TANGGAPAN PIDATO AKHIR TAHUN PRESIDEN : ATASI BERBAGAI GEJOLAK DENGAN BERDIALOG

TANGGAPAN PIDATO AKHIR TAHUN PRESIDEN : ATASI BERBAGAI GEJOLAK DENGAN BERDIALOG[1]

 

Jakarta, Republika

Pidato akhir tahun Presiden Soeharto mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (DPP MDI) berpandangan gejolak yang terjadi sepanjang tahun 1966 merupakan akumulasi kegelisahan masyarakat. Klimaks dari kegelisahan itu berwujud munculnya kemarahan massa.

“Kegelisahan tersebut dapat diatasi dengan mengintensifkan dialog antara ulama, umara, dan masyarakat. Dengan dialog itu akan dapat mengurangi ketegangan di kalangan masyarakat, aparat keamanan, dan birokrat.” kata Sekjen DPP MDI Hasanuddin Mochdar kemarin.

Menurut Hasanuddin, stres masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang tidak harmonis. Tanda-tandanya adalah masih lebarnya jurang pemisah si kaya dan si miskin, antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, serta kesalahan prosedur yang dilakukan kalangan aparat penegak hukum.

“Semua itu menumbuhkan sikap apatis warga masyarakat terhadap aparat dan birokrat.” tandasnya.

Dalam pidato akhir tahun Selasa malam lalu, Presiden mengingatkan agar berbagai gejolak yang terjadi tahun 1966, hendaknya dapat dicegah dan tak terulang. Gejolak sekecil apapun, kata Presiden, jika tak dicegah akan merugikan perkembangan bangsa.

Wakil Sekjen DPP Golkar Theo L. Sambuaga juga berpendapat dialog memang diperlukan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengkonsolidasikan berbagai persoalan yang muncul setiap saat di masyarakat. Ketua Badan Kerja Sama Antar parlemen DPR ini juga setuju bahwa masalah yang cukup mendesak dikerjakan adalah meningkatkan kinerja aparat dan birokrat.

Theo mengakui sepanjang 1966 banyak terjadi kasus yang mengindikasikan lemahnya pelayanan aparatur kepada masyarakat. Penyebab menurunnya kinerja aparat, katanya lagi, antara lain karena lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan.

“Seluruh potensi bangsa ini harus ikut memikirkan dan mengatasinya.”

Kepada wartawan kemarin Hasanuddin membacakan “Pernyataan Awal Tahun 1997 MDI” yang juga ditandatangani oleh ketua umumnya, Chalid Mawardi. Menurutnya, yang juga patut disoroti adalah munculnya ketegangan antar umat beragama. Berdasarkan berbagai fakta yang dikumpulkan, kata Hasanuddin, penyebabnya karena tidak ditaatinya ketentuan hukum, termasuk Kode Etik Penyiaran Agama

seperti yang tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mendagri 1/1979 maupun SK Menag Nomor 71.

“Karenanya MDI mendesak semua pemuka agama agar tidak merusak Kode Etik Penyebaran Agama yang sudah ada. Karena hal itu dapat memancing munculnya konflik antar umat beragama.” kata Hasanuddin sambil menambahkan masih adanya praktik penyebaran agama yang tidak mengindahkan kode etik tersebut.

Hasanuddin sependapat dengan usulan Menag Tarmizi Taher tentang perlunya diajukan Rancangan Undang-undang Kefukunan Beragama. Ide Tarmizi tersebut dilontarkan saat berkunjung ke Tasikmalaya Selasa lalu.

Pernyataan senada juga dilontarkan tokoh Muhammadiyah Lukman Harun. Dalam kesempatan terpisah dia menyatakan SKB Menag dan Mendagri itu belum ditaati secara benar dan konsekuen. Karenanya Lukman berharap SKB itu dipertegas lagi pelaksanaannya.

Seperti Hasanuddin, Lukman menyebutkan masih banyaknya rumah ibadah yang dibangun tidak proporsional dan tak memiliki izin.

“Hal itu ditandai dengan banyaknya pendirian rumah ibadah yang tak memiliki IMB. Itu salah satu peletupnya.” kata Hasanuddin.

Sumber : REPUBLIKA (03/01/1997)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 19-20.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.