TIDAK DIBENARKAN BUKA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA

TIDAK DIBENARKAN BUKA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA

 

 

Jakarta, Antara

Pemerintah Indonesia, hari Kamis, menegaskan sikapnya yang tidak mengijinkan adanya perguruan tinggi asing di negeri ini, baik untuk kepentingan orang asing maupun untuk kepentingan pendidikan orang Indonesia sendiri.

Penegasan itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan selesai melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, sehubungan adanya keinginan sementara kalangan untuk membuka perguruan tinggi asing di Indonesia belakangan ini.

“Kerjasama suatu perguruan tinggi di Indonesia dengan mitranya di luar negeri masih mungkin dilakukan, tetapi itupun perlu diatur,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah tidak membenarkan adanya perguruan tinggi asing di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang masih dan akan tetap diberlakukan.

Presiden Soeharto sendiri, tambah Fuad Hassan, setelah menerima laporannya memberikan petunjuk bahwa di Indonesia memang tidak perlu ada usaha perguruan tinggi asing.

“Kalau ada orang asing mau belajar di Indonesia boleh saja, dan mereka bisa mengambil bidang-bidang studi khas yang ada di perguruan-perguruan tinggi di sini,” katanya seraya menunjuk adanya orang asing yang mempelajari sastera Indonesia di Indonesia.

Sebaliknya, kata Menteri, jika ada mahasiswa Indonesia ingin belajar di perguruan tinggi asing, maka mahasiswa bersangkutan diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri guna mewujudkan keinginannya itu.

Menurut Menteri, permohonan resmi kepada Pemerintah untuk mendirikan perguruan tinggi asing di Indonesia selama ini memang belum ada, namun penjajakan ke arah itu sudah ada.

Mendikbud Fuad Hassan, kepada Presiden, juga melaporkan hasil­hasil konferensi pendidikan yang diselenggarakan Unesco, Unicef dan Bank Dunia di Thailand baru-baru ini.

Konferensi tersebut antara lain sepakat mengeluarkan “Deklarasi Pendidikan untuk Semua”, yang esensinya minta kepada semua negara, khususnya anggota Unesco, untuk memberi prioritas tinggi pada penuntasan pemberantasan buta huruf sebelum tahun 2000.

Bagi beberapa negara, permintaan itu tentu dirasakan berat. Indonesia sendiri, kata Fuad Hassan, merencanakan pemberantasan buta huruf dapat dituntaskan tahun 1994.

Dijelaskannya, jumlah buta huruf di Indonesia saat ini mencapai sekitar 15 juta orang, terdiri atas 4,5 juta berusia antara 7-44 tahun dan kurang lebih 10 juta berusia di atas 44 tahun.

“Jadi ada sekitar 15 juta orang buta huruf yang harus digarap antara sekarang hingga akhir Pelita V nanti,” katanya.

Presiden Soeharto menyetujui agar Indonesia memprioritaskan penuntasan buta huruf tersebut.

Dalam konferensi di Thailand itu, Bank Dunia dan Unicef menyatakan kesediaannya melipatgandakan pinjaman atau bantuannya di bidang pendidikan.

 

 

Sumber : ANTARA (22/03/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 389-391.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.