SUARA SUMBANG DAN MENYESATKAN

SUARA SUMBANG DAN MENYESATKAN

Presiden Soeharto telah menggugah kembali fikiran umum ketika dalam pidatonya hari Rabu meresmikan tiga buah proyek yang dibangun di Cibubur oleh organisasi Ria Pembangunan, beliau menyinggung tentang kritik-kritik yang dilancarkan akhir-akhir ini terhadap pembangunan.

Suara-suara itu antara lain mengatakan bahwa pembangunan kini hanya mengejar pertumbuhan, hanya menguntungkan kaum elit, bahkan pembangunan dianggap hanya memperbesar lapisan rakyat yang miskin. Pendapat-pendapat seperti itu dinilai Presiden sebagai tidak berdasar dan menyesatkan.

Kepala Negara menyatakan bahwa tidak mungkin bisa dilakukan pemerataan ekonomi, tidak mungkin kemiskinan diusir, jika tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan berpijak pada Trilogi Pembangunan.

Selain bertujuan melaksanakan pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga mementingkan adanya stabilitas yang dapat menjamin keamanan pembangunan itu sendiri.

Dilihat dari pandangan ekonomi politik, pertumbuhan adalah suatu kondisi serta landasan untuk melancarkan strategi ekonomi secara terarah. Dimensi-dimensi pertumbuhan itu banyak ragamnya. Tetapi secara umum terpengaruh dan dipengaruhi oleh situasi ekonomis dan non-ekonomis yang ada, dengan hasil maupun akibat yang relevan.

Maka dalam perkembangan demikian dapat lahir berbagai masalah yang merupakan bagian dari konsekwensi keseluruhan pertumbuhan itu.

Apa yang dikatakan oleh Presiden hanyalah suatu peringatan bahwa dalam menganalisa pembangunan ekonomi yang dilancarkan Orde Baru, orang jangan mencampuradukkan persoalan lewat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sepihak.

Cara ini bukan hanya dapat mendiskreditkan pembangunan tetapi juga mengabaikan ukuran-ukuran yang perlu untuk menilai pembangunan dari perspektif yang menyeluruh.

Memang sulit jika ada usaha untuk menyorot pembangunan lewat kesan-kesan yang pragmatis, padahal pembangunan sebagai suatu tanggung jawab sejarah memiliki tujuan-tujuan strategis yang berkesinambungan.

Usaha hendak menilai pembangunan dari sisi-sisi tertentu dan membabas hasil-hasilnya dari dimensi-dimensi tertentu, memang bisa melahirkan pandangan-pandangan yang tidak obyektif dan menyesatkan masyarakat, walaupun tersulut fikiran-flkiran ilmiah yang apik dan agak menyilaukan.

Sebab, bagaimana pun juga, pembangunan bukan hanya suatu urusan, suatu gambaran perkembangan, tetapi juga suatu cita-cita.

Ia bukan banya suatu kotak perkembangan pragmatis yang dibangkitkan, dilakukan dan dirasakan untuk sesaat saja. Ia adalah suatu proses panjang, suatu himpunan rintangan dan hasil, kegagalan dan kemenangan.

Maka itu orang jangan hanya mengharapkan sesuatu dari pembangunan, tetapi juga perlu memahami tujuan-tujuan luhur dari pembangunan itu.

Konsep pembangunan memang harus memiliki tanggung-jawab ekonomi, politik, sosial dan ideologis. Ia identik dengan suatu harapan, bahkan lebih dari itu ia merupakan idaman sebuah kebangunan.

Ia ingin mengadakan, meningkatkan dan memperbesar kebajikan nasional terhadap rakyat. Konsep pertumbuban ekonomi pada dasarnya juga berarti konsep peningkatan emansipasi hidup masyarakat secara ekonomis, perbaikan mutu hidup masyarakat secara bertingkat.

Ia juga sebuah cermin tempat rakyat berkaca, dari mana ia dapat mengetahui apakah wajahnya telah dan ikut berubah, karena terangkat bersama langkah maju pembangunan yang berputar ke depan.

Adanya suara-suara sumbang dan menyesatkan tentang pembangunan tidak lain karena adanya usaha untuk menyembunyikan cita-cita pembangunan seraya menagih kebajikannya secara langsung pada setiap tahap pengembangan pembangunan itu berdasarkan prioritas nasional yang telab ditetapkan.

Pada segi negatifnya ia dapat melahirkan tuntutan-tuntutan politis yang lain, terutama karena pada fihak-fihak tertentu pembangunan hanya ditempatkan sebagai suatu alat untuk mengembangkan petaruh­petaruh politik dari kepentingan strategis mereka.

Berbagai rengekan politik dan ilmiah dari "ahli-ahli" dilontarkan untuk mengamankan tujuan mereka menjadikan pembangunan sebagai subyek manipulasi politik, dan memenangkan siasat mereka. Bahaya seperti ini nampaknya disadari oleh pimpinan nasional.

Jika kita telaah sejarah pembangunan Orde Baru, kita dapat menemukan fakta bahwa konsep pembangunan dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini adalah hasil eraman pemikiran yang digodok dalam tangki-tangki kaum tehnokrat.

Tanggung­jawab konseptual harus dikaitkan dengan mereka, meskipun tanggung jawab politik dan tanggung jawab nasional dari pembangunan berada di tangan Pemerintah.

Maka jika kini kritik-kritik politis dan kritik-kritik ilmiah dilancarkan maka sasarannya seharusnya pada lapisan kecil perencana dan pengendali pembangunan masa ini.

Inilah yang mesti difikirkan jika orang ingin bertindak obyektif dalam menilai pembangunan dengan seluruh akibat dan konsekwensi yang dikandungnya.

Bagi kita, pembangunan adalah usaha besar untuk menjebol dan membangun. Ia pun tidak luput dari kesalahan-kesalahan akan tetapi mengkambing hitamkan pembangunan itu secara an sich dengan menunjuk pada ekses-ekses sampingnya saja, bukanlah tindakan yang bertanggung jawab.

Adanya kekurangan dan kelemahan pada pembangunan, menuntut diadakannya perbaikan, banting setir, pelurusan orientasi, agar pembangunan nasional kita selain Pancasilais, juga klop dengan aspirasi bangsa, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat.

Itulah sebabnya, upaya pemerataan maupun perjuangan gigih untuk menegakkan tujuan-tujuan Pancasila dalam bidang pembangunan ekonomi dengan tekad menggiring dan mengarahkan pembangunan menuju pembentukan masyarakat adil-makmur dan sejahtera, kita nilai sebagai titik­tolak strategis yang perlu diamankan dan dipertahankan dengan teguh.

Pada tahap sejarah sekarang, pembangunan Orde Baru dihadapkan pada tantangan-tantangan besar dan mendasar. Di satu fihak ada usaha untuk mendorong pembangunan menuju ke sifat yang kapitalistik.

Di fihak lain, terpancang tekad untuk menegakkan Ekonomi Pancasila sebagai konsekwensi historis dari realisasi tujuan­tujuan Republik Proklamasi sejak didirikan pada 1945.

Kedua orientasi ini sedang bertarung dan konfrontasi itu juga menyerempet langkah-langkah pembangunan yang dilancarkan. Akan tetapi di antara kedua alternatif itu kita menilai bahwa pembangunan sejalan Pancasila yang mesti menang karena tuntutan Amanat Penderitaan Rakyat.

Oleh karena itu adalah perlu bagi rakyat untuk waspada terhadap suara-suara yang nadanya seolah-olah membela kepentingan rakyat terhadap pembangunan, tetapi tujuannya ialah mengacaukan pembangunan untuk memberi peluang bagi serbuan kapitalisme menguasai pembangunan nasional. Kesatuan kewaspadaan terhadap gejala demikian harus diupayakan agar merata di seluruh negeri.

Kita menggaris bawahi canang Presiden/Mandataris MPR mengenai rongrongan terhadap pembangunan dan menyadari bahwa rongrongan itu dilakukan oleh unsur­unsur yang tidak mempunyai itikad baik terhadap pembangunan.

Unsur-unsur tersebut ada di luar pemerintahan, tetapi bisa juga dalam pemerintahan. Waspada untuk mengamankan Mandat MPR, pemerintahan nasional dan pimpinan nasional dari tuduhan-tuduhan yang sumbang dan menyesatkan, adalah sangat penting sekali artinya untuk mempertahankan tujuan-tujuan mulia pembangunan nasional menuju masyarakat Pancasila yang adil, makmur dan sejahtera. (RA)

Jakarta, Merdeka

Sumber : MERDEKA (16/03/1984)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 536-538.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.