TAJUK RENCANA: PEMERINTAH HARUS MENYATU DENGAN RAKYAT

TAJUK RENCANA: PEMERINTAH HARUS MENYATU DENGAN RAKYAT

 

 

Jakarta, Suara karya

KETIKA menerima para bupati dan walikota seluruh Indonesia, Senin lalu, Presiden Soeharto mengingatkan, sekalipun tugas-tugas pemerintahan memerlukan kemampuan teknis dan administratif tinggi, namun yang paling penting adalah semangat para penyelenggara negara seperti ditekankan pada Penjelasan UUD 1945.

“Semangat itu ialah semangat kekeluargaan yakni Pemerintah yang menyatu dengan rakyat. Semangat itulah yang hendaknya mendapatkan perhatian yang sebesar-besarnya dari seluruh jajaran pemerintahan,” kata Presiden.

Dalam kaitan itu Presiden mengatakan agar kebijakan dan keputusan Pemerintah dipahami oleh masyarakat, diterima sebagai keputusan yang bijaksana dan adil, serta diambil demi kepentingan bersama.

APA yang ditegaskan Presiden, memang merupakan esensi kenegaraan dan pemerintahan yang harus dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan semangat dan makna UUD 1945. Sebab, negara Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Oleh karena itu, Pemerintah dan seluruh jajarannya memang harus menyatu dengan rakyat agar dapat memberikan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada rakyat sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dengan penuh iktikad baik izinkan kita menggaris bawahi hal ini. Sebab, tidak jarang munculnya sikap atau suara-suara yang tidak sepenuhnya dapat menerima kebijakan dan keputusan Pemerintah, atau tidak jarang pula kebijakan dan keputusan itu dianggap kurang bijaksana dan kurang adil, mau tidak mau, mencerminkan adanya perbedaan atau kesenjangan pendapat antara Pemerintah dengan rakyat.

ADANYA perbedaan pendapat adalah wajar saja dalam suatu masyarakat demokratis. Tetapi, jika perbedaan itu berkembang menjadi kesenjangan hingga akhirnya menjadi tembok pemisah antara rakyat dengan Pemerintah, menurut pengalaman sejarah akan terjadilah benturan-benturan dengan pelbagai akibat lanjutannya.

Jika fenomena seperti itu sempat berkembang, menurut pengalaman sejarah pula, aparatur pemerintahan yang tidak lagi menghayati eksistensinya sebagai pengabdi rakyat, dan berubah anggapannya bahwa aparat pemerintahlah yang harus diabdi rakyat, akan berusaha mati-matian mempertahankan posisinya dengan segala risiko. Bila kasus seperti ini sampai terjadi,biasanya pula rakyatlah yang selalu disalahkan, dan rakyat pulalah yang akan menjadi korban.

OLEH sebab itu, mendasar sekali apa yang ditegaskan Presiden agar rakyat memahami kebijakan dan keputusan yang diambil Pemerintah, dan bahwa kebijakan serta keputusan itu memang adil dan bijaksana demi kepentingan bersama.

Untuk itu, diperlukan penjelasan-penjelasan yang dapat menjangkau daya nalar masyarakat mengenai setiap kebijakan dan keputusan Pemerintah. Pada gilirannya, daya nalar itu akan berhasil dijangkau dan rakyat akan dapat diyakinkan jika kebijakan dari keputusan yang diambil Pemerintah sudah sepenuhnya dilandasi dan dengan sangat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat.

 

 

Sumber : SUARA KARYA (19/06/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 114-116.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.