STABILITAS KURS PRIORITAS TINGGI

STABILITAS KURS PRIORITAS TINGGI[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Lima fraksi di MPR sependapat Indonesia harus segera meningkatkan ketahanan perekonomian nasional. Selain itu, stabilisasi kurs harus mendapat prioritas tertinggi. Untuk itu, langkah yang diperlukan harus mendapat dukungan lembaga-lembaga internasional, sambil terus mengkaji kemungkinan penerapan sistem Dewan Data Uang (CBS).

Pernyataan itu terungkap dari pemandangan umum 5 fraksi MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR masa bakti 1993-1998 yang dibacakan masing-masing juru bicaranya, Rabu di Jakarta.

Fraksi Karya Pembangunan, dengan juru bicara Ary Mardjono setuju bahwa kunci utama untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang adalah stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar.

“Selama ini belum tercapai, kita tidak dapat melihat perbaikan keadaan dalam waktu dekat.” kata Ary Mardjono.

Karena ini, FKP menilai tepat keputusan Presiden untuk meminta IMF dan para kepala pemerintahan lainnya untuk dapat membantu menemukan alternatif yang lebih tepat, yang disebutnya IMF Plus.

“FKP sependapat dengan Presiden bahwa kita perlu menimbang-nimbang dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, kemungkinan menerapkan sistem Dewan Mata Uang.” Kata Ary Mardjono.

FKP juga menyoroti pentingnya menggabungkan segala kekuatan, kemampuan, dah potensi sebagai bangsa pada saat yang amat sulit ini. Dalam konteks ini, FKP mendukung seruan Presiden agar kita tidak membesar-besarkan perbedaan pandangan, apalagi yang malah membingungkan masyarakat awam.

“Perbedaan jangan menjadi benih perpecahan di antara kita. Lebih-lebih, pada saat kita memerlukan persatuan yang sekuat-kuatnya agar dapat bersama-sama keluar dengan selamat dari kemelut sekarang ini.” ujar Ary Mardjono.

FKP optimis, setelah lewat dari masa transisi ini ekonomi Indonesia akan pulih kembali. Begitu proses reformasi berjalan dan masa krisis terlewati, FKP berkeyakinan nilai rupiah kembali pada tingkat yang wajar, inflasi dan suku bunga turun kembali dan potensi pertumbuhan akan meningkat lagi.

“Pada akhirnya, ketahanan ekonomi akan menjadi lebih mantap.” ujar Ary Mardjono.

Pukulan

Fraksi ABRI, melalui juru bicara Letjen TNI Hari Sabarno menyatakan mendukung langkah-langkah strategis dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini dengan strategi jangka panjang, berupa reformasi serta restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

Fraksi ABRI menilai krisis moneter yang berlangsung saat ini benar-benar telah menyengsarakan rakyat, khususnya rakyat kecil. Itulah sebabnya, F-ABRI mendukung pernyataan lugas dan jujur Presiden/Mandataris MPR yang menyatakan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak cukup kuat untuk menghadapi pukulan dari luar maupun menghadapi kelemahan dari dalam.

“Karena itulah Fraksi ABRI mendukung sepenuhnya langkah strategis jangka pendek yang mencakup keperluan pangan dan obat-obatan, serta menampung tenaga kerja yang terkena PHK.” kata Hari Sabarno.

Fraksi Persatuan Pembangunan, dalam pernyataan yang dibacakan Alfian Darmawan berpendapat bahwa reformasi ekonomi harus mengacu pada pemberian peluang kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Restrukturisasi juga harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, termasuk memangkas inefisiensi, pungli, menghilangkan distorsi ekonomi yang semuanya menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Selain itu, menurut FPP, reformasi dan restrukturisasi ekonomi harus dilakukan secara konsisten, karena Indonesia sudah terikat dengan kesepakatan IMF. Inkonsistensi terhadap saran IMF akan menurunkan kredibilitas pertimbangan penerapan CBS harus dilakukan secara hati-hati.

Juru bicara Fraksi PDI Bambang Mintoko juga menyoroti keprihatinan kondisi ekonomi yang dilanda krisis saat ini. FPDI berpendapat bahwa krisis ini semestinya dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa mati hidupnya republik ini tergantung sepenuhnya kepada rakyat bukan dunia luar.

PDI menyerukan agar eksistensi bangsa tidak digantungkan kepada pihak luar. Sebab, bagaimanapun pihak luar memiliki kepentingan-kepentingan subyektif yang tidak selalu menguntungkan bangsa Indonesia.

Kepedulian

PDI juga minta para pengusaha besar dan konglomerat agar menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap krisis moneter. Mereka hendaknya memberikan pengorbanan yang setara dengan berbagai keuntungan yang telah mereka peroleh selama ini.

“FPDI prihatin, apabila ada pihak yang menjadi besar usahanya karena jasa pemerintah tapi dalam masa krisis ini bersikap egoistis, masa bodo, bahkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya di tengah penderitaan rakyat.” kata Bambang Mintoko.

Sedangkan Fraksi Utusan Daerah, dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Soewardi menyatakan setuju dengan penekanan Presiden bahwa nasib bangsa ini untuk keluar krisis berada di tangan kita sendiri.

“Karena itulah, yang dibutuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita dalam memecahkan krisis.” ujar Soewardi.

Fraksi ini menilai bahwa upaya untuk mengatasi krisis ini tidaklah mudah. Namun, sebagai bangsa pejuang yang ditempa krisis demi krisis dalam dinamika perjalanan sejarah, masyarakat Indonesia tidak akan pernah putus asa dalam mencari pemecahan masalah.

“Sebagai bangsa yang besar yang lahir dari revolusi nasional, kita tetap memiliki semangat perjuangan untuk keluar dari kemelut ini. Fraksi Utusan Daerah yakin bahwa gelombang badai yang menerpa kita akan usai.” kata Soewardi. (Tim SK)

Sumber : SUARA KARYA (05/03/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 718-720.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.