SUPAYA DIPERSIAPKAN SECARA MATANG DAN TIDAK SEMBRONO, RENCANA PENINGKATAN ARUS WISATAWAN LUAR NEGERI KE INDONESIA

Presiden Mengharapkan:

SUPAYA DIPERSIAPKAN SECARA MATANG DAN TIDAK SEMBRONO, RENCANA PENINGKATAN ARUS WISATAWAN LUAR NEGERI KE INDONESIA [1]

 

Jakarta, Berita Buana

Presiden Soeharto mengharapkan agar rencana meningkatkan arus wisatawan luar negeri yang akan berkunjung ke Indonesia dipersiapkan secara matang dan tidak secara sembrono dengan asal saja menarik wisatawan dari luar ke Indonesia, sebab kalau rencana ini tidak dipersiapkan secara matang bisa mengecewakan wisatawan yang sudah datang ke lndonesia karena tidak mendapat pelayanan yang baik malahan mengeluh.

Masalah ini nantinya bisa dijadikan propaganda yang tidak baik diluar negeri karena banyak wisatawan asing setibanya di Indonesia mengeluh akibat tidak adanya pelayanan yang baik. Untuk itu Presiden Soeharto minta agar peningkatan pengembangan kepariwisataan di Indonesia ini koordinasinya lebih ditingkatkan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan pelayanan agar tidak menimbulkan gambaran yang buruk mengenai kepariwisataan di Indonesia.

Hal ini sangat penting, karena pemerintah sudah bertekad bulat bahwa mulai tahun 1977 yang akan datang pengembangan kepariwisataan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan hasil Raker Dep. Perhubungan dan hasil Seminar Pengembangan Industri Pariwisata Indonesia sehingga jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia akan bisa melampaui angka 430.000 orang yang dicapai tahun 1976.

Petunjuk-petunjuk Presiden Soeharto tersebut disampaikan Senin kemarin di Cendana ketika menerima Menteri Perhubungan Emil Salim, Ditjen Pariwisata Prajoga dan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukamdani Gitosardjono yang melaporkan kelanjutan dari petunjuk-petunjuk Presiden tentang masalah peningkatan pariwisata dan hasil Seminar Pengembangan Industri Pariwisata yang diadakan oleh PHRI.

Dalam keterangannya kepada pers setelah selesai pertemuan Menteri Emil Salim mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober yang lalu menjelang dilangsungkannya Raker Perhubungan ia telah menerima petunjuk-petunjuk dari kepala Negara yang kemudian dibicarakan dalam raker Perhubungan terutama mengenai kemudahan pengurusan visa, peningkatan hubungan udara dan pengembangan penerbangan charter, beberapa masalah yang dihadapi oleh beberapa hotel dibeberapa daerah mengenai kredit perbankan, masalah perpajakan dll. Dalam kaitan ini secara khusus disorot masalah Borobudur dan Prambanan yang dalam perkembangannya nanti akan menghadapi arus wisatawan yang cukup besar, sehingga ruang lingkup Borobudur dan Prambanan perlu diamankan dan juga masalah promosi pariwisata di luar negeri dan pembinaan wisatawan dalam negeri bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan untuk mengembangkan kebijaksanaan tersebut bersama-sama PHRI diselenggarakan Seminar Pengembangan lndustri Pariwisata dan yang dibahas dalam seminar adalah data-data dan bahan2 yang dapat membantu pemerintah untuk dapat lebih memperinci atau memberi isi daripada langkah-langkah kebijaksanaan tersebut.

Sehubungan dengan ini Sukamdani Gitosardjono memperingatkan agar dalam usaha menarik wisatawan luar negeri ke Indonesia jangan terlalu rakus. Kalau memang belum mampu jangan coba-coba mencari turis sendiri di luar negeri, sebab kalau para turis dari luar negeri itu sudah terlanjur datang di Indonesia kemudian mereka mendapatkan pelayanan yang kurang baik, maka hal ini bisa menimbulkan image bagi mereka mengenai buruknya pelayanan turis di Indonesia dan ini bisa dijadikan propaganda di luar negeri yang merugikan Indonesia.

Sementara itu atas pertanyaan pers, Menteri Emil Salim mengungkapkan bahwa dewasa ini sebuah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Udara Kardono dengan disertai oleh Pimpinan Garuda sedang berada di Eropa dalam rangka mengadakan perundingan mengenai usaha mendatangkan turis sebanyak mungkin dari Eropa.

Perundingan itu diadakan dengan Perancis, Jerman Barat dan Belanda serta Saudi Arabia. Bagaimana hasil misi mereka baru bisa diketahui setelah mereka tiba kembali dari Eropa, karena masalah charter pesawat itu tidak bisa dilaksanakan secara sepihak oleh Indonesia saja, melainkan harus ada persetujuan dari pemerintah dari negara yang akan mengirimkan wisatawannya ke Indonesia.

Dalam persoalan ini yang menjadi masalah adalah tarif dan soal tarif ini harus merupakan hasil pembicaraan dengan pemerintah negara yang bersangkutan disamping perlu adanya kesediaan dari pemerintah yang bersangkutan untuk memungkinkan Indonesia ikut dalam pesawat charter itu. Juga masalah tour operator, sebab pengaturan pengiriman wisatawan dari luar negeri ke suatu negara itu diatur oleh tour operator dari mana wisatawan itu berasal. Untuk ini diperlukan kesatuan pendapat antara Indonesia dengan pemerintah dimana wisatawan itu berasal demikian Menteri Emil Salim. (DTS)

Sumber:  BERITA BUANA (21/12/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 240-241.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.