TAHAPAN REFORMASI SANGAT DIPERLUKAN

TAHAPAN REFORMASI SANGAT DIPERLUKAN[1]

 

Bandung, Bisnis Indonesia

Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR, Minggu kemarin, mengisyaratkan pemerintah tidak akan menerapkan sistem Dewan Mata Dang (currency board system/CBS) tanpa dukungan Dana Moneter Intemasional (IMF), kata satu pengamat.

Pengamat ekonomi Unpad Bandung Soeharsono Sagir mengatakan, harapan Presiden Soeharto kepada IMF untuk memberikan konsep yang tepat bagi reformasi ekonomi di Indonesia menandakan pemerintah masih mengharapkan terlaksananya negosiasi dan revisi lanjutan mengenai tahapan reformasi ekonomi.

“Negosiasi dan revisi tersebut tentu mengarah pada 50 butir kesepakatan (Letter of Intent) antara pemerintah dan IMF. Pemerintah menghendaki perincian lebih lanjut mengenai tahapan reformasi berdasarkan letter of intent itu, khususnya dari segi waktu dan tahapan kucuran dana siaga IMF,” katanya kepada Bisnis pekan ini.

Sampai saat ini, lanjut dia, IMF terkesan lamban dalam hal pengucuran dana siaganya, sementara Indonesia menghadapi kendala dari segi waktu dalam menghadapi kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap US dolar.

Menanggapi pernyataan Presiden Soeharto, Ketua jurusan Studi Pembangunan FE Unpad Armida Alisjahbana mengatakan rencana penerapan CBS tidak akan terlaksana bila tidak mendapat dukungan (dana siaga) IMF.

“Sebab ini menyangkut masalah kredibilitas dan dana yang diperlukan untuk mengcover uang beredar,” katanya.

Menurut dia, kalau pemerintah Indonesia mengusulkan negosiasi kepada IMF mengenai letter of intent, maka sebaliknya, IMF pasti akan mengajukan beberapa persyaratan tambahan.

“Dalam hal reformasi ekonomi, IMF meminta pemerintah Indonesia konsisten. Itu saja intinya, jangan setelah menerapkan CBS maka sektor lain ditinggalkan.”

Pemerintah, lanjut dia, juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin pertemuan dengan tim pakar IMF yang kini berada di Jakarta untuk mengkaji ulang program reformasi ekonomi yang didukung IMF.

Sementara itu Soemirat Slamet, ketua Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Unpad Bandung yang diminta komentarnya mengatakan, penyebab krisis ekonomi di Indonesia sekarang ini bukan 100% tanggung jawab pemerintah.

“Semua pihak memberikan kontribusi terhadap krisis ekonomi. Krisis ini tanggungjawab kita semua, bukan hanya pemerintah,” katanya. (kll)

Sumber: BISNIS INDONESIA (03/03/1998)

_____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 165-166.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.