TAJUK RENCANA : INKONSISTENSI TERHADAP KESEPAKATAN  DAN  KETENTUAN

TAJUK RENCANA : INKONSISTENSI TERHADAP KESEPAKATAN  DAN  KETENTUAN[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Proses pergantian dan pengucapan sumpah jabatan presiden tanggal 21 Mei lalu tidak di depan DPR tapi di depan Mahkamah Agung yang sampai sekarang masih diperdebatkan, berpangkal dari prinsip tidak ingin ada kevakuman pimpinan tertinggi pemerintahan sedetik pun. Mengingat gedung DPR/MPR waktu itu diduduki mahasiswa sehingga katanya DPR tidak mungkin melakukan persidangan, maka untuk mencegah terjadinya kevakuman, pengucapan sumpah jabatan presiden oleh Pak Habibie terpaksa dilakukan di depan Mahkamah Agung.

Kita tidak bermaksud mempersoalkan konstitusional tidaknya proses penggantian dan pengucapan sumpah jab atan presiden dimaksud dalam kesempatan ini. Yang ingin dikemukakan adalah, kebiasaan kita selama ini yang tidak konsisten terhadap prinsip, sikap dan kesepakatan yang telah dicapai. Kebiasaan itu perlu dibuang jauh-jauh sesuai dengan semangat reformasi dan interdependensi bangsa-bangsa yang makin kuat dewasa ini.

Bertolak dari prinsip, tidak ingin kevakuman pimpinan tertinggi pemerintahan sedetik pun sebagai pertimbangan utama pengucapan sumpah jabatan presiden oleh Pak Habibie di depan Mahkamah Agung bukan  didepan DPR, maka terhadap desakan perlunya segera diselenggarakan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) sesuai Pasal 2 Ayat (2) UUD 45, kita mengusulkan bahwa agenda persidangan itu juga sekaligus mengangkat wakil presiden yang lowong karena Wapres Pak Habibie sudah menjadi Presiden RI.

TETAPI dalam kesepakatan antara pimpinan DPR/MPR dan fraksi-fraksi di DPR dengan Presiden BJ Habibie beberapa waktu lalu tentang agenda SI MPR mendatang, ditetapkan bahwa persidangan itu hanya membicarakan perubahan jadwal Pemilu tahun 2002 yang ditetapkan GBHN 1998 menjadi lebih dipercepat. Dengan kata lain dalam kesepakatan mengenai agenda SI MPR dimaksud sama sekali tidak disinggung perlunya diisi jabatan Wapres yang lowong. Jelas terlihat di sini inkonsistensi pimpinan nasional kita. Sebab logikanya, sesuai dengan prinsip tidak ingin ada kevakuman pimpinan pemerintahan sedetik pun yang menjadi dasar pertimbangan pengucapan sumpah jabatan presiden oleh Pak Habibie tanggal21 Mei lalu terpaksa dilakukan di depan Mahkamah Agung, maka jabatan Wapres yang lowong sekarang perlu segera diisi.

Apalagi pada Kabinet Pembangunan VII kepada Wapres BJ Habibie diberi tugas hubungan internasional. Sedang Kabinet Reformasi Pembangunan, menurut Presiden BJ Habibie, menghadapi tantangan global sehingga dengan sendirinya akan lebih sering mengadakan kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan, maka pengisian lowongan jabatan Wapres menjadi makin mutlak. Lagi pula bagaimana jadinya terhadap prinsip tidak ingin terjadi kevakuman pimpinan tertinggi pemerintahan, apabila Presiden BJ Habibie berhalangan tetap, sedang Wapres tidak ada.

LAGI pula jabatan Wapres adalah amanat UUD-45, karenanya perlu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebab bila tidak, akan timbul pendapat seperti dikemukakan Prof. Dr. Harun Al Rasyid SH yang mengatakan pembentukan lembaga DPA dalam praktik tidak diperlukan, sehingga mubazir. Ketika wartawan menanyakan apakah pendapat itu tidak menyimpang dari UUD 45, pakar Hukum Tata Negara UI itu mengatakan tidak ada DPA tidak akan berpengaruh bagi UUD 45. Kemudian pendapatnya itu diperkuat lagi dengan mengatakan,

“Lihat saja sekarang ada Wapres nggak, lho padahal Wapres kan diamanatkan UUD?” (LKBN Antara, 14/6/1998).

Dengan kata lain menurut hemat kita Prof. Harun Al Rasyid hendak mengatakan inkonsistensi kita terhadap pelaksanaan konstitusi.

Inkonsistensi ini pun tercermin juga dari kesepakatan pimpinan DPR/MPR dan fraksi-fraksi di DPR dengan Presiden BJ Habibie yang menetapkan agenda SI MPR mendatang hanya perubahan jadwal Pemilu yang dipercepat. Padahal gerakan reformasi menyepakati kebebasan mendirikan partai-partai politik baru di luar orsospol yang ada yaitu PPP, PDI dan Golkar. Kalau sistem multi partai memang yang dikehendaki, maka dengan sendirinya Ketetapan MPR yang hanya mengakui dua parpol dan Golkar sebagai orsospol peserta Pemilu (OPP), harus direformasi dan hal itu hanya dapat dilakukan melalui SI MPR. Kembali di sini terbukti lagi sikap inkonsistensi kita terhadap kesepakatan dan terhadap ketentuan konstitusi.

INKONSISTENSI kita pun terasa sekali dalam berpolitik. Pada SU MPR yang lalu, semua fraksi di MPR memohon kesediaan Pak Harto untuk ketujuh kalinya dicalonkan jadi presiden masa bakti 1998-2003. Ketika Pak Harto mengucapkan amanat pada upacara sumpah jabatan di depan SU MPR tanggal 11 Maret 1998, ke 1000 anggota Majelis memberi aplaus luar biasa dengan bertepuk tangan sambil berdiri dan relatif sangat lama, tapi 70 hari kemudian semua fraksi MPR meminta Pak Harto mundur dari jabatannya. Ironis sekali, tapi itulah kenyataannya.

Pengalaman itu kembali menunjukkan betapa inkonsistensi kita terhadap keputusan yang telah diambil. Karenanya wajarlah apabila ke 1000 anggota Majelis yang memilih Pak Harto dan Pak Habibie sebagai Presiden dan Wapres masa bakti 1998-2003 diminta pertanggungjawabannya, Lebih-lebih jika dikaitkan dengan terjadinya perdebatan yang melelahkan  sekitar pro-kontra keabsahan proses pergantian dan pengucapan sumpah Presiden BJ Habibie 21 Mei lalu.

Inkonsistensi itu juga terasa terhadap kesepakatan nasional yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tapi kesepakatan itu sama sekali tidak pernah disinggung dikaitkan dengan maraknya pembentukan partai baru akhir-akhir ini.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (15/06/1998)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 671-673.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.