TAJUK RENCANA : PEMOTONGAN GAJI PARA PEJABAT

TAJUK RENCANA : PEMOTONGAN GAJI PARA PEJABAT[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

PRESIDEN Soeharto dalam Sidang Paripurna pertama Kabinet Pembangunan VII di Jakarta hari Selasa (17/3/1998) siang mengumumkan untuk menyumbangkan satu tahun gaji dan tunjangannya sebagai Presiden untuk mengentaskan kemiskinan. Selain Presiden, juga disebutkan oleh Mensesneg Saadilah Mursyid bahwa gaji para menteri dan eksekutif BUMN diserukan untuk disumbangkan pula guna membantu mereka yang mengalami kelaparan akibat kondisi perekonomian nasional yang memprihatinkan akhir-akhir ini. Mekanisme pengaturan sumbangan itu akan dikoordinasikan oleh Menteri Sosial, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana.

Sebetulnya ada beberapa hal menarik yang kita dapatkan dari sidang pertama para menteri kabinet itu. Pertama dan paling menarik tentu saja adalah pernyataan Kepala Negara tersebut di atas. Kedua, sidang paripurna dilakukan hanya tiga hari setelah pengumuman kabinet, dan kurang lebih seminggu setelah pelantikan Presiden Soeharto 11 Maret 1998 lalu. Ketiga, dalam kaitan sorotan adanya isu kolusi dan korupsi, maka Presiden telah meminta kepada para Menteri untuk membuat daftar kekayaan pribadi mereka maupun keluarganya dan menyerahkannya kepada Presiden.

Pernyataan Kepala Negara untuk menyerahkan seluruh pendapatannya sebagai Presiden RI bagi dana pengentasan kemiskinan dan kemudian nantinya diikuti oleh para Menteri dan eksekutif BUMN, menggugah perasaan kita. Ada dua hal yang didapat dari keikhlasan Presiden di atas, yaitu menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat dalam bentuk aksi langsung penyerahan gaji, dan yang kedua adalah menumbuhkan perasaan akan situasi yang sulit (sense of crisis) pada seluruh tim yang dipimpinnya, yaitu seluruh jajaran Kabinet Pembangunan VII. Cara demikian dalam kiat manajemen memang lazim dipergunakan untuk menyebarkan perasaan dalam krisis pada seluruh organisasi.

KITA tahu, meskipun jumlah gaji yang dikumpulkan itu nantinya akan cukup banyak apalagi total itu mencapai satu tahun gaji namun karena sasaran yang dituju juga cukup luas, tentunya masih diperlukan cara atau sumber dana yang lain sehingga gerakan itu akan mencapai hasil yang di inginkan. Yang kita percaya akan dilakukan oleh Mensos dalam waktu dekat ini adalah pengaturan penggunaan dana yang dikumpulkan itu sehingga berdayaguna dan efektif. Demikian pula sudah harus memikirkan transparansi dan akuntabilitas sehingga sebanyak mungkin masyarakat tahu bahwa dana yang dipergunakan untuk menolong mereka adalah bagian dari pengorbanan yang diberikan oleh Presiden dan seluruh anggota kabinet. Yang diajak untuk memberikan gajinya selama satu tahun hanyalah para menteri atau eksekutif BUMN, dapat kita maklumi. Sebab, kita mendengar bahwa peraturan itu tadinya akan diterapkan pada seluruh pegawai negeri bergolongan IV ke atas. Tapi kita tahu, tidak semua pegawai yang bergolongan IV itu cukup beruntung mempunyai tunjangan lain-lain yang mampu memberikannya hidup yang berkecukupan sehari­harinya. Di antara mereka yang kurang beruntung adalah para peneliti atau pendidik yang kerjanya hanya meneliti dan mengajar.

KITA melihat, berlangsungnya sidang kabinet kemarin juga menunjukkan bahwa tim Kabinet Pembangunan VII ini adalah tim gerak cepat yang langsung berusaha mengatasi kondisi krisis yang berjalan sudah cukup lama. Seperti diungkapkan dalam tajuk rencana sebelumnya, kabinet sekarang tidak mempunyai “privilege” untuk bekerja dalam tempo yang lambat, karena mereka dikejar oleh dua masalah pokok yaitu mengatasi krisis mata uang rupiah dan mengembalikan roda perekonomian nasional pada iramanya yang senormal mungkin. Yang penting adalah adanya kesatuan dalam sikap baik itu keluar maupun ke dalam dari tim perekonomian yang dalam tugas sehari-hari dipimpin oleh Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita. Dengan demikian kita harapkan tidak ada beberapa pejabat yang berbicara dengan nada berbeda-beda mengenai satu masalah yang penting, seperti mengenai jadi atau tidaknya penerapan CBS di Indonesia. Kita harus belajar dari kenyataan bahwa ucapan-ucapan atau komentar para pejabat demikian yang sering tidak mencerminkan padunya sikap di masa lalu telah menjadi salah satu faktor pendorong berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

MASALAH pelaporan kekayaan pejabat dari segi isinya bukan merupakan hal yang baru, dan semua telah ada pengaturannya. Salah satunya adalah Keppres No.52/1970 tentang pendaftaran kekayaan pribadi pejabat negara/pegawai negeri/ABRI. Dan harus diakui, selama sekian tahun kita tidak tahu persis apakah daftar demikian mempunyai dampak positif bagi para pejabat yang telah mengisinya atau tidak. Di masa lalu, kritikan ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu, yaitu kepada beberapa pejabat yang justru masuk kategori harus melaporkan kekayaannya. Sebetulnya, secara moral pengisian daftar kekayaan telah mengikat para pejabat yang mengisinya untuk menahan diri dan setelah melewati masajabatannya tidak mempunyai kekayaan yang melebihi kewajaran.

Dalam kondisi serba prihatin seperti sekarang ini, seruan dari Presiden kepada para menteri untuk mengisi daftar kekayaan dan harta baik yang bergerak maupun tidak, kita lihat substansinya sebagai ajakan moral kepada pejabat untuk justru tidak melakukan perbuatan yang tercela selama masa kerja lima tahun ke depan. Dan kita melihat, ajakan moral itu, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (18/03/1998)

______________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 255-257.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.