TAJUK RENCANA : GAGASAN PRESIDEN YANG STRATEGIS

TAJUK RENCANA :

GAGASAN PRESIDEN YANG STRATEGIS[1]

 

Jakarta, Merdeka

Dalam abad ke-21 nanti, peranan utama dalam kehidupan dan perkembangan bangsa, terletak di tangan dunia usaha dan rakyat, dan tidak lagi di tangan pemerintah. Demikian inti gagasan Presiden Soeharto yang dikemukakan pada pembukaan Pekan Kerajinan Indonesia VII Tahun 1996, di Istana Negara, pekan lalu. Ditegaskan pula oleh Presiden bahwa dalam hal ini, pemerintah akan lebih bersifat tut wuri handayani.

Gagasan Kepala Negara yang strategis dan melihat jauh ke depan ini perlu kita garis bawahi, mengingat abad ke-21 tinggal beberapa saat lagi. Dunia melaju dengan cepat, bahkan dengan kecepatan begitu tinggi, sehingga mereka yang lengah akan kehilangan momentum yang sangat penting dan kalah dalam persaingan hidup. Oleh karenanya tidak salah kiranya jika menambahkan gagasan-gagasan yang bisa mendukung terwujudnya gagasan Kepala Negara.

Jika kita berbicara tentang dunia usaha yang bakal berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan bangsa, maka kita berbicara tentang aspek ekonomi. Berbicara tentang aspek ekonomi, maka kita harus bisa memperkirakan, watak dan bentuk ekonomi pada abad ke-21 nanti.

Pada abad mendatang, suatu bentuk ekonomi berpedoman “pasar bebas” akan menjadi kenyataan. Dalam keadaan demikian, pasar yang tidak kenai batas-batas aturan lokal akan berlaku. Juga negara tanpa batas kedaulatan yang jelas bakal beroleh wujud. Tidak perlu dijelaskan bahwa dalam keadaan demikian, dituntut keunggulan kompetitif atas kemampuan ekonomi bangsa, dan bukan sekadar keunggulan komparatif.

Negara dengan potensi ekonomi lemah, dengan daya saing rendah karena para pengusahanya ditopang fasilitas dan proteksi, bakal kalah bersaing dan akan gulung tikar. Ini adalah hukum ekonomi “pasar bebas”, hukum ekonomi besi yang tidak pandang bulu dan tidak kenai belas kasihan. Berbicara tentang daya saing, maka kita juga menyinggung aspek penting yang merupakan landasan utama kekuatan daya saing di alam pasar bebas.

Landasan utama daya saing, dalam kaitan dengan produksi berkualitas unggul, adalah tingkat sumberdaya manusia (SDM) yang ada pada rakyatnya. Tanpa memiliki tenaga produksi yang ber-SDM unggul, tidak bakal ada produk yang mampu bersaing. Itulah mengapa kapital, produksi dan tenaga produksi, erat terkait satu sama lain. Selain itu masih ada faktor lain yang tidak kalah penting, yakni ekonomi strata luas yang sebagian besar bersifat informal, yang harus ditingkatkan agar tidak terjadi ketimpangan yang menyebabkan adanya jurang sosial-ekonomi dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Kepala Negara tidak lupa menjelaskan, bahwa di tangan pengusaha dan rakyat itulah letak kehidupan dan perkembangan bangsa.

Dari segi ekonomi, apa yang harus didahulukan cukup jelas, tetapi bagaimana penjelasan di bidang politik? Dari penyimakan atas hasil kemajuan negara industri maju, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemajuan mereka dalam bidang ekonomi, diperoleh karena sistem masyarakat yang mereka anut adalah sistem demokrasi liberal yang menghargai keterbukaan dan kebebasan informasi. Dapatkah hal semacam ini diterapkan di negara berkembang, dan terutama di negara kita? Sungguh suatu pertanyaan yang sulit dijawab.

Suatu negara yang ingin maju, yang ingin duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di dunia, tidak mungkin menganut sistem yang membuat rakyatnya mundur dan terbelakang. Segala macam dan bentuk kekangan yang menjadikan rakyat merosot SDM mereka, yang menjadi penyebab utama terbelakang dalam sains dan teknologi, sekaligus menjadikan mereka produsen barang-barang berkualitas rendah, harus dikaji dengan cermat dan dihilangkan dalam waktu yang relatif singkat.

Ada sesuatu yang menyedihkan yang membebani diri kita jika kita melihat negara-negara lain yang miskin sumber daya alamnya, tetapi tinggi tingkat sains dan teknologinya, dibandingkan dengan negara kita. Mereka miliki hegemoni, tidak saja dalam ekonomi, tetapi juga dalam politik. Sementara kita yang kaya raya sumber alamnya, tetap terkebelakang dan tersuruk-suruk.

Barangkali di sinilah letak landasan utama penegasan Kepala Negara, bahwa pemerintah akan tut wuri handayani, pada abad ke-21 nanti.

Sumber : MERDEKA (11/09/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 239-240.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.