“TAX HOLIDAY” SELAYAKNYA BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS INDUSTRI

“TAX HOLIDAY” SELAYAKNYA BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS INDUSTRI[1]

 

Ujungpandang, Antara

Sebanyak 12 Kadinda di KTI berharap pelaksanaan PP No 45 tahun 1996 yang menyangkut “tax holiday” (bebas pajak) selayaknya berlaku untuk seluruh jenis industri dan investasi dalam bidang infrastruktur, kecuali investasi PMA pengelola sumber daya alam tanpa nilai tambah yang besar.

Selain itu, juga diharapkan agar tarif pajak PPh diperlakukan berbeda di Kawasan Timur Indonesia (KTI), mengingat tingkat kesulitan yang besar di kawasan ini perlu mendapat insentif yang lebih baik.

Hal itu dikemukakan Koordinator Kadinda se-KTI Drs HM Yusuf Kalla kepada Wartawan usai memimpin rapat koordinasi Kadinda se-KTI yang diikuti 12 Ketua Kadinda, di Ujungpandang, Sabtu.

Rapat koordinasi itu juga memutuskan bahwa 12 Kadinda se-KTI melalui koordinator nya Kadinda Sulawesi Selatan pada 5 Agustus mendatang akan mengirim surat kepada Presiden Soeharto dan Menko Eku Wasbang tentang penerapan “tax holiday” sesuai PP No 45 tahun 1996 agar dilakukan untuk semua jenis industri.

Harapan pengusaha  KTI agar dapat berkembang  bersama pengusaha  di Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah adanya insentif dalam bentuk pajak dan bunga yang lebih rendah, agar dapat menutup ongkos yang tinggi di kawasan ini.

Keluarnya Keppres No 54 tahun 1996 dan PP No 45 tahun 1996 diharapkan

pemberlakuan ketentuan pajak yang ditanggung negara hendaknya untuk semua jenis industri yang dibangun di KTI yang memberikan nilai tambah besar.

Apabila ketentuan bebas pajak hanya untuk industri hulu, berarti kemungkinan besar insentif tersebut hanya dapat dinikmati beberapa pengusaha besar dari Pusat dan tidak menyentuh pengusaha dari KTI, sekaligus tujuan pemerataan dan pertumbuhan tidak tercapai secara menyeluruh.

Padahal, “tax holiday” diperlukan untuk meningkatkan daya saing, terutama bagi KTI, kata Yusuf Kalla.

Menurut dia, investasi nasional PMA dan PMDN ke KTI selama ini hanya mencapai 12 persen dari seluruh investasi nasional, itu pun sudah termasuk dua investasi pertambangan PT. Freeport di Irian Jaya dan PT. Inco di Sulsel.

Di luar kedua PMA itu, investasi ke KTI diperkirakan hanya lima persen dari total investasi nasional.

Untuk itu, janji memberikan insentif khusus dalam bentuk “tax holiday” kepada pengusaha yang menanamkan modal ke KTI disambut gembira.

Sebab selama ini, KTI agak tertinggal dibanding KBI akibat keterbatasan infrastruktur dan geografis yang luas serta pasar yang tidak terlalu besar, menyebabkan investasi industri di KTI lebih besar dibanding daerah yang infrastruktur nya lebih baik.

Selain itu, tata niaga yang sudah berlangsung 25 tahun atas produk primer yang menjadi komoditi utama perdagangan di KTI seperti kopra, cengkih, rotan, dan kayu menyebabkan kemampuan akumulasi kapital pengusaha di KTI sangat menurun.

Di lain pihak, proteksi pada industri yang karena pasar, infrastruktur dan birokrasi kebanyakan didirikan di pulau Jawa, menyebabkan pengusaha di Jawa menjadi lebih kuat dan malah menarik banyak pengusaha di luar Jawa untuk memindahkan usahanya ke Jawa.

Melalui surat kepada Presiden maupun Menko Eku Wasbang selaku Ketua tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu, diharapkan khusus KTI “tax holiday” tersebut diperlakukan lebih luas dan bukan hanya untuk industri hulu dan strategis saja, kata Yusuf Kalla.

Sumber : ANTARA (03/08/1996)

_____________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 375-376.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.