TAJUK: TANGGUNG JAWAB PRESIDEN

TAJUK: TANGGUNG JAWAB PRESIDEN[1]

 

 

Jakarta, Republika

SEJAK DUA hari lalu, perhatian kita tertuju ke Gedung DPR-MPR Senayan Jakarta. Seluruh surat kabar edisi kemarin pun memuat pemberitaan yang bersumber dari Gedung DPR-MPR itu, khususnya pertanggungjawaban Presiden. Hal penting sebetulnya tak hanya dapat kita temukan di Gedung Senayan, melainkan juga di Istana Merdeka.

Hari Minggu kemarin, Presiden “melepas” para menteri anggota Kabinet Pembangunan VI sekaligus memulai masa demisioner kabinet. Di sini presiden menyatakan,

“Saya sebagai presiden mandataris bertanggungjawab sepenuhnya atas pengabdian yang telah kita berikan kepada bangsa dan negara selama lima tahun itu. Segala kekurangan saya ambil oper keseluruhannya sebagai tanggungjawab saya.”

Dilihat dari sisi kebiasaan Pak Harto, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, dan dari sisi konstitusi, pernyataan itu sangat biasa. Pernyataan itu biasa diucapkan Pak Harto, baik di forum resmi maupun dalam pembicaraan bersifat nonformal seperti konferensi pers seusai penandatanganan letter of intent antara Indonesia dan IMF (15/ 1198). Pak Harto selalu meletakkan di pundaknya seluruh tanggungjawab atas masalah pemerintahan-sikap yang patut dihargai.

Selain itu, dilihat dari sisi konstitusi memang sudah selayaknya presiden bersikap seperti itu. UUD 1945 yang menganut model pemerintahan Presidensil memang menempatkan presiden sebagai pengendali jalannya pemerintahan. Sementara para menteri sejatinya adalah pembantu presiden. Adalah konstitusional manakala presiden mengambil oper seluruh tanggungjawab para menteri itu ke tangannya.

Pendeknya, dilihat dari sudut kebiasaan Pak Harto dan tuntutan konstitusi, pernyataan Pak Harto di atas merupakan hal selayaknya. Pernyataan itu mewartakan kemauan Pak Harto untuk tunduk pada konstitusi sekaligus pengakuan betapa peranan kepemimpinan (presiden) memang sangat menentukan. Namun demikian makna pernyataan itu menjadi sangat penting dalam konteks historis hari ini dan esok.

Pernyataan itu diungkapkan presiden pada saat kita tengah menyelenggarakan SU MPR 1998 yang akan menghasilkan duet kepemimpinan nasional baru serta bakal berlanjut dengan pembentukan Kabinet Pembangunan VII. SU MPR, duet kepemimpinan nasional, dan kabinet inilah yang akan ikut mengantar Indonesia ke abad 21, memasuki milenium ketiga. Pernyataan itu juga mengisyaratkan perlunya selalu dipelihara adanya estafet kepemimpinan nasional untuk membuat masa depan yang lebih segar.

Selain itu, pernyataan presiden tersebut disampaikan ketika kita menghadapi krisis ekonomi yang dihela gempa moneter sejak tengah 1997 lalu. Krisis ini Ialu menjadi peringatan yang bijak perlunya kita mengadakan pembaruan pada segala sekmen dalam kehidupan kita bernegara. Hal ini hanya mungkin akan terjadi, apabila kita memiliki pemimpin yang selalu menyadari arti penting sebuah pembaruan.

Dalam kerangka itulah kita menggarisbawahi penegasan presiden bahwa ia yang bertanggungjawab atas segala persoalan. Dalam kerangka itu pula kita berharap presiden (dan wakil presiden) yang bakal terpilih dalam SU MPR 1998 bisa berkomitmen untuk menjalankan Iangkah-Iangkah pembaruan menuju masa depan yang lebih baik.

Sumber: REPUBLIKA (03/03/1998)

___________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 176-177.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.