KEKUASAAN DAN KONTROL

Tadjuk Rentjana:

KEKUASAAN DAN KONTROL [1]

 

Djakarta, KOMPAS

Didepan CC ABRI, Pak Harto diantaranja menegaskan, Presiden harus dikontrol. Esensinja itu berarti, kekuasaan harus dikontrol. Ini termasuk ide dan amanat dasar sistim pemerintahan UUD ’45 jang berlaku dinegeri kita.

Bagaimana sarana kontrol ini termasuk perangkat dan tjara. Ada beberapa gagasan dalam persoalan ini. Sedangkan berpendapat, kontrol agar dihubungkan dengan sistim oposisi. Ada golongan jang memerintah, ada golongan jang beroposisi loyal.

Gagasan lain, termasuk gagasannja Presiden Soeharto sendiri: oposisi permanen tidak perlu, jang pokok kontrol harus ada. Kontrol tidak dihubungkan dengan sistim oposisi jang melembaga.

Bentuk mana jang nantinja akan berkembang, tergantung dari proses pertumbuhan struktur politik dinegeri kita. lni terutama menjangkut akan tumbuh tidaknja sistim control lewat lembaga oposisi.

Sambil membiarkan, mendorong bahkan mengarahkan struktur kepartaian itu, adanja kontrol diperlukan mulai sekarang. Ini jang menurut hemat kita hendak ditekankan oleh amanat Presiden Soeharto. Kontrol, dalam sistim demokrasi (termasuk demokrasi Pantjasila?) dua, fungsinja. Ikut mengawasi dan mengoreksi agar penjelenggaraan kekuasaan berhasil memenuhi kesedjahteraan rakjat, agar kekuasaan tidak bersalahguna.

Terutama dalam sistim kontrol jang dihubungkan dengan lembaga oposisi, kontrol djuga berfungsi setjara periodik menggantikan kekuasaan lewat pemilihan umum. Ingat sadja pada tema2 kampanje pemilu dalam negara2 demokrasi.

Setjara implisif, setjara prinsip, kontrol dinegeri kitapun dua hal fungsinja, Tetapi menurut realitas, menurut urutan prioritas kebutuhan orang banjak. Kontrol dinegeri ini terutama berfungsi: ikut membuat program Pemerintah berhasil. Ikut mengawasi agar kekuasaan tidak bersalahguna. lkut menggerakkan dan mengarahkan bersangsungnja proses demokrasi.

Apakah dinegeri ini, lantas tidak djuga harus dihina proses penggantian kekuasaan setjara periodik lewat pemilihan umum Pembinaan itu perlu, tetapi intensitas dan tjaranja memang belum seperti dinegara2 jang sudah madju industrinja, dan sudah mentjapai bentuk jang tertanam sistim demokrasinja.

Bagaimanapun djuga, kontrol jang diperlukan oleh kekuasaan dinegeri kita, adalah kontrol kwalitatif. Ini kita pakai untuk membedakan dengan kontrol “politis”.

Kontrol “politis” tudjuan utamanja mendjatuhkan kekuasaan. melakukan kontrol tidak berdasarkan kebenaran dan proporsi duduknja perkara. Tetapi mengeksploatir persoalan untuk mendjatuhkan kekuasaan atau personalia dari kekuasaan.

Jang kita butuhkan kontrol kwalitatif. Tudjuannja membuat program Pemerintah jang bersumber pada ketetapan2 MPR berhasil. Tudjuannja membuat kekuasaan tidak bersalahguna atau disalahgunakan. Tudjuannja sekaligus ikut menggerakkan dan mendinamisir masjarakat ikut serta dalam pembangunan.

Kontrol kwalitatif dilakukan oleh DPR (I), oleh pers, oleh masjarakat dan lembaga2nja lewat berbagai saluran jang dibenarkan UU.

Mendjelang bersidangnja DPR baru, kontrol oleh DPR termasuk soal aktuil. Kwalitas kontrol oleh DPR ditentukan oleh para anggotanja. Tetapi djuga oleh pimpinan DPR nanti. Kwalitas kontrol oleh lembaga DPR paling tidak tergantung dari 2 faktor: kemampuan para anggota, kemampuan pimpinannja dalam berbagai bidang jang harus dikontrol dan djuga oleh kepribadian para anggota dan pimpinannja.

Imbangan kekuatan setjara riil antara lembaga kekuasaan dan lembaga kontrol dinegeri kita kini berat sebelah, Lembaga kekuasaan lebih kuat baik fisik maupun kwalitatif. Ini memang akibat perkembangan riil dimasjarakat kita, jang djika diarahkan benar, tjotjok dengan kebutuhan pembangunan.

Tetapi djustru agar tudjuan Pemerintah tertjapai, Pemerintah wadjib ikut menampilkan lembaga kontrol jang kuat. DPR jang pimpinannja kuat. Ini untuk kepentingan program Pemerintah sendiri maupun untuk kepentingan proses Demokarasi Pantjasila. (DTS)

Sumber: KOMPAS (19/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 940-942.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.