TIDAK DIATUR, TAPI SEBAIKNYA HADIR

TIDAK DIATUR, TAPI SEBAIKNYA HADIR[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai bahwa pendapat tentang perlunya Presiden/Mandataris MPR hadir ketika fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum tentang pidato pertanggungjawaban presiden adalah hal yang baik dan patut mendapat perhatian Majelis.

Anggota FKP MPR, Syamsul Muarif, menjawab pertanyaan hari Senin (2/3) di Jakarta mengatakan bahwa sekarang ini dalam tata tertib MPR memang tidak diatur hal itu dan dalam SU MPR 1998 ini juga tidak dijadwalkan, sehingga tidak ada kewajiban Presiden untuk hadir dalam sidang paripurna dimana fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum tentang pidato pertanggungjawaban.

Namun demikian, kalau ada pendapat demikian dari masyarakat, itu merupakan masukan yang baik dan Majelis selayaknya memperhatikan hal tersebut.

Syamsul menambahkan bahwa meskipun sekarang tidak diatur dan tidak ada keharusan Presiden untuk hadir, namun itu tidak berarti bahwa Presiden/ Mandataris tidak dengan sungguh-sungguh mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi.

Kewajiban untuk hadir menurut ketentuan sekarang memang tidak ada, tetapi kewajiban untuk mendengar dengan sungguh-sungguh pemandangan umum fraksi itu tetap  ada.

“Dan saya yakin Presiden mempunyai mekanisme sendiri untuk memperhatikan pemandangan umum fraksi,” katanya.

Lebih jauh Syamsul mengatakan bahwa dalam tatib MPR pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa Presiden juga punya hak untuk menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi. Namun kalau pemandangan umumnya itu menerima pertanggungjawaban, ya biasanya tidak digunakan hak tersebut.

Sementara itu, ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDl) Buttu R. Hutapea mengatakan bahwa ide agar Presiden bisa hadir dalam sidang paripurna MPR ketika fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap pidato pertanggung­ jawaban adalah ide yang baik.

Namun demikian hal itu tampaknya belum bisa dilakukan sekarang, karena di tata-tertib MPR tidak ada kewajiban presiden untuk hadir. Sementara dalam acara SU MPR kali ini juga hal tersebut tidak dijadwalkan.

Kalau ide tersebut akan diakomodasi ,maka diperlukan perubahan terhadap tata tertib MPR. Oleh karena itu, ada baiknya jika Badan Pekerja MPR yang akan datang bisa mengakomodasi ide tersebut dengan membuat rancangan perubahan tata tertib.

Kalau Presiden bisa hadir dalam sidang di mana fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum tentang pidato pertanggungjawaban, maka Presiden juga bisa menggunakan hak untuk menyampaikan jawaban.

 

Diwakili Menteri

Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Pertanggungjawaban Presiden FPDI, Markus Wauran. Dia menganalogikan hal tersebut dengan apa yang terjadi di DPR ketika pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang dan fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum, pihak pemerintah yang diwakili menteri hadir dalam sidang paripurna tersebut. Bahkan ada kesempatan pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hal tersebut tentu saja baik jika dilakukan pada saat fraksi-fraksi MPR menyampaikan pemandangan umum tentang pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris. Hal itu bisa dijadwalkan pada SU mendatang dan diantisipasi dengan diadakannya perubahan pada tata tertib yang memungkinkan Majelis mengundang Presiden/Mandataris untuk hadir.

Sedangkan anggota FKP lainnya, Adi Sutrisno menilai bahwa Presiden tentu saja sekarang ini mempunyai mekanismenya sendiri untuk, memperhatikan pemandangan umum fraksi-fraksi di MPR terhadap pidato pertanggungjawaban, tanpa harus hadir di ruang sidang.

Lagipula, katanya, menteri-menteri yang hadir adalah pembantu-pembantu presiden yang juga akan memperhatikan setiap bagian dari pemandangan umum fraksi-fraksi. Oleh karena itu, sebenarnya tidak harus Presiden hadir diruang sidang, lagi pula dalam ketentuan memang tidak ada kewajiban untuk hadir.

Ditambahkan bahwa jangan-jangan kalau Presiden/Mandataris hadir ketika fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum tentang pidato pertanggungjawaban akan membuat juru bicara justru menjadi sungkan atau ewuh-pakewuh untuk berbicara secara fair dan terbuka.

 

Gagasan Baik

Sedangkan anggota MPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Muhammad Buang, menilai bahwa gagasan agar presiden hadir di ruang sidang ketika fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum adalah gagasan yang baik. Hal itu patut memperoleh respon dari Majelis untuk diakomodasi.

Kalau pada SU MPR kali ini belum bisa dilakukan, tentu bisa dilakukan pada SU mendatang dengan ada perubahan tata tertib yang memungkinkan majelis mengundang Presiden/Mandataris untuk hadir.

Buang mengatakan bahwa kalau hal itu bisa dilakukan maka akan ada kesempatan bagi Presiden juga untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut terhadap pemandangan umum fraksi yang bisa saja ada kekeliruan.

Sedangkan anggota FPP lainnya, AM Saefuddin menilai bahwa memang tidak harus Presiden hadir pada sidang paripurna tersebut. Namun kalau bisa hadir tentu adalah hal yang baik.

“Kalau sayajadi presiden, ya saya akan hadir,” katanya.

Ketua FPP MPR, Drs Yusuf Syakir menyatakan, dalam SU MPR mendatang semestinya disusun jadwal persidangan, dimana presiden bukan hanya hadir menyampaikan laporan pertanggung-jawabannya, tetapi juga mendengar langsung pemandangan umum fraksi dan bila perlu kemudian menanggapinya.

Hal itu dikemukakannya kepada Pembaruan Selasa pagi di sela-sela kesibukan SU MPR di Gedung MPR Senayan Jakarta.

Ia menyatakan, semestinya presiden hadir dalam persidangan DPR mendengar pemandangan umum fraksi seperti terjadi pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR mendengar pemandangan umum fraksi terhadap keterangan pemerintah. Di manapada sidang itu pemerintah hadir diwakili menteri mendengarkan secara langsung dan dalam sidang berikutnya menteri memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi itu.

Akan tetapi, selama ini dalam Rapat Paripurna SU MPR mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden Mandataris, presiden sendiri tidak hadir dan tidak ada yang mewakilinya.

Di masa mendatang, kehadiran presiden dalam rapat pemandangan umum itu perlu dipertimbangkan sebagai langkah reformasi. Sehingga bisa dijadikan konvensi, di mana presiden datang ke SU berpidato menyampaikan pertanggungjawabannya selama lima tahun. Kemudian juga hadir mendengarkan pemandangan umum atau tanggapan fraksi, lalu hadir lagi memberikan jawaban atas pemandangan umum itu.

Masalah itu tidak harus ditetapkan dalam ketentuan tertulis, tetapi cukup dijadikan konvensi seperti Pidato Kenegaraan 16Agustus, kata Yusuf yang juga Ketua DPP PPP itu.

Ketidakhadiran presiden, bukan diakibatkan kekhawatiran yang macam-macam, tetapi karena kebiasaan kita menganggap presiden itu segala-galanya. Padahal mestinya tidak, karena yang segala-galanya adalah MPR, katanya.

Itu tugas BP MPR tahun 2002 menyusun jadwal  SU MPR dengan mengagendakan kehadiran presiden pada sidang pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban presiden, ujar Yusuf  Syakir.

Sementara itu, anggota FPDI MPR Budi Hardjono SH menyatakan, bila diikuti prosedur organisasi yang standar, maka pimpinan yang memperoleh kekuasaan atau kepercayaan dari organisasi harus mendengar langsung penilaian dan kritik atas pertanggungjawaban yang disampaikannya. Dan kemudian kalau bisa memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan atau pertanggungjawabannya.

Dalam tataran bernegara, organisasi yang standar yang besar disebut negara.

Maka dalam hal ini, presiden sebagai pimpinan yang diberikan mandat atau kepercayaan, memang harus hadir ketika ada tanggapan atas pertanggung­ jawabannya, kata Budi kepada Pembaruan Selasa pagi di Jakarta.

Namun demikian, katanya, selama 6 kali SU MPR ini, karena Pak Harto merupakan tokoh khusus yang sangat berjasa menegakkan Orde Baru, MPR tidak mempersoalkan kehadiran presiden untuk mendengar tanggapan atas pertanggungjawabannya. Malah, tanpa kehadiran presiden dan tanpa ada jawaban atas kritik dan saran anggota majelis, pertanggungjawaban presiden selalu diterima.

Sedangkan Uray Faisal Hamid SH yang akan duduk di Kornisi C yang bertugas membahas pertanggungjawaban Presiden menyatakan, memang sebaiknya dalam SU MPR mendatang sudah mulai diimplementasikan prosedur persidangan, di mana presiden mendengar secara langsung tanggapan majelis atas pertanggungjawaban yang disampaikannya. Kalau presiden menganggap perlu, maka dia bisa mengemukakan jawaban atas tanggapan majelis.

Bila kehadiran presiden dalam SU MPR yang tidak hanya pada saat menyampaikan pidato pertanggungjawaban dan ketika pengambilan sumpah dan janji, maka suasana SU MPRjuga akan semakin hidup dan bermakna. Sebab dalam sebuah musyawarah besar seperti SU MPR, pengembangan dialog yang inten antara majelis dengan presiden akan makin berdampak besar pada perkembangan demokrasi Pancasila, katanya.

 

Tidak Sama

Indra Bambang Utoyo dari FKP menyatakan dalam sebuah organisasi politik memang lazim ketua umum hadir untuk mendengarkan pemandangan umum dari perwakilan organisasi di daerah, atas pertanggungjawabannya selama memimpin organisasi tersebut. Tetapi organisasi tersebut tidak bisa disamakan dengan MPR, di mana ada kelaziman pula bahwa selama enam kali pemandangan umum fraksi tidak disampaikan di hadapan presiden/mandataris yang sudah menyampaikan pertanggungjawabannya.

Dilihat dari sisi logika politik, seluruh fraksi telah sepakat mencalonkan kembali HMSoeharto. Artinya secara logika pertanggungjawaban itu bisa diterima dan kelima fraksi tinggal menyampaikan harapan mereka saja. Sehingga, hadir atau tidak hadimya Presiden Soeharto, tidak terlalu menjadi masalah.

“Dari sisi logika politik, karena Presiden Soeharto sebelum pertanggungjawaban masa jabatannya sudah dicalonkan kembali, rasanya tidak ada permasalahan lagi. Jadi tidak apa-apa kalau beliau tidak hadir saat pemandangan umum,” ujarnya.

Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof Muladi menyatakan mandataris MPR tidak perlu hadir untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi atas pertanggungjawabannya. Menurutnya, justru dengan ketidakhadiran Presiden Soeharto maka penilaian MPR akan bisa semakin obyektif.

“Kalau beliau hadir maka anggota MPR akan semakin riyuh menilai pertanggung-jawabannya, “kata Muladi. ***

Surnber: SUARA PEMBARUAN ( 03/03/1998)

_________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 167-171.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.