TAJUK: BUKAN SEKADAR SLOGAN

TAJUK: BUKAN SEKADAR SLOGAN[1]

 

Jakarta, Republika

Salah satu kemauan politik Pemerintah yang muncul bersamaan dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII, ialah upaya untuk mengadakan pencatatan kekayaan pribadi para pejabat. Dengan demikian, jika kelak ada tuduhan korupsi, maka kekayaan para pejabat tersebut akan segera bisa dilacak. Tekad Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden ini, walaupun merupakan pengulangan berita lama, tetapi patut kita sambut dengan Iega. Selama pemerintahan Orde Baru, instruksi untuk mencatat kekayaan pribadi pejabat sudah pernah dicanangkan, tetapi kenyataannya waktu yang membuat kita selalu kembali terlupa.

Kemauan politik Pemerintah seperti ini, tidak terlepas dari usaha selama ini sudah dilaksanakan, yakni perlunya kita memiliki aparatur Pemerintah yang bersih. Dengan aparatur yang bersih, diharapkan aparat juga akan berwibawa dimata rakyat. Hal ini sangat perlu, apalagi pada sebuah negara yang masih paternalistik, tempat para pejabat masih selalu menjadi panutan.

Hanya saja, jika kemauan politik Pemerintah ini hendak dilaksanakan sungguh­-sungguh dan memberikan hasil yang diharapkan, maka pencatatan kekayaan pejabat tersebut sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada tingkat pusat. Pencatatan kekayaan pribadi tidak hanya bagi mereka yang diberi amanah menjadi menteri, sekretaris jenderal, direktur jenderal, eselon satu, sampai kepada direktur perusahaan­ perusahaan negara. Tetapi, juga sebaiknya sampai ketingkat daerah, mulai dari gubernur, bupati kepala daerah tingkat II, beserta asisten-asisten mereka, termasuk pimpinan perusahaan daerah.

Pertimbangan ini kita kemukakan, karena pada level aparatur di daerah, ternyata perbincangan yang menyangkut kekayaan pejabat juga potensi tinggi. Apalagi, mayoritas rakyat Indonesia di daerah yang merasakan dampak krisis ekonomi, tidak kurang kritis melihat mana harta pejabat yang halal dan mana yang tidak.

Kita pun sepakat bahwa pelaksanaan pencatatan ini hendaknya dilakukan fair. Karena itu, diperlukan sebuah parameter yang dapat menentukan mana yang termasuk harta karena van huis uit rijk atau harta bawaan pejabat bersangkutan yang berasal dari keluarganya yang kaya dan mana yang bukan. Parameter dan kriteria baku itu, perlu untuk memilah-milah secara jelas jenis kekayaan sang pejabat. Jika tidak niat baik ini bisa menjelma menjadi sarang fitnah dan bahkan memunculkan “mata pencarian baru” pemerasan.

Kita tentu mengharapkan perintah Presiden untuk mencatat harta pejabat itu betul-betul dapat terlaksana, bukan sekedar mengulang slogan-slogan pencatatan harta pejabat yang pernah diserukan sebelumnya. Pengalaman kita menunjukkan banyak keinginan Pemerintah untuk membuat aparat bersih ternyata menguap menjadi slogan. Kita menyadari segala upaya menjadikan aparatur Pemerintah bersih dan berwibawa mengandung banyak kendala. Baik berupa kendala psikologis dengan kurangnya daya terobos aparat pelaksana maupun kendala budaya berupa keengganan aparat pelaksana jika berhadapan dengan pejabat tinggi. Tetapi, semua itu pasti dapat diatasi bila Pemerintah memang sungguh-sungguh bertekad melaksanakannya.

Dalam kondisi ekonomi negara yang sangat sulit dan memprihatinkan seperti sekarang, upaya Pemerintah ini sangat simpatik. Masyarakat menginginkan adanya suasana kebersamaan. Jangan sampai ada sekelompok orang, apalagi aparatur Pemerintah, yang justru menumpuk harta dan kekayaan yang bukan menjadi haknya. Masyarakat semakin kritis, karena itu harapan rakyat janganlah dikecewakan. Janganlah niat baik itu dijadikan sekadar slogan.

Sumber: REPUBLIKA (23/03/1998)

_________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 259-260

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.