Tajuk Rencana DIPERLUKAN KEKOMPAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PETUNJUK-PETUNJUK PRESIDEN

Tajuk Rencana

DIPERLUKAN KEKOMPAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PETUNJUK-PETUNJUK PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

DALAM sidang kabinet paripurna terakhir tahun 1995 Presiden Soeharto menyampaikan beberapa petunjuk. Petunjuk itu agar dilaksanakan dalam tahun 1996. Karena itu kita angkat kembali agar masyarakat tahu dan bisa memberikan partisipasinya secara kritis-konstruktif

PARA menteri dan lembaga agar bertindak tegas jika terjadi penyimpangan, kebocoran dan pemborosan di lingkungannya.

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal serta aparat pengawas lainnya agar ditingkatkan.

Seperti dikemukakan oleh Menteri Penerangan Harmoko :

“Perlu ditingkatkan terus pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, khususnya dalam proyek pembangunan dan dalam bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti pemberian izin usaha, pertanahan, bangunan, pelelangan, persetujuan kontrak dan lain-lain.”

Ditegaskan lagi oleh Presiden, agar departemen dan lembaga tidak membiayai kegiatan rutin ataupun proyek pembangunan dengan pinjaman dari perusahaan negara atau badan usaha lainnya di lingkungannya. Tertib administrasi keuangan negara dan disiplin anggaran harus benar-benar dilaksanakan.

Kegiatan pembangunan yang semakin luas memerlukan pengawasan yang semakin meningkat dilingkungan masing-masing. Ditegaskan agar “baik yang mengawasi maupun yang diawasi hendaknya memahami benar tujuan dan tata cara pengawasan yang telah ditentukan.”

BUKANLAH hal baru yang terkandung dalam petunjuk Presiden. Dalam sidang paripurna akhir tahun, esensi petunjuk-petunjuk itu setiap saat ditegaskan kembali. Itulah langkah konkret dalam upaya terus-menerus membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan keharusan. Keharusan itu bukan hanya karena acara itu menjadi program kabinet, tetapi juga karena merupakan keperluan yang semakin mendesak.

Terus terang, ada tanggapan sinis dalam masyarakat, jika kita berbicara tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tanggapan sinis itu disebabkan oleh pengamatan dan pengalamannya sehari-hari.

Cara yang efektif untuk menghapuskan sinisme bukanlah dengan marah atau melontarkan tuduhan yang bukan-bukan. Cara yang efektif adalah melaksanakan secara konsisten dan konsekuen petunjuk- petunjuk Presiden di atas.

Dari mana mulai? Dari lingkungan masing-masing, sehingga tidak berlakulah dalih bagaimana saya bisa mulai, karena kondisinya, secara umum tidak menunjang! Itu pula semangat petunjuk Presiden : agar mulai melaksanakan  dari lingkungannya sendiri.

Pekerjaan itu merupakan pekerjaan berat. Tetapi akan lebih parah keadaannya, jika kita tidak memulainya secara sungguh-sungguh sekarang juga.

APAKAH sebabnya terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa semakin merupakan keharusan? Karena ia menjadi syarat dan pendukung berhasilnya kita meningkatkan daya kompetisi kita di dalam dan di luar.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan lebih sanggup secara efektif menghapuskan kebijakan dan praktek ekonomi yang menyuburkan kolusi, korupsi, monopoli serta penyakit-penyakit ekonomi lainnya.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan sanggup secara lebih efektif menciptakan dan menjamin iklim usaha yang berkeadilan. Akan lebih efektif dalam mengendalikan kesenjangan.

KITA tertarik oleh penegasan Presiden

“agar baik yang mengawasi maupun yang diawasi hendaknya memahami benar tujuan dan tata cara pengawasan yang telah ditentukan.”

Apakah isyarat itu mengacu kepada kasus terakhir yakni kasus yang melibatkan Irjen bang dan Departemen Perhubungan.

Terlepas dari bagaimana asal-usul dan berbagai kaitannya, menurut kenyataannya, kasus itu membawa komplikasi. Komplikasi itu masih berjalan, sekalipun pemerintah telah menganggapnya selesai.

Pernyataan selesai itu sebaiknya benar-benar dibuat selesai dengan masing-­masing pihak, bahkan kita semua mengambil hikmahnya.

Sebab agar pemerintahan dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk Presiden di atas, diperlukan kondisi. Kondisi itu ialah adanya kekompakan dan sinergi dalam tubuh pemerintahan. Manakala hal itu tidak terjadi, lebih sulitlah melaksanakan petunjuk­-petunjuk itu.

Kita berpendapat, tingkat perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk peranan swastanya, masih tetap memerlukan peran pemerintah. Kinerja ekonomi swasta sangat dipengaruhi oleh Kinerja pemerintahan, termasuk apakah pemerintah itu kompak atau tidak.

Jika hal itu tidak disadari dan menjadi usaha bersama untuk memperkukuh kekompakan, maka hal itu justru bisa menjadi masalah baru yang tidak kurang seriusnya. Pemerintahan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara baik, jika misalnya menjadi

“rumah yang terbelah sendiri.” Implikasi petunjuk-petunjuk Presiden untuk tahun 1996, ada baiknya, ditanggapi pula dengan wawasan dan sikap yang komprehensif artinya perlu diciptakan iklim dalam kalangan pemerintahan maupun dalam lingkungan masyarakat yang mendukung secara kritis korektif terselengggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (25/06/1996)

_____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 233-235.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.