TAJUK RENCANA MASALAH KEJUJURAN, KEADILAN DAN KEBENARAN

TAJUK RENCANA

MASALAH KEJUJURAN, KEADILAN DAN KEBENARAN[1]

 

Jakarta, Kompas

SUDAH sering dikemukakan dalam ruang ini, konsistensi merupakan kata kunci dari keberhasilan. Tanpa konsistensi pada tekad dan kesepakatan, mustahil tercapai hasil memuaskan sesuai dengan yang dicita-citakan. Pengalaman banyak negara menunjukkan, mereka berhasil mencapai berbagai kemajuan bahkan menjadi industri maju dan modern, tapi karena tidak konsisten kepada cita-cita semula, maka masyarakat yang terbentuk kemudian, ternyata tidak sesuai dengan jati diri bangsa bersangkutan sehingga terjadilah degradasi moral, etik dan spiritual bahkan disintegrasi nasional.

Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan juga sudah sering mengingatkan kita akan konsistensi ini. Kita diingatkan supaya tetap setia dan menjunjung tinggi jati diri, kepribadian dan cita-cita nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD-45 termasuk tekad Orde Baru untuk meletakkan kembali kepada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi gelombang perubahan dunia yang sangat dahsyat dan mendasar di berbagai bidang kehidupan, maka konsistensi menjadi sangat menentukan.

Sekalipun Kepala Negara sudah sering mengingatkan kita akan konsistensi terhadap cita-cita nasional dan tekad Orde Baru itu, namun dalam kenyataan banyak yang terlupa atau mengabaikannya. Mantan Ketua MPRS, Jenderal TNI (Pum) A.H. Nasution juga mengingatkan kita akan konsistensi sikap ini. Ketika berbicara pada seminar bertajuk “Aktualisasi Cita-cita Orde Baru Dalam Pembangunan Politik Dan Ekonomi Dewasa Ini” yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta hari Sabtu (2S/9/1996), A.H. Nasution yang akrab dengan panggilan Pak Nas itu mengingatkan kembali pada konsistensi atau kemantapan pada tujuan semula dalam melaksanakan pembangunan nasional sekarang ini.

DITANDASKAN, konsistensi itu kurang terbina selama ini. Sebab banyak di antaranya yang suka menyesuaikan diri dengan keadaan karena “takut tidak kebagian kue nasional”. Sikap yang tidak konsisten itu terjadi karena “kurangnya idealism” dan “memudarnya patriotism” sehingga peluang untuk berkolusi serta korupsi makin merajalela dalam berbagai aspek kehidupan.

Sadar akan pentingnya konsistensi inilah, maka Pak Nas mengatakan, selama 30 tahun perjalanan Orde Baru makin banyak yang mengingatkan kembali kepada cita-cita Orde Baru yang semula dikumandangkan sebagai tekad bersama yaitu kejujuran, keadilan dan kebenaran. Makin banyak yang mengingatkan kembali akan tekad Orde Baru menyangkut kejujuran, keadilan dan kebenaran, menjadi pertanda bahwa ketiga hal yang sangat pokok dan mendasar itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan sekalipun kita sudah merampungkan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama (PJP I,1969-1994).

Masalah kejujuran, keadilan dan kebenaran inilah yang menarik perhatian kita.

Ketiga hal pokok dan mendasar itu menjadi makin menarik, bahkan sangat sentral dikaitkan dengan berbagai kenyataan sehari-hari. Sebab masalah kejujuran, keadilan dan kebenaran yang didambakan itu terasa makin langka. Juga cenderung menjadi hiasan di bibir, basa-basi dan tanpa makna.

SEBAB, dalam kenyataan, keadilan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Akhir­-akhir ini, misalnya, berperkara dianggap sebagai “komoditi” yang sangat mahal. Demikian mahalnya sehingga dalam masyarakat timbul ungkapan yang mengatakan, “pintu keadilan tertutup rapat bagi golongan ekonomi lemah”. Sebaliknya, “koridor keadilan terbuka lebar bagi golongan ekonomi kuat”.

Secara empiris dapat ditunjukkan pengalaman pencari keadilan yang menjadi bingung dan frustasi. Sebab banyak putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tapi tidak bisa dieksekusi. Keadilan berupa putusan pengadilan yang sudah di tangan pun, tidak bisa dinikmati karena gagal dilaksanakan. Atau perkara yang sudah dimenangkan sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, tapi dikalahkan dalam pemeriksaan “peninjauan kembali” (PK). Putusan pengadilan pun sering tidak adil bahkan rasa keadilan masyarakat tersinggung.

Tidak mengherankan apabila kemudian dalam masyarakat dikenal apa yang disebut “pengadilan formal” dan “pengadilan informal”, yakni penilaian masyarakat atas putusan “pengadilan formal” (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Dengan demikian, ukuran keadilan ialah makin sering dilakukan “pengadilan informal” terhadap satu putusan “pengadilan formal”, berarti putusan itu tidak adil. Sebaliknya, tidak adanya “pengadilan informal” atas satu putusan “pengadilan formal” maka putusan itu tergolong yang sesuai ditangani rasa keadilan masyarakat.

KEBENARAN pun menjadi sesuatu yang bisa direkayasa. Tidak mengherankan apabila dalam masyarakat tirnbul dua pengertian kebenaran, yaitu apa yang disebut “kebenaran formal” dan “kebenaran material”. “Kebenaran formal” ialah segala sesuatu yang diinformasikan kepada masyarakat secara resmi. Sedang “kebenaran material” adalah kenyataan empiris, yaitu apa yang dilihat, disaksikan dan dialami seseorang secara langsung. Dalam kenyataan, justru “kebenaran formal” itulah yang paling dominan.

Apabila kita memang konsisten bahwa pembangunan yang kita lakukan ini merupakan pembangunan manusia seutuhnya, maka masalah kejujuran, keadilan dan kebenaran harus mendapat tempat yang sangat sentral***

Sumber : KOMPAS (17/10/1996)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 247-249.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.