SUBSIDI BBM AKAN MEMBERATKAN ANGGARAN NEGARA

SUBSIDI BBM AKAN MEMBERATKAN ANGGARAN NEGARA[1]

 

Jakarta, Antara

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) saat ini dinilai sudah hampir setara dengan jumlah minyak mentah yang diekspor, sehingga jika harganya masih disubsidi akan membebani anggaran negara.

Pendapat itu dikemukakan mantan Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Dr. M Sadli, di Jakarta, Rabu, menanggapi perlu tidaknya pemerintah melakukan penghapusan subsidi BBM terutama solar dan minyak tanah.

Menurut Sadli, proporsi antara jumlah minyak mentah yang diekspor dengan tingkat konsumsi BBM memang sangat menentukan besarnya harga BBM. Penerapan konsep subsidi BBM awalnya, didasari bahwa tingkat konsumsi BBM memangjauh lebih kecil ketimbang produksi minyak yang diekspor.

“Waktu itu dasar pemikirannya agar BBM yang dijual kepada masyarakat itu sebagian biayanya ditanggung oleh hasil penjualan minyak mentah ke luar negeri.” ujarnya.

Ketika itu, praktis anggaran negara tidak terlampau besar dibebani subsidi BBM ini.

Namun kondisi saat ini telah berbeda jauh dengan saat ditetapkannya ketentuan harga BBM dulu/RPS2u. Bahkan Sadli memperkirakan, beban keuangan negara akan semakin berat karena tingkat produksi minyak di dalam negeri ternyata juga tidak mengalami peningkatan dengan cepat.

Ia mengungkapkan, sebenarnya sejak awal iajuga tidak begitu percaya akan efektifitas pola subsidi untuk kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, subsidi harga terhadap solar atau minyak tanah untuk masyarakat kecil.

Sadli menilai, pola subsidi BBM yang diterapkan sekarang terbukti tidak mencapai sasaran. Ia memberi istilah sebagai “masuk ke kantong yang salah” karena subsidi solar hanya dinikmati golongan pengusaha saja.

Sadli membenarkan bahwa penghapu san subsidi akan menyebabkan harga BBM naik danjelas akan memicu inflasi.

“Namun saya yakin itu sifatnya sesaat saja, karena dampak inflasi dari keputusan kenaikan BBM hanya sebagai ‘sebuah pengorbanan’.” katanya.

Menurut dia, nilai konstruktif dari kenaikan harga BBM itu akanjauh lebih besar. Dalam menetapkan harga BBM memang bukan hanya mempertimbangkan aspek ekonomis semata. Namun juga mempertimbangkan dampak politis dan moril, ujarnya.

Sadli mengingatkan, sumbangan sektor migas bagi anggaran negara masih sangat besar peranannya. Kalau saja tidak didukung oleh penerimaan sektor migas rasanya pemerintah sudah “teriak-teriak”, katanya.

Oleh sebab itu, menurut dia, sebelum keadaannya bertambah sulit, ia mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi kembali perlu tidaknya subsidi BBM tersebut mengingat peran subsidi BBM akan langsung mempengaruhi anggaran negara.

Hingga saat ini, menurut Sadli, Pertamina sebagai BUMN yang mengusahakan potensi migas masih belum menerapkan trasparansi dalam laporan keuangann ya, terutama yang menyangkut dengan kebijakan subsidi BBM.

Masalah penghapusan subsidi BBM muncul kembali setelah Presiden Soeharto bulan lalu menyatakan perlunya pemerintah menghapus subsidi BBM dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran pemerintah.

Sumber : ANTARA (06/08/1997)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 413-414.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.