TANGGAPAN SEPUTAR PERNYATAAN MUNDUR PRESIDEN : JANGAN PERTENTANGKAN PENDAPAT PIMPINAN DPR DENGAN PANGAB

TANGGAPAN SEPUTAR PERNYATAAN MUNDUR PRESIDEN : JANGAN PERTENTANGKAN PENDAPAT PIMPINAN DPR DENGAN PANGAB[1]

 

Jakarta, Suara pembaruan

Pernyataan pimpinan DPR-RI dan tanggapan Pangab/Menhankam hari Senin mengundang komentar berbagai kalangan.

Permintaan pimpinan DPR-RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri, berarti DPR sudah merespons aspirasi masyarakat dan masalahnya sekarang bagaimana menindaklanjutinya. Masyarakat diminta untuk ikut mengamankan aspirasi tersebut.

Demikian Prof. Dr. Philipus M Hadjon SM, Guru besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Airlangga SH menjawab Pembaruan Senin malam. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia yang juga Direktur Pasca Sarjana UII Dr. Mohd Mahfud kepada Pembaruan, mengatakan pernyataan Ketua DPR/MPR Harmoko yang menyarankan Presiden agar mengundurkan diri demi persatuan  dan kesatuan bangsa jangan sampai menimbulkan pertumpahan darah.

Di sisi lain pandangan Pangab yang menyatakan bahwa yang dikemukakan Harmoko merupakan pendapat individual dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan yang semakin keras yang mengarah pada perpecahan.

Pendapat Wrranto juga menurut Mahfud sudah tidak lagi berdasar konstitusi murni.

Konstitusi rumusannya sering abstrak, sehingga penafsirannya bisa ambigus. Prinsipnya apa yang dinyatakan Harmoko bukan individual justru resmi karena dilakukan di Gedung DPR/MPR dan dalam jabatannya, tetapi memang belum final, kata Mahfud.

Menurut Hadjon,

“Sekarang tinggal bagaimana MPR, apakah juga bisa merespons keinginan masyarakat, sebab tempat untuk Presiden menyatakan kesediaannya mengundurkan diri justru hanya ada pada Sidang Istimewa MPR.” katanya.

Dikatakan, meskipun dalam Sidang Umum MPR, Presiden mendapatkan mandat dari MPR tetapi perk embangan yang terjadi di masyarakat secara empirik menunjukkan masyarakat tidak lagi memberikan dukungan itu. Sidang Istimewa MPR tidak harus selalu dapat diselenggarakan jika Presiden melanggar konstitusi, tetapi MPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini setelah begitu banyak permintaan penyelenggaraan Sidang Istimewa.

Dikatakan, jika presiden mengundurkan diri maka tidak secara otomatis Wakil Presiden BJ Habibie akan menjadi Presiden. Di dalam pasal 8 UUD 1945, wapres bisa menggantikan presiden jika presiden berhalangan. Tapi menurutnya yang dihadapi sekarang bukan presiden berhalangan, melainkan presiden diminta dan “dipaksa” untuk mengundurkan diri sehingga tidak termasuk kategori berhalangan.

“MPR akan memilih presiden dan wakil presiden yang baru.” katanya.

Dr. Mahfud mengingatkan, waktu mencalonkan Soeharto, anggota-anggota DPR banyak yang tidak tahu siapa calon sebenarnya hanya pimpinan dewan yang tahu calon yang diajukan. Sekarang ini kalau pimpinan dewan yang minta agar Pak Harto mundur itu artinya sama seperti yang dilakukan pada waktu pencalonan.

Dia juga mengkhawatirkan akan adanya unsur adu domba dalam masalah ini. Karena sebelum berlangsung pertemuan para pimpinan DPR/MPR. Pak Harto kepada para pemimpin dewan sudah lebih dulu menyatakan kesediaannya mengundurkan diri. Tetapi belum 5 jam, Pangab Jenderal Wiranto sudah mengatakan pendapat tersebut sifatnya individual.

Dia juga mengemukakan pernyataan Wiranto atas pernyataan Harmoko mengandung unsur politik dan yuridis. Secara politik tak menutup kemungkinan ada unsur adu domba. Sedang secara yuridis menunjukkan simbol-simbol resmi (formal). Terlepas dari kedua unsur tersebut, secara konstitusi tidak setiap keputusan MPR harus diplenokan. Ketika pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya hanya diputuskan lewat fraksi. Sidang umum tinggal ketok palu. Cara yang sama juga dilakukan untuk meminta Pak Harto mengundurkan diri. Hasil final rapat fraksi kemudian dibawa ke sidang paripurna atau Sidang Istimewa.

Menurut Mahfud, ada tiga skenario yang dapat dilakukan secara konstitusional. Pertama, berdasarkan pasal 8 UUD 45 yang isinya presiden bisa serahkan mandat ke MPR. Dalam hal ini MPR yang akan menentukan pemerintahan selanjutnya dapat melalui Sidang Istimewa MPR.

Skenario kedua, presiden atas kewenangan berdasarkan Tap MPR NO.5 tahun 1998 membentuk Presidium yang dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sampai dengan waktu tertentu. Skenario ini merupakan cara yang paling aman. Skenario ketiga, adalah dengan menerapkan UU No.3 tahun 1978 yang mana presiden menyerahkan jabatan presiden. Cara terakhir tersebut dinilai sudah tidak cocok karena cukup rawan dan tidak sesuai dengan perkembangan.

Dari ketiga skenario itu, menggunakan cara sesuai Tap MPR No.5 Tahun 1998 sangat memungkinkan diterapkan.

MPR bisa membentuk Dewan Presidium yangjujur dan bersedia bekerja seikhlas mungkin. Dapat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pimpinan ABRI yang mempunyai kredibilitas dan aksebilitas sehingga tidak akan menimbulkan pertumpahan darah.

Idealnya Dewan Presidium terdiri dari 10 orang saja sehingga lebih mudah melakukan koordinasi melakukan perbaikan-perbaikan dan secepat mungkin bekerja mengendalikan negara.

Apabila dilakukan cara pertama berdasarkan pasal 8 UUD 45 dimana wapres yang akan menggantikan presiden dinilai juga sudah tidak memungkinkan karena tuntutan reformasi sekarang inisatu paket. Sementara kredibilitas Wapres BJ Habibie beberapa minggu terakhir ini sudah sangat menurun di mata masyarakat.

Kalau Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya ke Habibie gelombang aksi dikhawatirkan akan terus berlangsung. Oleh karenanya agar tidak terjadi pertumpahan darah sebaiknya melakukan pergantian hingga ke akar-akarnya, kata DR Mahfud.

Sedangkan jika dibentuk Dewan Reformasi justru inkonstitusi karena hanya menjadi pendamping legislatif bukan sebagai eksekutif.

Sementara pengamat politik dari UGM Riswanda Imawan berpendapat, penggunaan Tap MPR No.5 1998 justru akan menimbulkan kontra produktif Akan terjadi perlawanan sengit. Pak Harto harus sadar, presiden merupakan persoalan sekaligus penyelesaian. Jalan terbaik membentuk presidium kabinet yang menyiapkan pokok-pokok pro reformasi dari berbagai lintas yang tidak terlibat politik baru membantu mengatasi situasi.

Sementara itu, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sabaru Sirait yang dihubungi Pembaruan, hari Selasa (19/5) pagi di Jakarta mengatakan jangan mempertentangkan pendapat pimpinan DPR/MPR dan Pangab Jenderal TNI, Wiranto.

“Bagi saya tidak ada perbedaan, tujuannya sama yaitu reformasi dan suksesi. Wiranto mengusulkan pembentukan Dewan Reformasi. Sedangkan DPR akan melaksanakan sidang Pleno untuk selanjutnya menyatakan sikap tentang pengunduran diri itu. Kita tidak usah gusar terhadap apa yang terjadi, karena bagian dari proses politik. Semua menampung keinginan mahasiswa dan masyarakat.” katanya.

Selain itu, Sabaru Sirait meminta semua pihak ikut mengamankan keputusan pimpinan DPRIMPR dengan menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi. Diingatkan agarjangan sampai ada yang merusak langkah penting tersebut.

Jugajangan ada yang merasa lebih berjasa atau inginjadi “pahlawan” atas langkah-langkah positif yang telah dicapai, karena semua itu adalah hasil petjuangan gigih para mahasiswa. Bukan karena petjuangan parpol, Golkar maupun ABRl.

Jernih

People power akan menjadi kenyataan bila permintaan lembaga perwakilan rakyat yang disampaikan Ketua DPRIMPR Harmoko tidak mendapat tanggapan dari Presiden Soeharto.

Sementara itu, Ketua Umum PPK Kosgoro Barubang W Soeharto menyatakan, Kosgoro akan mempelopori pemikiran yang jernih dengan pertimbangan matang untuk meminta Presiden Soeharto mengambil prakarsa diselenggarakannya Sidang Umum Istimewa.

Demikian tanggapan yang dihimpun Pembaruan berkaitan dengan pernyataan Ketua DPR/MPR Harmoko yang meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senin (18/5).

Amien Rais menyatakan, rakyat Indonesia merasa gembira mendengar pernyataan Ketua MPR/DPR yang akhirnya menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Ditanya tentang kemungkinan yang akan terjadi bila permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan, Amien mengatakan,

“Jika tidak ditanggapi mungkin people power menjadi kenyataan.” tandasnya.

Sementara itu Barubang Soeharto mengungkapkan, Kosgoro telah mempelopori pemikiran yang jernih dengan pertimbangan yang matang dalam hal konstitusi.

Kosgoro, katanya, selalu menghargai jasa Presiden Soeharto dalam memimpin negara ini. Oleh karena itu, ujarnya, Pak Harto harus mengambil prakarsa diselenggarakannya sidang umum istimewa.

Ia berpendapat, jalur konstitusi yang paling tepat adalah melalui sidang umum istimewa untuk memberi kesempatan presiden mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Di samping itu dengan digelar sidang umum istimewa, rakyat bias menjunjung tinggi jasa yang sudah dilakukan presiden.

Barubang menyatakan, saat ini kondisi perekonomian sudah stagnan dan “colaps”. Kalau presiden mundur secara konstitusional melalui sidang umum istimewa akan lebih terhormat. Ia mengatakan, sepertinya perjuangan rakyat dan perjuangan presiden, saat ini berhadap-hadapan. Akan tetapi, ujarnya, sebenarnya apa yang dilakukan presiden dan rakyat adalah sama untuk kepentingan rakyat.

Menyejukkan

Tanggapan positif atas pernyataan Pimpinan DPR, H Harmoko yang secara tegas menyatakan sebaiknya Pak Harto melakukan lengser keprabon secara arif dan bijaksana demi persatuan serta kesatuan bangsa mendapat tanggapan positip dari seluroh lapisan masyarakat. Pernyataan menyejukkan bangsa Indonesia itu harus diikuti oleh langkah kongkret serta tegas.

Menumt Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Nursyahbani Karjasungkana, SH LLM menilai salah besar jika ABRI menilai pernyataan Pimpinan DPR yang merupakan hasil rapat pimpinan merupakan pernyataan individu.

“Bagaimanapun juga yang namanya pimpinan dewan itu fungsionaris dari masing­masing Orsospol. Mereka adalah fungsionaris DPP, sebagai anggota pimpinan DPR itu tidak membawa unsur pribadi, melainkan sebagai fungsionaris partai. Jadi jelas itu bukan sikap individual itu sikap partai.” ujarnya.

Ditambahkan, langkah konkret yang harus dilakukan DPR setelah sepakat mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dalam Sidang Umum Istimewa, maka perlu didesak agar MPR sesegera mungkin mengadakan sidang istimewa, guna mereformasi seluruh sistem politik, karena sistem sekarang ini sangat ditentukan oleh lembaga kepresidenan.

Dikatakan, jika Presiden tidak bersedia mundur secara arif maka ini justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan masalah besar serta jatuhnya korban lebih banyak lagi tidak akan terelakan.

Disebutkan, saat ini para aktivis perempuan telah membentuk Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, yang menuntut Soeharto turon dan segera mengadilinya.

Waktu Singkat

Sementara itu, mantan anggota DPR Sukowaluyo Mintoraharjo menegaskan bahwa keputusan yang diumumkan oleh Ketua MPR/DPR H Harmoko tentang pengunduran diri Presiden Soeharto adalah langkah yang baik. Dan keputusan ini diharapkan pula bisa dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin Sidang Umum MPR.

Di samping itu, katanya, langkah atau keputu san yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diharapkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan cepat dengan memilih kepala negara yang mengetahui keadaan di dalam negeri dan bisa dipercaya oleh masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Qomari Anwar menambahkan bahwa memang sebaiknya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sebaiknya inisiatif ini datang dari presiden sendiri, bila tidak, maka mungkin saja semua akan muncul masalah lain yang mungkin lebih besar daripada yang sebelumnya teijadi, ujar Qomari yang juga Rektor Universitas Hamka Jakarta.

Keadaan yang terjadi beberapa waktu lalu sebenarnya membuktikan akan memuncaknya saluran yang sudah tersumbat beberapa lama ini. Tetapi yang jelas mahasiswa sebaiknya melakukan aksi tersebut dengan tertib dan damai seperti yang dilakukan sebelumnya.

Dewan Kepresidenan

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo SH berpendapat, jika Presiden Soeharto jadi mengundurkan diri, tidak bisa lagi diberlakukan seperti dalam sejarah turunnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Bung Karno menunjuk Jenderal Soeharto untuk menyelamatkan negeri ini.

Sekarang, situasinya amat berbeda. Bahkan merupakan proses akumulatif berbagai persoalan yang menumpuk, seperti bidang ekonomi dan politik dalam tahun 1997 sebelum SU MPR, lalu bertahun-tahun menyangkut disiplin nasional, tidak pernah ada perbaikan, kata Prof. Hardjo dalam percakapan khusus dengan Pembaruan di kediamannya Candi Baru, Semarang Senin (18/5) malam.

Tanggapan positif atas pernyataan Pimpinan DPR, H Harmoko yang secara tegas menyatakan sebaiknya Pak Harto melakukan lengser keprabhon secara arif dan bijaksana demi persatuan serta kesatuan bangsa mendapat tanggapan positif dari seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan menyejukkan bangsa Indonesia itu harus diikuti oleh langkah konkret serta tegas.

Menurut Direktur LBH Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Nursyahbani Kaijasungkana, SH LLM menilai salah jika ABRI menilai pernyataan Pimpinan DPR yang merupakan hasil rapat pimpinan merupakan pernyataan individu.

“Bagaimanapun DPP juga yang namanya pimpinan dewan itu fungsionaris dari masing-masing Orsospol. Mereka adalah fungsionaris DPP, sebagai anggota pimpinan DPR itu tidak membawa unsur pribadi, melainkan sebagai fungsionaris partai. Jadi jelas itu bukan sikap individual itu sikap partai.” ujarnya.

Sumber : Suara Pembaruan (19/05/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 354-360.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.