TAJUK RENCANA : BERPIKIR JERNIH DAN JAUHI SIKAP EMOSIONAL

TAJUK RENCANA : BERPIKIR JERNIH DAN JAUHI SIKAP EMOSIONAL[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Pesan Presiden Soeharto dalam pidato akhir tahun 1996 memasuki tahun baru 1997, menjadi catatan khusus kita mengawali tahun baru ini. Catatan khusus dimaksud di sini, agar pesan Kepala Negara yang sangat penting itu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh baik oleh masyarakat luas, terutama tentunya aparat pemerintah tanpa kecuali. Lebih-lebih lagi seperti sudah sering dikemukakan, dalam tahun 1997 ini kita menghadapi peristiwa penting yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Biasanya menjelang Pemilu suhu politik makin menghangat.

Suhu politik menjelang Pemilu kali ini menjadi makin serius karena selama tahun 1996 lalu bangsa dan negara kita mengalami serangkaian peristiwa kerusuhan massal yang sangat meresahkan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hampir dapat dipastikan dampak peristiwa kerusuhan yang beruntun itu masih menjadi “pekerjaan rumah “ (PR) kita bersama dalam tahun ini. Itu sebabnya dikatakan, suhu politik menjelang Pemilu nanti lebih serius dibanding suhu politik pada Pemilu sebelumnya.

Lagi pula seperti dikemukakan berbagai pakar dan pengamat, latar belakang peristiwa kerusuhan selama tahun 1996 bersifat multi dimensional. Di sana terkait dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keadilan, hak-hak asasi manusia serta kerukunan umat beragama di samping terjadinya perbenturan dan pergeseran nilai-nilai akibat globalisasi serta liberalisasi perdagangan dan investasi.

PERKIRAAN akan suhu politik yang makin serius menjelang Pemilu inilah yang mendasari pemikiran kita untuk memberi catatan khusus pada pesan akhir tahun Kepala Negara seperti dikemukakan di atas. Artinya, jangan sampai pesan atau materi pidato akhir tahun Kepala Negara itu dianggap sebagai satu rutinitas. Atau menganggapnya sebagai sekadar memenuhi ketentuan konvensi, yakni praktek ketatanegaraan berupa penyampaian pidato Kepala Negara sebelum akhir tahun menjelang tahun baru.

Lebih-lebih lagi dalam pidato akhir tahun tersebut Presiden Soeharto telah menggariskan pedoman dan araban bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan secara khusus bagaimana upaya kita untuk mencegah timbulnya rangkaian gejolak seperti yang dialami selama tahun 1996. Pedoman dan arahan yang diberikan Kepala Negara inilah yang kita tuntut supaya dijabarkan sekaligus menjadi pegangan kita bersama secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa di antara pedoman dan arahan yang digariskan Kepala Negara menghadapi suhu politik yang mungkin serius menjelang Pemilu nanti di satu sisi serta mencegah terulangnya kembali gejolak sosial seperti yang dialami selama tahun 1996 di sisi lain, ingin ditekankan kembali dalam kesempatan ini.

YAITU, pertama, penegasan Kepala Negara bahwa bangsa Indonesia harus mampu mencegah terulangnya berbagai gejolak seperti yang terjadi di tahun 1996. Kedua, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan bersama, kepentingan negara dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketiga, bangsa Indonesia harus mampu berpikir lebih jernih, bersikap lebih lapang dada dan menjauhi perilaku emosional.

Seperti diakui sendiri oleh Kepala Negara dalam pesan akhir tahun tersebut, bahwa di tahun yang akan ditinggalkan ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai gejolak dalam masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh sebab-sebab sosial, budaya, politik, ekonomi maupun agama. Tapi Kepala Negara kemudian menyatakan syukur karena bangsa kita berhasil mengatasi berbagai gejolak tersebut dengan baik. Namun ditekankan, di masa datang bangsa Indonesia harus mampu mencegah terulangnya gejolak seperti itu. Karena sekecil apa pun gejolak yang terjadi ditengah masyarakat, jika tidak segera diatasi, dapat merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

SEHUBUNGAN dengan pedoman dan arahan yang diberikan Kepala Negara tadi dalam mencegah terulangnya gejolak dalam masyarakat, menjadi tugas dan tanggungjawab para pembantu Presiden untuk menjabarkannya dalam program nyata dan aplikatif Dalam hubungan ini, kita menyarankan supaya dalam waktu yang singkat ini diadakan semacam gelar musyawarah nasional antara pemerintah, orsospol, ormas dan tokoh-tokoh agama-agama untuk merumuskan langkah-langkah konkret memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta tekad bersama supaya gejolak dalam masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 1996, tidak terulang lagi di masa datang.

Lagi pula masalah gejolak ini menjadi makin serius jika dikaitkan dengan era liberalisasi yang penuh persaingan nanti. Sebab apabila gejolak dalam bentuk kerusuhan massal yang beruntun terjadi selama tahun 1996 itu tidak secara tuntas diakhiri, dikhawatirkan akan membawa dampak bagi masuknya investasi yang memang masih sangat diperlukan. Sebab seperti diketahui, salah satu pertimbangan pokok bagi investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara adalah masalah stabilitas, ketertiban umum danjauh dari gejolak sosial yang bisa mengganggu dana atau usahanya. Sekadar contoh, kerusuhan tanggal 27 Juli lalu di Jakarta, langsung membawa dampak negative bagi nilai rupiah, bursa saham dan transaksi perdagangan lainnya.

KARENANYA, sekali lagi ingin ditekankan pidato akhir tahun Kepala Negara tersebut jangan dianggap sebagai satu rutinitas atau sekadar memenuhi konversi ketatanegaraan. Tapi harus benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

 Sumber : SUARA PEMBARUAN (02/01/1997)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 4-6.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.