Tajuk Rencana : PEMERINTAH LEBIH BERSIFAT “TUT WURI HANDAYANI”

Tajuk Rencana :

PEMERINTAH LEBIH BERSIFAT “TUT WURI HANDAYANI”[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

MELALUI ruang ini sudah sering dikemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 mendatang sangat penting. Oleh karenanya, kita tidak hanya melihatnya sebagai siklus kalender konstitusional sesuai ketentuan UUD-45, tapi juga melihatnya pada makna dan kandungan dimensinya. Karena Pemilu mendatang ini tidak hanya pesta demokrasi terakhir menutup abad ke-20 tetapi hasil-hasilnya pun akan mengantarkan kita memasuki abad ke-21.

Dikatakan demikian karena sebagai kelanjutan Pemilu akan terbentuk MPR yang akan menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1998. Dalam Sidang Umum MPR (SU-MPR) nanti akan ditetapkan GBHN 1998 yang menggariskan arahan dan kebijakan pembangunan bangsa memasuki abad ke-21. Tidak hanya itu, SU-MPR nanti akan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin bangsa ini mengakhiri abad ke-20 dan memasuki abad ke-2 1 (periode 1998-2003).

Lagi pula, GBHN 1998 menjadi makin penting karena tidak hanya untuk melanjutkan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II), tahun 1994-2019, tetapi GBHN yang akan dirumuskan itu harus mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan dunia yang sangat cepat dan mendasar di hampir semua bidang kehidupan. Termasuk tentunya berbagai dampak yang terjadi baik yang positif maupun negatif dari 1iberalisasi perdagangan dan investasi pada abad ke-21 nanti.

SEHINGGA, GBHN 1998 nanti tidak hanya melanjutkan, mengembangkan serta menyempurnakan dan bila perlu melakukan koreksi atas kebijakan pembangunan nasional sebelumnya, tapi harus sekaligus mampukah bangsa ini menghadapi tantangan, dinamika dan aspirasi yang berkembang. Sebab harus disadari bahwa tantangan, dinamika dan aspirasi yang berkembang pada era liberalisasi perdagangan dan investasi mendatang, misalnya, sudah barang tentu tidak seluruhnya sama dengan tantangan, dinamika dan aspirasi yang dialami pada kurun waktu sebelum era liberalisasi. Belum lagi dipersoalkan masalah pengertian liberalisasi itu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45.

Tantangan, dinamika dan aspirasi yang berkembang sejalan dengan liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut, perlu digaris bawahi dalam arti jangan sampai peluang yang terbuka dan perubahan yang terjadi akan menelan kita tapi sebaliknya justru harus mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Sebab perlu dicatat dalam beberapa tahun terakhir ini saja cukup banyak terjadi peristiwa dan kegiatan serta perilaku yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepribadian bangsa kita.

Jadi cukup kuat alasan kita untuk mengingatkan berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dalam era liberalisasi dan globalisasi tersebut.

SEKADAR contoh berbagai tokoh masyarakat sudah sering mengingatkan bahaya terjadinya degradasi moral di samping makin lunturnya moralitas pembangunan. Demikian juga dengan gejala makin berkembangnya premanisme, lebih-lebih lagi “premanisme politik” dan “premanisme ekonomi”. Korupsi pun makin meluas termasuk kolusi.

Tidak kurang dari Menteri Transmigrasi  dan Pemukiman Perambah Rutan, Ir. Siswono Yudohusodo dalam ceramahnya di DPP KNPI hari Sabtu (7/9/1996) mengatakan, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba memilih kekayaan melalui kolusi dan korupsi. Demikian juga dalam meraih posisi dengan cara tidak bermoral tanpa merasa malu.

Jelaslah dalam tahun-tahun mendatang kita, akan menghadapi berbagai fenomena sosial yang apabila tidak diwaspadai sejak dini, akan bisa terjadi, sekalipun pembangunan ekonomi kita mengalami kemajuan yang pesat, tapi tidak dengan sendirinya bahwa masyarakat yang akan terbentuk itu adalah masyarakat yang sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD-45. Untuk menghadapinya, peranan institusi kemasyarakatan sangat menentukan. Termasuk tentunya peranan tokoh masyarakat baik yang formal maupun nonformal. Antara lain melalui pemberdayaan masyarakat secara merata dan menyeluruh .

MASALAH pemberdayaan masyarakat secara merata inilah yang ingin dicatat dikaitkan dengan penegasan Presiden Soeharto dalam sambutannya pada pembukaan Pekan Kerajinan Indonesia VII Tahun 1996 di Istana Negara, Jakarta hari Kamis (5/9/1996), Kepala Negara menegaskan, di abad ke-21 nanti peranan utama dalam kehidupan dan perkembangan bangsa, terletak di tangan dunia usaha dan rakyat, tidak lagi di tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah akan lebih bersifat tut wuri handayani. Abad mendatang merupakan zaman yang mengharuskan semua bangsa mempererat kerja sama di tengah meningkatnya persaingan yang semakin ketat.

Kepala Negara juga mengingatkan, kita harus terus melanjutkan upaya mempersiapkan masyarakat kita untuk memasuki abad baru nanti. Juga harus mampu meningkatkan kesiapan jajaran pemerintah dan rakyat untuk mengemban peran baru di era baru dimaksud.

DALAM menuju peran baru di era baru nanti dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat secara merata di satu sisi dan persaingan yang makin ketat di sisi lain, maka menurut hemat kita yang menjadi kata kunci di sini tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga pemberdayaan masyarakat di bidang-bidang lain seperti politik, sosial budaya, demokrasi, hak-hak asasi, keadilan dan tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Untuk itu berbagai sekat yang membatasi selama ini harus disingkirkan di samping membuka lebar-lebar akses dan koridor keterbukaan sehingga peranan rakyat sebagai pemegang kedaulatan makin berkembang atau makin diberdayakan.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (09/09/1996)

________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 237-239.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.