SUMBANGAN POTONGAN GAJI DAN KRISIS KINI

SUMBANGAN POTONGAN GAJI DAN KRISIS KINI[1]

 

 

Oleh : Jusuf Suroso

 

Jakarta, Merdeka

PRESIDEN Soeharto belum lama ini menyumbangkan gaji pokok dan tunjangan jabatannya selama satu tahun, kemudian diikuti para menteri anggota Kabinet Pembangunan VII. Ini merupakan langkah yang terpuji. Walaupun disadari bahwa langkah ini tak akan menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Bukan hanya karena jumlah dana yang terkumpul dari para petinggi negara itu relatif kecil, tetapi juga tak sebanding dengan rumitnya problematik krisis itu sendiri.

Boleh jadi dengan gebrakan ini Kabinet Pembangunan VII yang belum genap satu bulan akan mendapat simpatik masyarakat dan secara psikologis politis diharapkan akan memperoleh dukungan. Minimal model pemotongan gaji pokok ini dapat mendorong terbangunnya kembali semangat gotong-royong dan solidaritas bangsa ini dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Pengamat politik Fachry Ali menilai apa yang dilakukan oleh para petinggi negara ini memang positif, tetapi sifatnya simbolik. Oleh karena itu ia mengharapkan adanya tindak lanjut secara optimal. Tindak lanjut yang ia maksud adalah reformasi di bidang ekonomi maupun politik.

TIDAK ASING

Kecenderungan penanganan berbagai masalah yang terjadi di tanah air acap kali dengan gebrakan-gebrakan, simbolik dan terkesan altruis, sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Gebrakan-gebrakan ini, pada saat dan dalam kasus tertentu, mungkin dianggap tepat dan berguna. Namun tidak selamanya demikian, baik terhadap masalah yang ruang lingkupnya sektoral, lokal dan nasional, bahkan yang berdampak internasional.

Misalnya, dalam pengentasan kemiskinan saya mencatat model yang dipakai untuk menangani cenderung mengikuti ala ‘sinterklas’, melalui paket sumbangan-sumbangan. Kendati menurut laporan secara subyektif angka kemiskinan katanya menurun, tetapi apakah penurunan angka kemiskinan itu juga diikuti secara struktural. Sebab, selama ini kita merasakan dari sejak perencanaan pembangunan, tidak pernah memasukkan nasib manusia dalam kalkulasinya. Manusia belum menjadi subyek, tetapi menjadi obyek pembangunan itu sendiri. Sehingga tatkala kita mengklaim keberhasilan pembangunan (sebelum krisis ekonomi) ada golongan masyarakat kita yang merasa tidak melu handarbeni, tak merasa ikut memiliki dan menikmati hasil pembangunan secara lahir batin.

Mereka hanya menjadi penonton keberhasilan itu. Ketika krisis melanda, malah mereka yang paling menderita dan hanya bisa mengharapkan dapat jatah bantuan sembako. Yang memprihatinkan tatkala krisis ini dianggap sebagai musibah, karenanya mereka juga harus ikut bertanggungjawab.

Secara jujur kita mengakui bahwa pembangunan nasional berhasil melahirkan sejumlah konglomerat. Tetapi ratusan konglomerat kita itu ternyata ibarat ‘gajah berkaki lempung’ (gajah berkaki tanah liat). Badannya besar dan gemuk, tetapi kaki yang menjadi tumpuan mereka sangat lemah dan sangat tidak tahan goncangan, mereka sangat tergantung pihak lain, baik pemerintah maupun bantuan luar negeri. Maka ketika goncangan tiba mereka jatuh terpuruk, sulit untuk bangun kembali.

Sementara puluhan juta usaha menengah dan kecil belum terbangun secara kokoh.

Dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kita sudah lebih dari cukup memiliki lembaga pengawasan yang dibentuk untuk itu. Seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada di masing-masing departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sistem pengawasan melekat yang merupakan sistem pengawasan dari atasan langsung. Ternyata tak banyak hasil yang dicapai. Bahkan oknum pejabat yang menjadi bahan pemberitaan utama media massa, didemonstrasi, karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, namun mereka masih terdapat dalam jajaran kabinet baru.

Masalah lingkungan hidup, lebih rumit lagi. Sebab pada umumnya pelanggar lingkungan hidup sebagian besar justru warga masyarakat terpelajar yang memiliki status sosial yang lebih baik, dibanding nasib puluhan juta anggota masyarakat lainnya. Akibat aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan menjadikan tidak sederhana lagi penanganan limbahnya. Bahkan kebakaran hutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pengusaha perkebunan.

Kalau dana masyarakat itu disumbangkan kepada negara, seharusnya menjadi milik negara dan dIbukukan menjadi penerimaan negara, serta disimpan di kas negara karena sifatnya sudah massal dianggap sebagai musibah dan harus diatasi bersama.

Wajar jika masyarakat menilai tidak adil. Sebab, tatkala hutan itu menghasilkan petro dolar, diklaim sebagai keberhasilan mereka yang mengusahakan hutan. Tetapi ketika musibah datang, mereka buru-buru melansir ini tanggungjawab kita semua.

Demikian pula cara pemerintah menangani masalah hak asasi manusia (HAM). Kita menyambut baik prakarsa Pak Harto melalui Keppres 50/1993 tentang pembentukan Komnas HAM. Antusias masyarakat sangat positif terhadap kehadiran Komnas HAM. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan masyarakat ke kantor Komnas HAM tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sayang sekali, tindak lanjut dari pelanggaran yang satu ke pelanggaran hak asasi manusia lainnya tak pernah tuntas.

Dalam SU MPR 1998 lalu soal HAM sempat menjadi perhatian para anggota MPR agar menjadi ketetapan tersendiri. Maksudnya, supaya dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia mempunyai landasan konstitusional yang kuat ternyata juga tidak mendapat dukungan mayoritas fraksi di lembaga ini, yaitu FKP, F-ABRI dan FUD.

Dari berbagai catatan tersebut kita mendapat pelajaran berharga bahwa solusi terhadap berbagai problematik bangsa ini dengan model gebrakan-gebrakan ternyata tidak pernah efektif, hasilnya tidak optimal. Oleh karena para penyelenggara pemerintahan tidak konsisten menegakkan pelaksanaan peraturan dan perundang­undangan yang ada. Barangkali karena masih sering kita jumpai adanya perlakuan istimewa terhadap orang seorang, sementara warga negara, kelompok masyarakat maupun golongan tertentu.

DANA REVOLUSI

Gebrakan pemotongan gaji menyusul penghimpunan dana masyarakat apakah itu uang tunai, emas maupun barang, berharga lainnya, akhirnya akan mengalami nasib yang sama. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah mendasar krisis ekonomi itu sendiri. Boleh jadi jika tujuannya untuk menghimpun solidaritas dan semangat gotong­royong bahwa problem sekarang merupakan tanggungjawab bersama saya kira hal itu sudah tercapai dan oke-oke saja.

Namun masalah baru yang kemudian muncul adalah status hukum dari dana yang telah terkumpul itu menjadi ‘dana misterius’. Menjadi misterius, karena belum ada ketentuan siapa yang harus menerima, menyimpan, mengelola dan bagaimana kelak harus mempertanggungjawabkannya.

Kalau dana masyarakat itu disumbangkan kepada negara, seharusnya menjadi milik negara dan dIbukukan menjadi penerima negara, serta disimpan di kas negara. Demikian pula penggunaannya harus transparan sesuai dengan disiplin anggaran melalui tradisi ber-APBN. Pada massa lampau kita juga sudah punya pengalaman yang kurang lebih sama, yaitu ketika bangsa ini sekarang dilanda krisis, pasca pemberontakan G-30-S/PKI/1965.

Waktu itu kita punya dana yang dihimpun dari masyarakat, bahkan mengundang simpati masyarakat internasional. Tidak jelas kapan mulainya penghimpunan dana masyarakat tersebut. Jumlahnya cukup besar yang kemudian dikenal sebagai ‘Dana Revolusi’. Tetapi tidak jelas status hukumnya dan tidak jelas pula siapa yang harus bertanggungjawab pengelolaannya.

Model penghimpunan dana pada masa lampau itu kemudian dikoreksi oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro maupun Prof. Dr. Soebroto ketika tampil masing-masing sebagai moderator dan pembicara pada Simposium II TNI-AD, 9 Mei 1966. Pada waktu itu soal utang luar negeri juga menjadi sorotan. Pertanyaan saya, mengapa model penghimpunan dana yang pada masa lampau kita koreksi dan dinilai tidak akan efektif, sekarang model itu kita pakai lagi. Dan anehnya kita juga merasa bangga, bahwa dengan cara yang pernah kita anggap keliru itu dapat mengatasi masalah krisis moneter dan ekonomi.

Ada kesamaan cara-cara kita mencari jalan keluar dari krisis ekonomi sekarang. Mencari pinjaman luar negeri, menghimpun dana masyarakat, mencetak uang dan sebagainya. Perbedaan yang menonjol pada waktu itu adalah status sosial rakyat Indonesia hampir merata atau katakanlah sama miskinnya, sama-sama ikut antri beras, antri gula, antri bubur dan sebagainya.

Waktu itu belum terlihat secara mencolok adanya kelompok atau individu masyarakat yang tiba-tiba menjadi ‘Pahlawan’ karena dapat menyumbang sembako atau sejumlah dana yang jumlahnya tak pernah terbayangkan oleh golongan masyarakat tertentu lainnya, yang termasuk tidak melu handarbeni tadi.

(Penulis, pemerhati masalah sosial politik, tinggal di Depok)

Sumber : MERDEKA (31/03/1998)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 897-900.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.