TAK PERLU REFORMASI POLITIK

TAK PERLU REFORMASI POLITIK[1]

 

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto menegaskan, tidak perlu ada reformasi politik untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sebab, struktur politik dan mekanismenya sudah tertata dengan baik dan jelas.

Kepala BP-7 Pusat, Alwi Dahlan mengungkapkan hal itu setelah ia diterima Presiden di kediaman Jalan Cendana, Rabu (31/12).

Presiden, menurut Alwi Dahlan, menyimak betul perkembangan pendapat umum. Dalam pandangan Presiden, banyak orang kurang memahami struktur dan sistem kenegaraan Indonesia sehingga memberi pendapat yang simpang siur. Ada yang memberi komentar seolah-olah perkembangan gejolak ekonomi yang terjadi sekarang ini terkait dengan perkembangan politik menghadapi SU MPR. Presiden membantah bahwa tidak ada kontrol terhadap lembaga kepresidenan. Disebutkan GBHN dan UU membatasi apa yang dilakukan Presiden. Selain itu Presiden juga dikontrol melalui UU dan APBN.

“Sebetulnya DPR lebih kuat dari Presiden,” kata Kepala Negara.

Presiden mengatakan, kecuali moneter pemerintahan berjalan baik. Tapi ada kepentingan-kepentingan politik yang mempergunakan situasi. Dulu situasi pemilu yang dimanfaatkan. Alwi Dahlan menambahkan gejolak moneter tidak berkaitan dengan keadaan politik. Untuk menelaah itu, Presiden menugaskan BP-7 untuk mengadakan diskusi-diskusi dengan para pelaku komunikasi dan para pakar.

Diskusi tersebut untuk mencari jawaban bagaimana menempatkan segala sesuatu pada perspektif sehingga kelihatan. Jadi jangan hal-hal kecil dikait-kaitkan dan dibumbui kata Presiden seperti dikutip Alwi Dahlan.

Presiden juga menjelaskan kenapa sekarang tidak ada lagi tim lima tim sembilan dan tim sebelas seperti waktu-waktu lalu guna menyiapkan GBHN.

Ketiadaan tim-tim itu, menurut Presiden menunjukan bahwa mekanisme demokrasi pancasila sudah semakin mantap. Dengan demikian pembahasannya makin lama semakin beralih ke MPR dan fraksi-fraksinya. Dahulu bahan-bahan GBHN dibuatkan pemerintah karena situasi pada waktu itu, fraksi-fraksi belum mampu. Kini hanya bahan-bahan yang disiapkan dan diserahkan ke orsospol, lalu orsospol yang membuat rancangan GBHN itu sendiri.

 

Soal Wapres

Masalah pemilihan wapres, sekarang MPR yang menentukan kriterianya. Kriteria itu mungkin sama dengan kriterianya Presiden, antara lain bisa kerja sama dengan presiden. Setelah itu baru dikonsultasikan dengan calon presiden yang nanti akan dipilih.

“Jadi menurut beliau tidak perlu lagi ada tim 5, 9, atau 11,” kata Alwi Dahlan.

Alwi Dahlan mengemukakan sebetulnya menurut Presiden tim itu dibentuk karena waktu itu beliau dicalonkan dan beliau ingin tahu apa pendapat masyarakat, dan pendapat dari para negarawan mengenai calon-calon. Maksudnya adalah supaya waktu ditanya MPR beliau bisa menjawab. Tetapi kan sekarang sistem sudah berjalan makin baik, tidak perlu lagi hal-hal seperti itu jadi jangan terlalu banyak skenario sekarang ini.

“Yang penting kita tahu konstitusi kita bagaimana dan kita ingin menegakkan konstitusi kita. Dan makin lama makin melembaga dan makin baik,” kata Presiden.

Sumber: SUARA KARYA(02/01/1998)

____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 03-04.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.