TAJUK RENCANA PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS SANGAT SENTRAL

TAJUK RENCANA

PERTANGGUNGJAWABAN MANDATARIS SANGAT SENTRAL[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

SIDANG UMUM MPR (SU-MPR) 1998 tahap II dimulai hari ini (Minggu, 1/3/1998) diawali pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR. Bagi kita, pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR ini sangat penting dan sangat pokok. Tanpa bermaksud mengecilkan arti pembahasan Rancangan Keputusan (Rantus) dan Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR yang telah dipersiapkan Badan Pekerja MPR (BP-MPR), harus diakui pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris sangat sentral. Sebab mengenai pembahasan Rantus dan Rantap dalam persidangan tahap II ini sudah dapat diduga tidak akan mengalami perubahan substansial. Kalau pun ada perubahan, paling­paling menyangkut perbaikan redaksional.

Bagi kita, pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris kepada Majelis sangat penting dan sangat pokok sehingga sangat sentral karena pertanggungjawaban itu sendiri merupakan wujud dari negara demokrasi kita. Oleh karenanya pertanggungjawaban dimaksud jangan sekali-kali dianggap sebagai suatu rutinitas dan sekadar memenuhi ketentuan konstitusi.

SEBAB itu, pembahasannya baik oleh fraksi dan komisi maupun dalam pemandangan umum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan pembahasan pidato pertanggungjawaban itu seyogyanya didahulukan dibanding pembahasan Rantus dan Rantap yang telah disiapkan sebelumnya serta diberi porsi waktu lebih banyak. Dengan demikian, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan pelaksanaan pemerintahan negara selama lima tahun ini dan bagaimana solusi serta jalan keluar yang harus diambil untuk lebih memperbaikinya oleh Presiden/Mandataris berikutnya dapat dijadikan bahan renungan serta pelajaran sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada itu tidak terulang lagi dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Lagi pula perlu dicatat penyampaian pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR kali ini mempunyai makna dan nuansa tersendiri. Sebab pertanggungjawaban itu diberikan Mandataris pada SU-MPR terakhir menutup abad ke-20. Berbagai masalah yang dikemukakan dalam pertanggungjawaban itu pun sangat penting untuk dicatat dalam kita akan mengakhiri abad ke-20 dan memasuki abad ke-21.

Pidato pertanggungjawaban itu menjadi makin bermakna, karena merupakan jawaban atas kenyataan objektif yang dihadapi bangsa dan negara kita dewasa ini, yakni krisis moneter yang berdampak sangat luas bagi pembangunan nasional serta kehidupan rakyat sehari-hari.

TETAPI yang paling penting yang ingin dicatat dari pidato pertanggungjawaban tersebut adalah, Presiden/Mandataris tidak hanya terus terang mengakui datangnya musibah yang menimpa bangsa dan negara kita dengan tiba-tiba berupa gejolak moneter, tetapi juga memberikan jalan keluar mengatasi krisis tersebut. Kunci utamanya mengatasi krisis itu, menurut Presiden Soeharto adalah stabilisasi nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar. Jalan keluar untuk mencapai stabilitasi nilai tukar rupiah itu oleh Pak Harto disebut konsep IMF Plus.

Sidang mengenai Sistem Dewan Mata Uang (Currency Board System) dikatakan, tengah menimbang-nimbangnya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian kemungkinan menerapkannya. Sebab Kepala Negara mengatakan, langkah apapun yang akan diambil, memerlukan dukungan IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang berwibawa dan mempunyai reputasi tinggi.

YANG lebih menarik lagi dari pidato pertanggungjawaban tersebut adalah penilaian positif Pak Harto mengenai perbincangan yang berkembang dalam masyarakat akhir-akhir ini, Dikatakan perbincangan yang berkembang itu merupakan bagian yang dinamis dari proses demokarsi kita.

“Artinya, sebagai sikap melu handarbeni, rasa ikut memiliki masa depan bersama. Dengan minat yang penuh, saya perhatikan semua pandangan yang dikemukakan. Saya mengajak kita semua agar jangan membesar-besarkan perbedaan pandangan, apalagi yang malah membingungkan masyarakat awam. Perbedaan pendapat jangan menjadi benih perpecahan di antara kita. Lebih kuatnya di antara kita agar dapat bersama-sama keluar dengan selamat dari kemelut sekarang ini.”

Selain memberi jalan keluar mengatasi himpitan krisis ekonomi dewasa ini dan bersikap demokratis terhadap dinamika yang berkembang dalam masyarakat, Pak Harto juga terus terang mengakui kelemahan yang ada, dan oleh karena itu supaya kita semua mau dan berani melakukan introspeksi. Diakui bahwa ternyata ketahanan ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar.

Kemudian mengingatkan bahwa disamping pengaruh dari luar itu, sebagian dari kesulitan yang kita derita ini adalah juga karena kelemahan dalam tubuh kita sendiri.

Karenanya Kepala Negara menekankan,

“Kita tidak perlu mencari kambing hitam, juga tidak ada gunanya mencari kambing hitam. Jauh lebih berguna kita mawas diri. kita mencari hikmah dari musibah ini. Dengan penuh kesadaran kita harus berani melihat kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Dari kelemahan itu kita cari kekuatan.”

Penekanan dan penegasan Kepala Negara tersebut seyogyanya menyadarkan kita akan kecenderungan saling menyalahkan, saling mencurigai dan saling memojokkan akhir-akhir ini sehingga terjadi kecemasan dan keresahan dalam masyarakat, bahkan disana-sini terjadi kerusuhan. Karenanya kita mendukung sepenuhnya ajakan Pak Harto supaya dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter yang menimpa kita sekarang inidengan penuh kesadaran mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bersama diatas kepentingan kita masing-masing. Kepada wakil-wakil rakyat kita ucapkan selamat bersidang, semoga menghasilkan keputusan dan ketetapan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (11/03/1998)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 241-243.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.