TERUSKAN KEBIJAKSANAAN PINTU TERBUKA

TERUSKAN KEBIJAKSANAAN PINTU TERBUKA

Presiden Kepada Pimpinan DPR/MPR

Kerjasamanya Dengan Pemerintah Lebih Erat, Sehingga Semua Persoalan Cepat Diatasi

Presiden Soeharto mengharapkan kepada pimpinan baru DPR/MPR agar meneruskan kebijaksanaan pintuterbuka tapi dengan disiplin dan tidak sembarangan.

Harapan presiden ini dikemukakan ketika pimpinan baru DPR/MPR dipimpin ketua DPR/MPR Amir Machmud menemui Presiden di Bina Graha, Jakarta, Senin siang sehubungan dengan telah terpilihnya mereka dan untuk bersilaturahmi.

Dalam pertemuan dengan kepala negara itu, lengkap hadir para wakil ketua DPR/MPR, masing2 Wakil Ketua DPR/MPR Kharis Suhud, Amir Murtono SH, Nuddin Lubis, Drs. Hardjantho Sumodisastro dan wakil ketua MPR Utusan Daerah Sunandar Priyosudarmo.

Juga hadir dalam pertemuan dengan presiden itu, Sekjen DPR/MPR Wang Swandi SH.

Ketua DPR/MPR Amir Machmud selesai pertemuan pertama setelah pemilihan pimpinan baru lembaga legislatif dan tertinggi negara itu, mengatakan bahwa presiden mengharapkan kepercayaan yang telah diberikan majelis itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Presiden mengatakan, DPR/MPR yang merupakan badan demokrasi Pancasila itu diharapkan dapat melaksanakan demokrasi Pancasila sesuai dengan hakekat MPR merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.

Oleh karena itu, melaksanakan tugas dalam rangka menjalankan kedaulatan tertinggi ini bukan merupakan hal yang mudah. Presiden mengingatkan dengan melaksanakan prinsip keterbukaan itu, jangan sampai MPR dijadikan tong sampah, karena masalahnya adalah masalah kepemimpinan demokrasi Pancasila dan semua bekerja untuk kepentingan bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Dengan dasar UUD 45 dan Pancasila dari pedoman pelaksanaan GBHN, prinsip keterbukaan itu harus dijalankan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Kepada pimpinan baru MPR/DPR itu diharapkan agar berani dan jangan takut meluruskan segala sesuatunya pada jalur yang lurus.

Kepada para anggota DPR/MPR diharapkan jangan memberikan janji yang seharusnya diberikan eksekutif.

Bekerjalah secara proporsional, wajar menurut aturan permainan yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan semua pihak harus menjalankan peranannya masing-masing, kata Presiden.

Dengan presiden, pimpinan DPR/MPR membicarakan keputusan2 yang sudah diambil dan mengenai kegiatan MPR selanjutnya.

Ketua DPR/MPR Amir Machmud menjelaskan, Badan Pekerja MPR sudah terbentuk, dipimpin Wakil Ketua MPR Utusan Daerah Sunandar Priyosudarmo dan anggota 45 orang.

Anggota BP yang 45 orang itu terdiri dari 11 orang anggota tetap dari F-ABRI, 19 dari FKP, dua dari F-PDI, enam dari F-PP dan tujuh anggota tetap dari F-Utusan Daerah.

Setiap fraksi mempunyai pula anggota pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota tetap untuk masing2 fraksi.

Juga telah disepakati BP akan bertugas mempersiapkan rancangan Sidang Umum MPR yang akan diselenggarakan dari 1 sampai 11 Maret 1983. BP juga bertugas mempersiapkan rancangan Tap-Tap MPR, termasuk rancangan Tap mengenai GBHN

BP akan mulai bersidang 6 Oktober mendatang dan semua rancangan Tap MPR harus sudah sampai kepada masing2 anggota majelis tujuh hari sebelum Sidang Umum MPR dimulai.

Sedang mengenai kegiatan DPR, Ketua MPR/DPR itu mengatakan BP DPR melakukan kegiatan sidang2 fraksi sampai 16 Oktober yang akan datang.

Dalam sidang ini akan dibentuk kelengkapan DPR yaitu pembentukan komisi2 dan badan musyawarah. Selain itu DPR akan membahas rancangan APBN tahun terakhir Repelita Ill.

Menurut ketua DPR/MPR Amir Machmud, presiden akan memberikan pertanggungan jawab mengenai pelaksanaan Repelita III pada 11 Maret 1983 itu. (RA)

Jakarta, Berita Buana

Sumber : BERITA BUANA (05/10/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 846-848.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.