dan makin dirasakan bersama.

Namun dari semula usaha pemerataan menuju keadilan sosial sudah dirintis. Itulah sebabnya selama melaksanakan pembangunan sampai sekarang, ada proyek-proyek pembangunan yang dikenal sebagai proyek Inpres, adanya bantuan untuk daerah tingkat I dan II, dibangun sekolah dasar di mana-mana yang dikenal sebagai SD Inpres dan pembangunan Puskesmas di setiap kecamatan.

Proyek-proyek lainnya seperti intensifikasi pertanian dan penetapan harga dasar gabah agar penghasilan petani meningkat, pembinaan golongan ekonomi lemah, kredit untuk golongan ekonomi lemah, malahan kredit untuk pedagang kecil, dan banyak lagi, langkah lainnya untuk mewujudkan pemerataan.

“Karena itu janganlah kita ragu-ragu dalam memelihara arah pembangunan yang ditempuh sekarang. Arah pembangunan itu tetap akan dijalankan sesuai amanat, rakyat yang ditegaskan dalam GBHN,” ujar Presiden. Ia menambahkan, di lain pihak memang perlu terus diperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan membuat lebih baik lagi apa yang telah baik.

Rasa Tidak Puas

Kepala Negara mengakui, pembangunan merupakan langkah yang tidak berakhir. Sementara itu keinginan masyarakat sendiri pun selalu berkembang. Itu pula sebabnya, mengapa dalam gerak pembangunan, tidak jarang ada yang merasa tidak puas.

Rasa tidak puas itu menurut Presiden Soeharto, tidak berarti buruk malahan dapat berarti positif.

Rasa tidak puas itu dapat menjadi buruk atau malahan merugikan pembangunan, jika menimbulkan keputusasaan. Namun, menurut Kepala Negara, bagi bangsa Indonesia rasa putus asa tidak beralasan sama sekali.

Sebab, pembangunan yang dilaksanakan mulai Repelita I sampai Repelita III sekarang ini telah membawa banyak kemajuan.

Dikemukakan, hendaknya disadari bahwa masalah-masalah pembangunan yang dihadapi memang tidak kecil. Malah merupakan masalah yang besar.

“Membangun bangsa yang jumlahnya 160 juta orang dan mendiami wilayah kepulauan sangat luas seperti Indonesia ini, yang harus melepaskan diri dari keterbelakangan bergerak ke arah kemajuan, dan yang masyarakatnya beraneka ragam dan majemuk, jelas bukan pekerjaan mudah.”

Membangun masyarakat yang demikian, kata Kepala Negara, tentu tidak mungkin tanpa kekurangan.

Membangun masyarakat yang demikian tentu juga tidak akan bebas dari kekecewaan lebih-lebih lagi karena pembangunan adalah karya manusia sama halnya dengan karya manusia yang mana pun, tetap ada kekurangannya yang dapat mengecewakan.

“Hal itu perlu saya ingatkan dan perlu kita sadari, sebab pembangunan yang kita jalankan masih akan berjalan panjang dan tidak akan sepi dan ujian-ujian. Memerlukan ketabahan yang tinggi, ketahanan yang kuat, keteguhan memegang arah dan kerja keras yang tidak mengenallelah,” kata Presiden.

Proyek yang Diresmikan

Tiga proyek RIA Pembangunan yang diresmikan kemarin adalah “Balai Bina Kerta Raharja,” tempat pendidikan dan latihan para tuna wisma dan tuna karya.

“Desa Taruna/SOS Kinderdorr”, wisma untuk anak-anak terlantar dan yatim-piatu, serta “Sasana Tresna Werdha”, wisma penampungan para lanjut usia.

Menurut Ketua Umum RIA Pembangunan, Ny. Tien Soeharto, para tuna wisma dan tuna karya yang dididik dan dilatih di “Balai Bina Kerta Raharja” akan dipersiapkan sebagai calon transmigran.

Dengan ini diharapkan kelak mereka akan menjadi transmigran yang mampu, dan tidak lagi seolah-olah seperti masyarakat yang terlupa dan terbuang.

Dengan “Desa Taruna” menurut Ny. Tien, anak-anak yatim-piatu atau yang ditelantarkan orangtuanya, akan dididik dengan penuh kasih sayang. Sehingga kelak mereka bisa menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, serta bagi bangsa dan negara.

Sedangkan mengenai pembangunan “Sasana Tresna Werdha” adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum lanjut usia, serta sebagai salah satu perwujudan hormat dari yang muda kepada yang lebih tua. Khususnya kepada orangtua yang telah melahirkan anak-anaknya.

Usaha RIA Pembangunan

Menurut Ketua Panitia Peresmian, Ny. Emil Salim, pembangunan ketiga proyek di atas tanah seluas 9,2 hektar ini adalah atas gagasan dan prakarsa Ny. Tien Soeharto sejak tahun 1982.

Proyek-proyek RIA Pembangunan lainnya yang telah dibangun adalah “Taman Ria Remaja Senayan” yang diresmikan Presiden tahun 1970 dan “Balai Pendidikan Kewanitaan” tahun 1981.

Di samping kedua proyek ini, berbagai proyek lainnya tersebar di berbagai tempat seperti paviliun kanker di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Taman Kanak-kanak di Sentani, Irian Jaya.

Selain ini, menurut Ny. Emil Salim, RIA Pembangunan juga memprakarsai berbagai usaha lain seperti pemilihan guru teladan, yang kini telah ditingkatkan menjadi program nasional pemerintah.

RIA Pembangunan merupakan organisasi istri anggota Kabinet Pembangunan, didirikan atas prakarsa Ny. Tien Soeharto pada tahun 1966. Kegiatannya ditujukan mempererat hubungan kekeluargaan antara sesama anggota, serta membantu mensukseskan sebagian program pemerintah dan berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Hadir pada upacara kemarin Wakil Presiden dan Ny. Umar Wirahadikusumah, sejumlah menteri kabinet dan para pejabat tinggi pemerintah lainnya serta para duta besar negara sahabat. (RA)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (15/03/1984)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 678-682.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.