TAJUK RENCANA : BEBERAPA AGENDA YANG MENDESAK UNTUK TAHUN 1997

TAJUK RENCANA : BEBERAPA AGENDA YANG MENDESAK UNTUK TAHUN 1997[1]

 

Jakarta, Kompas

DALAM amanat tahun baru 1997, Presiden Soeharto mengajak seluruh bangsa untuk tidak lagi membiarkan terjadinya gejolak sosial. Ditegaskannya :

“Di masa mendatang kita hanya mencegah terulangnya berbagai gejolak seperti yang terjadi tahun ini. Kita harus mampu menempatkan kepentingan bersama, kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita sepakat, itulah agenda kita yang mendesak untuk tahun 1997, yang notabene adalah tahun pemilihan umum yakni agenda untuk mencegah terjadinya gejolak seperti dalam tahun 1996.”

Kepala Negara memberikan pedoman untuk melaksanakan usaha pencegahan gejolak seperti agar kita mengendalikan perilaku emosional. Agar keterbukaan tetap berlangsung dalam batas rambu-rambu. Agar kita menyadari bahwa kemajemukan masyarakat bangsa kita mengandung kerawanan. Agar kita semua menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

PEDOMAN itu dapat kita jabarkan serta kita perkaya dengan masukan­-masukan lain. Jika misalnya mengacu kepada beberapa kejadian seperti kejadian Tasikmalaya atau kasus wartawan Bemas dengan segala tali-temalinya jelas isyarat yang terkandung di dalamnya. Bahwa kewibawaan pemerintahan harus ditegakkan. Usaha memperkukuh kepercayaan dan wibawa pemerintahan itu tidaklah dengan kekuasaan dan kekuatan justice dengan menegakkan hukum dan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Senantiasa ditegaskan, hasil dan proses pembangunan menghasilkan masyarakat yang semakin kritis. Artinya masyarakat tidak menerima begitu saja tetapi melihat dan menilainya dengan sikap kritis. Perlakuan tidak adil mengundang reaksi. Demikian pula perlakuan atau penanganan semaunya yang memberi kesan membodohi masyarakat, segera pula mengundang reaksi. Bukan saja masyarakat yang tidak boleh melanggar rambu-rambu, kiranya juga pemerintahan dan aparaturnya. Termasuk agar menghindari memberi keterangan atau alibi yang kurang masuk akal, tidak logis dan tidak konsisten atau menyatakan suatu permasalahan sudah dianggap berakhir begitu saja.

REKAYASA merupakan praktek yang dilakukan dalam peri kehidupan bersama, terutama dalam bidang politik. Di mana-mana rekayasa merupakan unsur yang hadir dalam kegiatan politik serta dalam mengatur dan menyelenggarakan politik. Rekayasa terjadi dalam kehidupan intern orsospol serta dalam kegiatan-kegiatannya yang penting seperti pemilihan pengurus, konferensi, munas, kongres serta dalam melakukan alokasi kursi dan kedudukan.

Namun rekayasa juga mengenal rambu-rambu, seperti rambu hukum, rambu kebenaran yang terlalu transparan dan rambu kepatutan. Rambu-rambu itu harus dihormati. Manakala rekayasa melebihi takaran yang tertenggangkan, ia akan menimbulkan reaksi. Reaksi itu bisa berupa sikap masa bodoh atau berupa sikap melawan dengan cara serta pada kesempatan apa adanya.

Seberapa jauh sesungguhnya, persoalan yang merundung Ketua Umum PDI sekarang ini merupakan akibat dari perpolitikan yang dinilai melampaui rambu-rambu. Ada kecenderungan kuat, segala sesuatu harus ditempuh untuk mengamankan kebijakan atasan. Masuk akal sikap dan pertimbangan itu.

Yang menjadi persoalan, apa arti mengamankan kebijakan atasan itu dan bagaimana cara yang sebaik mungkin yang tidak begitu ceroboh, sehingga justru tidak berakibat mengamankan kebijakan atasan, melainkan mengganggunya. Beberapa kejadian dalam tahun 1996 menunjukkan adanya kesan itu, bahwa maksud mengamankan itu, karena kurang pertimbangan, akhirnya malahan berdampak mengganggu.

BUKANLAH pengalaman kita saja, bahwa merupakan pekerjaan rumah yang rumit untuk menemukan serta menyelenggarakan kombinasi yang pas antara pertumbuhan dan pemerataan. Bahkan ada pandangan, gejala kesenjangan merupakan gejala yang tak terhindarkan pada fase-fase pertama pembangunan.

Jika demikian halnya mengapa hal itu merupakan masalah yang semakin gawat bagi kita? Pertama, pandangan bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak bisa ditemukan keseimbangannya pada fase-fase pertama, masih gagal, benarkah demikian. Benarkah tidak ada alternatif lain.

Kedua, dalam pandangan dan perasaan masyarakat, kesenjangan itu bagi masyarakat bukannya berkurang, melainkan bertambah. Di sinilah telah terjadi penilaian dan tolok ukur yang tidak sama.

Menurut tolok ukur kuantitatif, yakni kuantitas jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, kesenjangan itu menciut. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun secara nyata dan terbukti dari angka-angka. Hal itu benar, bukan rekayasa.

Sementara itu, pada masyarakat ada pandangan dan ukuran lain. Pandangan dan ukuran itu tidak mengacu kepada jumlah penduduk miskin yang berkurang. Pandangan dan ukuran itu mengacu kepada angka-angka yang menunjukkan penguasaan aset ekonomi yang makin besar oleh sejumlah orang saja.

Pandangan dan tolok ukur juga mengacu kepada penilaian dan perasaan belum terpenuhinya keadilan dan rasa keadilan bersendikan hukum maupun bersendikan pasal 33 UUD’45. Bahkan jika di tinjau dari rasa keadilan ada perasaan dalam masyarakat, bahwa akumulasi aset dan usaha terjadi karena hadirnya kursi dan lain-­lain yang dipandang melanggar hukum serta melanggar keadilan.

Karena itu, di samping menggalakkan usaha-usaha kemitraan antara usaha besar ­kecil dan menengah, harus juga semakin dilaksanakan berlakunya hukum, keadilan dan rasa keadilan.Dimensi itu bertalian dengan ekonomi, namun hanya berhasil, jika juga menjadi agenda politik dan diikuti oleh kemauan politik yang di realisir.

SEBERAPA jauh acara dan persoalan yang mendesak itu, akan mempengaruhi pemilihan umum 1997. Kampanye pemilihan umum diredusir kegiatan dan manifestasinya yang massal. Kampanye pemilihan umum agar lebih diarahkan pada dialog membicarakan persoalan yang kemudian dijadikan program.

Jika demikian halnya, terbuka kesempatan justru untuk mengangkat persoalan­ persoalan yang mendesak itu. Dilakukan identifikasi masalah, dibicarakan bersama secara sungguh-sungguh, tidak sekadar secara basa-basi.

Kemudian dirumuskan menjadi program yakni program yang kontekstual, artinya yang diletakkan dalam seluruh permasalahan bangsa dan negara. Mudah-mudahan tercipta iklim yang menunjang dan masih tetap tinggi semangat, serta kepedulian dan keterlibatan kita semua.

Sumber : KOMPAS (02/01/1997)

______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 7-10.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.