Supersemar dan Jatidiri Bangsa

SUPERSEMAR TONGGAK BARU MEMBANGUN JATIDIRI BANGSA: SUATU TINJAUAN SEJARAH

PENGANTAR

HISTORIA Docet yang berarti ‘sejarah memberi pelajaran pada kita’ menjadi guidence untuk memperoleh wisdom dalam mencari jawaban atas kegelisahan yang sedang kita hadapi. Dalam ketidakpastian, sejarah kemudian menjadi wacana intelektual masa lampau yang dibutuhkan sebagai cermin dalam melihat persoalan kekinian. Pengalaman empiris bangsa Indonesia tentang ‘bagaimana membangkitkan kemampuan bangsa dalam memecahkan masalah’: merupakan lesson learnt yang dapat digunakan sebagai pijakan bernilai dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa di tengah perubahah yang terus berlangsung.

Supersemar (SP. 11 Maret) 1966 merupakan bagian dari episode sejarah Indonesia yang berperan dalam mendorong munculnya kesepakatan bangsa untuk kembali pada jati dirinya, yakni Pancasila yang hendak diganti dengan ideologi komunis oleh G-30 S/PKI 1965. Tragedi nasional 1965 adalah bukti bahwa bangsa Indonesia tetap berpegang teguh dan meyakini kebenaran Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa.

Secara historis, lahirnya Supersemar bukanlah sebuah perintah yang bersifat “tiba-tiba”: tetapi keberadaannya adalah sebagai titik kulminasi dari serangkaian dialog panjang antara Presiden Soekarno dan Mayjen TNI Suharto yang menggambarkan adanya perbedaan persepsi keduanya mengenai pemberontakan G.30 S/PKI dan konsepsi untuk menghadapinya. Oleh karena itu dialog2 tersebut tentu saja memperjelas pemahaman “mengapa Bung Karno begitu mudah mengeluarkan perintah kepada pak Harto yang isinya sangat penting, yakni mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Padahal sebelumnya tidak pernah direncanakan, kecuali permintaan dari Pak Harto, “berilah kepercayaan kepada saya untuk mengatasi keadaan itu” (Wawancara Kapusjarah ABRI Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dengan Presiden Suharto, Jakarta, 3 Maret 1977).

Tulisan ini lebih memfokuskan pada history as evidenced dan bukan history as told dalam memahami tindakan-tindakan Pak Harto sebagai penerima mandat Supersemar dari Bung Karno. Suatu konstruksi sejarah tidak hanya bertolak dari historical evidence yang tertangkap secara kasat mata (observable) saja, tetapi juga ada fakta-fakta yang tidak terlihat secara kasat mata (unobservable), seperti ide, gagasan, pemikiran para pelaku sejarah dan bahkan suasana batin yang melingkupi suatu peristiwa. Pembahasan Supersemar dalam tinjauan sejarah ini berangkat dari unobservable evidences yang tertangkap melalui serangkaian dialog antara Bung Karno dan Pak Harto yang sarat perbedaan faham diantara keduanya sebelum lahirnya SP 11 Maret 1966. Fakta-fakta sejarah tentang-proses lahirnya Supersemar ini dapat ditangkap melalui sumber lisan, yakni wawancara dengan Presiden Soeharto yang telah dilakukan oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada tahun 1977. Sumber tersebut menjadi landasan berfikir dalam memahami intensi-intensi yang dapat memperjelas pikiran dan tindakan Pak Harto dalam mengamankan bangsa dari rongrongan komunis melalui Supersemar sebagai keputusan politik yang dikeluarkan oleh Bung Karno.

Oleh karena itu, peristiwa yang melingkupi proses lahirnya hingga pelaksanaan Supersemar, memiliki value bagi sebuah kajian dalam memahami pentingnya jati diri bangsa, yakni Pancasila dan UUD 1945 yang dirasakan mengalami kemunduran pemaknaannya di tengah euforia reformasi dan globalisasi saat ini.

SUPERSEMAR: REALISASI DARI SERANGKAIAN DIALOG BUNG KARNO DAN PAK HARTO

Pasca peristiwa G. 30 S/PKI 1965, sejumlah fakta signifikan menunjukkan adanya dialog-dialog yang berulang kali dilakukan Presiden Soekarno dengan Mayjen TNI Soeharto sehubungan penyikapan terhadap Gerakan 30 September 1965 dengan PKI sebagai pelakunya, baik secara “empat mata” maupun dalam sidang-sidang KOTI (Komando Operasi Tertinggi) di bawah pimpinan presiden. Rapat-rapat KOTI sebenarnya merupakan suatu medan pertarungan pendapat dan argumen yang dahsyat tentang penyelesaian G30 S/PKI. Dialog dimulai sejak Pak Harto dipanggil menghadap Presiden untuk dikonfrontir di Istana Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 yang dihadiri secara terbatas.

Dalam dialog-dialog itu, disebutkan oleh Pak Harto adanya perbedaan faham diantara keduanya dalam menyikapi pemberontakan yang dilakukan oleh G 30 S/PKI 1965. Dalam konsepsi Nasakom yang diyakininya, Bung Karno berpandangan bahwa PKI harus bisa di Pancasilakan. Persoalan peristiwa pemberontakan G30 S yang dilakukan PKI pada 1965, menurut Bung Karno hanyalah ekses sehingga PKI tidak perlu dibubarkan. Dalam hal ini, Pak Harto berprinsip bahwa PKI yang mendasarkan faham Marxisme-Komunisme dan telah berupaya melakukan perebutan kekuasaan terhadap RI (1948 dan 1965) tidak bisa diberi kesempatan lagi dan harus dibubarkan. Menyikapi pembubaran PKI, Bung Karno menganggap bahwa penyelesaian itu akan menyebabkan mereka bergerak secara ilegal dan akan membahayakan serta sulit diatasi. Justru dukungan rakyat yang menentang gerakan tesebut telah menjadi kekuatan yang diyakini Pak Harto dalam menghadapi kekuatan PKI. Dari intensitas pembicaraan yang telah dilakukan keduanya inilah, menurut Pak Harto, keluarnya perintah yang tertuang dalam Supersemar bukan merupakan hal yang mengejutkan dirinya (wawancara Kapusjarah TN/ Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, 1977).

Meskipun, di antara keduanya terjadi perbedaan dalam menilai keadaan yang terjadi saat itu, namun, dalam dialog-dialog tersebut Pak Harto tetap menyadari bahwa Bung Karno adalah atasannya sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dalam hal ini, Pak Harto pun mampu menempatkan posisi dirinya antara anak yang lebih muda terhadap orang tua. Walaupun demikian, sikap hormat yang selalu dijaganya dalam konteks hubungan tersebut tidak menyebabkannya menyerah terkait dengan sikapnya terhadap soal pemberontakan PKI 1965 tersebut (Ibid). Diantaranya, sikap itu tercermin saat menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor, terkait perintah Bung Karno untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang dinilainya ‘liar‘ dan meminta pak Harto untuk menghentikan aksi-aksi tersebut yang menuntut presiden untuk membubarkan PKI. Dalam hal ini, Pak Harto di minta untuk mengambil tindakan terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan Pak Harto pun menjawabnya:

“Maaf, Pak. Saya pikir, masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud, penyelesaian politik mengenai Gestapu/PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan di larang, saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya. Karena saya juga dituntut oleh mereka”.

“Penyelesaian politik Gestapu, Gestok, PKI lagi yang kau sebut. Kamu tadi mengatakan, tetap menghormati kepemimpinanku”, kata Bung Karno

“Tak pernah goyah, Pak” jawab Pak Harto

Dialog ini salah satu cuplikan dari dialog-dialog sebelum adanya Supersemar 1966, yang menggambarkan saat kedua tokoh ini berbeda pendirian. Pak Harto tidak menentang begitu saja dan tidak pula patuh begitu saja. Walaupun hal itu disadarinya sebagai bawahan seharusnya taat, tetapi sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja (Dwipayana dan Ramadhan K.H., 7989: him. 167). Intensitas dialog-dialog itu menjadikan Pak Harto tidak kaget lagi dengan lahirnya Supersemar tersebut, karena hal itu telah sering dibicarakan diantara keduanya (wawancara Kapusjarah ABRI Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, 1977). Suasana kebatinan saat itu membantu menjawab terhadap pelbagai penafsiran tentang lahirnya Supersemar, diantaranya “kok semudah itu keluar SP. 11 Maret itu, kok semudah itu ditandatangani“, dan lain-lain.

Tindak lanjut signifikan dengan lahirnya Supersemar yaitu melakukan pembaharuan dalam rangka menyusun kembali kehidupan kenegaraan yang berdasarkan ideologi Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945. Di samping itu, Presiden Soekarno memberi wewenang kepada Letjen TNI Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat guna mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Surat Perintah itu kemudian dikukuhkan oleh Sidang Umum MPRS menjadi Ketetapan (Tap) MPRS No. IX tahun 1966.  Berdasarkan SP 11 Maret itu pula, Letjen Suharto mengambil beberapa tindakan, antara lain pada tanggal 12 Maret 1966 membubarkan PKI. Kepatuhan Pak Harto sebagai pengemban Supersemar terhadap Presiden Soekarno pun tidak berkurang, hal ini tercermin dari kesaksian Jenderal A.H. Nasution yang waktu itu menjabat Menko Hankam/KSAB menemui Letjen Soeharto yang masih sakit di kediamannya pada tanggal 12 Maret dan menyarankan bentuk kabinet darurat untuk mengakhiri dualisme pimpinan politik. Pak Harto merespon saran tersebut dengan mengatakan pada Pak Nasution bahwa hal tersebut adalah kewenangan Presiden (A.H. Nasution, 1975: him. 45).

Sementara itu, berbagai golongan dalam masyarakat, baik partai-partai politik maupun golongan-golongan sosial, begitu juga pemerintah bersepakat untuk kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kesepakatan itu disebut sebagai Konsesus Nasional yang kemudian dilembagakan dalam Tap MPRS No. XX tahun 1966. Ketetapan ini merupakan perumusan formal pertama tentang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang sebelumnya sudah diolah oleh DPRGR sebagai lembaga tinggi resmi. Dengan demikian, SP 11 Maret 1966 merupakan titik balik untuk menuju kepada dasar revolusi yang sebenarnya, sebagaimana dikehendaki dalam Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

PENUTUP

Supersemar atau SP 11 Maret 1966 merupakan sejarah bangsa Indonesia yang membawa pembaharuan dalam menata kembali kehidupan kenegaraan dengan mendasarkan pada pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai jati diri bangsa. Meaning tersebut akan sulit tertangkap apabila Supersemar hanya dipahami secara ‘terpotong-potong‘ tanpa melihat adanya fakta-fakta historis yang melatari lahirnya Surat Perintah itu. Serangkaian dialog antara Bung Karno dan Pak Harto sebelum keluarnya SP serta suasana kebatinan yang tercemin saat itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam memperoleh kejelasan secara komprehensif terhadap peristiwa tersebut.

SP 11 Maret 1966 dapat dijadikan sebagai momentum yang dapat menggugah kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila di tengah derasnya arus globalisasi dan maraknya tindakan-tindakan anarkhis yang berlangsung di dalam negeri akhir-akhir ini. Suatu kesepakatan bangsa bahwa Pancasila telah menjadi ciri khas atau jati diri bangsa yang harus terus dipertahankan. Dalam keterikatan jati diri tersebut spirit diversity in unity dapat tumbuh sebagai kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman yang muncul tidak hanya berasal dari kekuatan luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri.

Oleh: Dr. G. Ambar WuIan
Peneliti Sejarah di Pusat Sejarah TNI

Kirim artikel anda ke soeharto861921@gmail.com

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.