TIDAK BENAR PERNYATAAN-PERNYATAAN DUKUNGAN ITU DIATUR

WAKIL KETUA MPR RI :

TIDAK BENAR PERNYATAAN-PERNYATAAN DUKUNGAN ITU DIATUR

Wakil Ketua MPR-RI H. Achmad Lamo membantah keras desas-desus, bahwa mengalirnya pernyataan-pernyataan baik yang mengusulkan kepada MPR RI agar Presiden Soeharto dicalonkan serta dipilih kembali sebagai Presiden maupun usul kepada majelis agar diberikan kepadanya gelar “Bapak Pembangunan Nasional” merupakan hal yang sudah diatur.

Hal itu sama sekali tidak benar, kata H. Achmad Lamo atas pertanyaan “Antara” di gedung DPR RI Jakarta hari Jumat selesai menerima pernyataan kebulatan tekad kekuatan sospol se-Sumatera Barat yang disampaikan Ketua DPRD Tingkat I Sumbar hasil Pemilu 1982 Djohari Kahar, SH. Dt Bagindo dengan diantar Gubernur Sumbar Azwar Amas.

Dalam pernyataan tersebut DPRD Tingkat I Sumbar mengusulkan kepada MPR hasil Pemilu 1982 untuk memberikan gelar Bapak Pembangunan Nasional kepada Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto dan mencalonkan serta memilihnya kembali sebagai Presiden untuk periode 1983/1988.

Dalam pernyataan ini juga dimintakan kesediaan Jenderal Soeharto untuk dicalonkan dan dipilih kembali sebagai Presiden serta menugaskan anggota tambahan MPR utusan Dati I Sumbar hasil Pemilu 1982 untuk memperjuangkannya dalam Sidang MPR tahun depan.

Tidak Perlu TAP Tersendiri

Mengenai gelar Bapak Pembangunan Wakil Ketua MPR RI menjelaskan, majelis akan memberikan gelar tersebut tidak perlu dituangkan dalam Ketetapan MPR (TAP MPR) tersendiri, melainkan dimasukkan ke dalam TAP MPR mengenai pertanggung­jawaban Presiden sebagai mandataris MPR.

Apabila pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris MPR yang disampaikan di depan SU MPR 1983 bisa diterima oleh majelis itu berarti Presiden dinilai majelis telah berhasil melaksanakan dengan baik tugas yang dibebankan kepadanya oleh majelis.

Dalam hubungan inilah merupakan suatu kewajaran apabila kemudian majelis memberikan kepada Jenderal Soeharto selaku Presiden Mandataris MPR gelar Bapak Pembangunan Nasional, yang ketetapannya dituangkan sekaligus dalam TAP MPR mengenai pertanggung jawaban presiden tersebut.

Kini sudah terkumpul 2.373 surat pernyataan serupa, tetapi berbeda dalam isi (tidak sama), yang semuanya kini akan didokumentasikan untuk selanjutnya di serahkan kepada majelis hasil Pemilu 1982, kata Achmad Lamo kepada perutusan DPRD Tingkat I Sumbar. (RA)

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (13/08/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 777-778.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.