TAJUK RENCANA: PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS

TAJUK RENCANA: PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS[1]

 

 

Jakarta, Suara Karya

PADA hari pertama Sidang Umum MPR RI tahap II, Minggu 1 Maret 1998 kemarin,Presiden Soeharto yang juga Mandataris MPR telah menyampaikan laporan pidato pertanggungjawaban setebal 30 halaman. Pidato pertanggungjawaban ini dilampiri dua dokumen. Yaitu, dokumen terdiri dari tiga buah buku yang berisi uraian rinci mengenai pokok-pokok materi atau substansi yang disampaikan dalam pidato pertanggungjawaban, dan dokumen mengenai peta prasarana Indonesia yang memuat informasi tentang distribusi spasial hasil-hasil pembangunan berbagai prasarana.

Mulai dari prasarana pengairan sampai ke prasarana jalan dan jembatan, air bersih, transportasi, pos dan telekomunikasi serta pertambangan dan energi.

Seperti biasanya laporan atau pidato Presiden Soeharto ketika mengantarkan RAPBN ke DPR setiap tahun, atau pidato kenegaraan menyambut tahun baru, pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris ini juga sarat dengan keterusterangan, apa adanya, memaparkan kemajuan yang dicapai dan kekurangan-kekurangan yang masih belum berhasil diatasi.

PIDATO pertanggungjawaban ini dimulai oleh Presiden Soeharto dengan mengutip kembali sumpah jabatan yang beliau ucapkan di mimbar di depan SU MPR lima tahun lalu.

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya berjanji untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Pak Harto pada bagian awal pidato pertanggung-jawabannya.

Pidato tersebut, kemudian ditutup dengan ungkapan yang merefleksikan penghargaan tinggi Presiden/Mandataris kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

“Penjelasan UUD mengingatkan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Saya telah mengakhiri laporan pertanggungjawaban saya kepada Majelis yang mengangkat saya selaku Presiden. Sekarang, saya bertunduk kepada Majelis yang akan menilai pertanggungjawaban saya,” ujar Presiden Soeharto.

ADA beberapa catatan mendasar yang patut disampaikan mengenai pertanggungjawaban Presiden ini. Selain sarat dengan keterusterangan serta apa adanya seperti dikatakan tadi,juga menggambarkan tanggungjawab yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan nasional seperti diamanatkan oleh GBHN. Dari fakta dan data yang disampaikan melalui pidato tersebut serta dua dokumen lampirannya, agaknya tidak ada kesimpulan yang patut diambil kecuali Presiden Soeharto telah melaksanakan amanat rakyat yang dituangkan oleh MPR melalui GBHN dengan sebaik-baiknya. Ini menyebabkan sasaran pembangunan berbagai sektor yang ditetapkan untuk satu Pelita (lima tahun) berhasil dicapai sebelum tahun kelima Pelita VI dimulai.

Khusus mengenai tahun 1997, presiden menyebutkan sebagai tahun keprihatinan. Selain pada tahun ini kita mengalami berbagai kecelakaan di darat, laut dan udara, kita mendapat cobaan yang jauh lebih berat lagi.

“Seperti tiba-tiba saja datangnya, sejak pertengahan tahun lalu gelombang gejolak moneter datang menghantam,” ujar presiden.

Setelah menyinggung cukup beratnya dampak krisis moneter ini terhadap kehidupan rakyat banyak.

Presiden menegaskan, “Saya tidak akan ragu sedikit pun melakukan apa saja untuk mengatasi keadaan, untuk meringankan beban kehidupan rakyat yang bertambah berat.”

DENGAN semangat serta substansi pertanggungjawaban yang menurut hemat kita, memang dijiwai oleh rasa tanggungjawab yang kental dan terus terang itu, agaknya tidak ada pilihan lain bagi Sidang Umum MPR 1998 ini, kecuali menerimanya serta mengapresiasi sebaik-baiknya.

Sumber: SUARA KARYA (02/03/1998)

_______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 129-131.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.