SYAIFUL SULUN : PENYERAHAN JABATAN PRESIDEN KEPADA HABIBIE MELANGGAR KONSTITUSI

SYAIFUL SULUN : PENYERAHAN JABATAN PRESIDEN KEPADA HABIBIE MELANGGAR KONSTITUSI[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Penyerahan jabatan Presiden yang dilakukan oleh Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ Habibie adalah melanggar konstitusi karena tidak sesuai dengan Pasal 8 UUD 45. Hal itu dikemukakan Syaiful Sulun, mantan Wakil Ketua DPR/MPR (1987-1992) kepada Pembaruan sesaat setelah penyerahan jabatan Presiden di Istana Negara, Kamis (21/5) pagi.

Menurut Syaiful, penyerahan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden sesuai Pasal 8 UUD 45, hanya dapat dilakukan jika Presiden dinyatakan berhalangan tetap. Tetapi, lanjut mantan anggota dewan dari Fraksi ABRI itu, yang terjadi sekarang Presiden bukan dalam keadaan berhalangan tetap.

Kenyataannya Presiden Soeharto tidak berhalangan tetap, yang ada justru rakyat sebagaimana perkembangan terakhir ini menuntut dikembalikannya mandat yang pernah diberikan kepada Soeharto sebab tidak dipercaya lagi.

Karena itu, menurut mantan Pangdam Brawijaya itu, seharusnya Soeharto mengembalikan mandat itu kepada rakyat melalui Sidang Istimewa MPR sesuai pula dengan tuntutan dan keputusan DPR, bukan malah menyerahkannya kepada Wakil Presiden secara sepihak.

“Cara yang ditempuh di Istana, Kamis pagi itu tidak benar, inkonstitusional,” tegas Letjen Purn Syaiful Sulun.

Dengan demikian dia menilai perjuangan reformasi belum selesai dan ia berharap rakyat khususnya mahasiswa terus berjuang untuk tegaknya demokrasi sesuai dengan konstitusi.

Sidang Istimewa

Sementara itu, kalangan DPR menyambut gembira pengunduran diri Presiden Soeharto dan mengatakan itu tindakan konstitusional. Anggota FKP, Zam Harir mengatakan, yang terpenting sekarang segera dilakukan Sidang Istimewa MPR dengan agenda, memilih Presiden baru karena Habibie sebagai pejabat Presiden dan menyiapkan peraturan-peraturan baru untuk mempersiapkan pemilu yang demokratis.

Mengenai tuntutan mahasiswa agar Soeharto yang telah menyatakan turun dari jabatan Presiden tetap memberikan pertanggungjawaban di sidang MPR, bisa saja diagendakan. Dan dengan adanya seruan mahasiswa tentang mengadili Soeharto, Zam Harir mengatakan, kalau memang ada bukti-bukti berdasarkan KUHP ada pelanggaran, bisa saja dilakukan.

Senada dengan itu, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi menilai kekuatan status quo yang memanifestasi pada Soeharto yang sangat ingin mundur dengan aman tanpa ditanya soal harta, kebijakan dan kekejaman selama 32 tahun ini, telah membodohi bangsa ini dengan pemilu yang akan diatur seperti apa maunya dan yang menguntungkan kepentingan diri para kroninya. Dalam hal ini didukung oleh ABRI dan DPR/MPR yang notabene kroni.

Sedangkan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Mayjen (Purn) dr. Haryadi Dharmawan menilai penunjukan Prof. Dr. BJ Habibie yang disebutkan sebagai langkah konsitusional, jelas merupakan upaya terselubung guna memecah belah seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, Iluni UI menyerukan agar bangsa Indonesia lebih cermat memahami skenario terselubung yang dimainkan rezim Soeharto beserta antek­anteknya yang harus direformasi total.

“Alasan agar Soeharto dan Habibie turun bagi Iluni karena Soeharto telah menghilangkan kepercayaan dalam dan luar negeri karena tidak bersungguh-sungguh menangani krisis atau telah gagal dalam menangani krisis bangsa yang dibiayai dengan penderitaan rakyat.” katanya.

Kemudian, BJ Habibie dengan proyek mercusuarnya telah membuat rakyat semakin sengsara karena utang yang semakin menumpuk. Belum lagi, nepotisme yang tidak elisukai oleh rakyat itu tercermin dalam keluarga Habibie.

Segera Bersidang

Pembantu Rektor III Universitas Indonesia Umar Mansur mengatakan bahwa pengunduran diri Presiden itu merupakan alternatif yang baik. Bila dia tidak mundur, Soeharto juga tetap tidak dipercaya masyarakat, ini yang menjadi masalah pokoknya.

Umar juga menyatakan, naiknya Wapres menjadi Presiden belum tentu meredam dan memuaskan masyarakat. Diharapkan Wapres akan menghindari chaos yang ada. Namun di sisi lain, memang MPR/DPR harus segera melaksanakan sidang. Apalah namanya, sidang umum atau Sidang Istimewa, pokoknya lembaga tersebut harus melaksanakan dan menentukan sikapnya.

Apalagi masyarakat berpendapat bahwa wama yang ada pada Wapres sekarang tidak beda dengan wama kabinet yang sekarang ini. Untuk itu, MPR/DPR segera menentukan siapa pemimpin nasional berikutnya, supaya segera pula dipilih.

“Kita perlu segera menentukan kepemimpinan nasional, termasuk menentukan kembali MPR/DPR itu. Hal tersebut cukup beralasan sebab masyarakat juga merasa dikecewakan oleh lembaga tersebut.” kata Umar.

“Karena itu alangkah baiknya bila sekarang kembangkan dan maksimalkan DPR supaya lebih optimal lagi.” ujarnya.

Pribadi

Mantan anggota DPR RI periode 1992-1997, Mayjen TNI (Purn) RK Sembiring Meliala mengatakan, keputusan Soeharto untuk berhenti dari jabatan sebagai Presiden adalah wajar. Namun keputusan tersebut masih bersifat pribadi dan inkonstitusional.

Alasannya Mandataris MPR yang diberikan rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat melalui Sidang Majelis di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Hendaknya diselenggarakan Sidang Istimewa secepatnya sesuai amanat UUD 1945, di mana pengembalian jabatan mandataris MPR sesuai Pasal 8 berbunyi,

“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.

Sedangkan Pasal 9 berbunyi,

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.

Sementara itu, pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Fisipol UKI) Jakarta, Dra. Antie Sulaiman MA mengatakan, pengangkatan tidak konstitusional. Habibie harus melaksanakan tugas Presiden antarwaktu sampai selesai masa jabatan Presiden. Bukan diangkat langsung menjadi Presiden oleh Presiden yang berhenti.

Menurut Antie pengangkatan Wapres sangat bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945 dan akan menimbulkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat.

“Satu-satunya jalan adalah Sidang Istimewa MPR yang bertugas memilih Presiden dan Wapres.” katanya.

Kemudian, mereka yang membentuk kabinet dan menentukan agenda pembangunan nasional berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden dan Wapres adalah aspirasi rakyat bawah.

“Pemilu nanti perlu ditambahkan partai baru. Minimal ada lima partai, Golkar, PDI, PPP ditambah dua partai baru sesuai dasar negara Pancasila.” tandasnya.

Di pihak lain, mantan anggota DPR-RI 1992-1997, Royani Haminullah dari Kubu PDI Megawati Soekarnoputri mengatakan, ada dua masalah yang perlu diselesaikan. Yaitu masalah keabsahan Habibie, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Pengangkatan sebagai Presiden sangat bertentangan dengan Pasal 8 UUD 1945 yang terkait dengan Pasal 9. Selain itu, masalah berhentinya Soeharto sebagai Presiden, karena desakan rakyat yang pada waktu itu adalah sangat tepat. Wakil Presiden adalah Habibie diangkat sebagai Presiden, sebenarnya atas permintaan Presiden Soeharto bukan permintaan rakyat.

“Kalau dikatakan tidak ke DPR karena alasan mahasiswa menduduki gedung tersebut, sebenarnya alasan yang kurang konstitusional. Seharusnya, diatur agar penyerahan mandat Wapres dan bersumpah berjanji di depan DPR/MPR. Jika dikatakan maunya sejarah bicara konstitusional, seharusnya kita konsekuen melaksanakan UUD 1945 memberdayakan kedaulatan rakyat.” ujarnya.

Tentang DPR/MPR, kata Royani Haminullah, tuntutan rakyat dalam reformasi menyeluruh adalah sangat penting, perlu juga DPR/MPR mereformasi dirinya sendiri.

“Memberdayakan kedaulatan rakyat untuk kepentingan bangsa dan rakyat yakni makmur, adil dan merata. Mekanismenya melalui Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan reformasi politik, yang menghasilkan pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur dan adil.” katanya.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (22/05/1998)

______________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 576-579.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.