SRI SOEMANTRI: MANDATARIS MPR SEYOGYANYA BERIKAN JAWABAN

SRI SOEMANTRI: MANDATARIS MPR SEYOGYANYA BERIKAN JAWABAN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden, Mandataris MPR seyogyanya hadir dan memberikan jawaban terhadap pemandangan umum dari fraksi-fraksi di SU MPR agar nilai pertanggungjawaban itu menjadi utuh.

Hal ini analog dengan kehadiran seorang menteri dalam pembahasan suatu RUU di sidang pleno DPR, sehingga pembahasan RUU berlangsung dalam suatu dialog.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof Dr Sri Soemantri mengatakan hal tersebut kepada Pembaruan di Jakarta, hari Senin.

“Jadi tidak hanya hadir, tapi juga harus memberikan jawaban atas kritikan­-kritikan yang mungkin diberikan oleh fraksi,” ujarnya. Dikatakan, langkah MPR untuk meminta jawaban Presiden sesungguhnya sangat dimungkinkan karena memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain telah diatur dalam UDU 45, kekuatan MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat tertinggi di Indonesia adalah berada di atas presiden telah diatur dalam pasal 4 Tap MPR no 1/1983. Tap MPR tersebut dengan tegas menyatakan bahwa presiden diangkat dan bertanggungjawab kepada MPR. Dalam Tap itu juga ditegaskan bahwa MPR berhak menilai isi pidato pertanggungjawaban presiden.

Artinya, jika fraksi-fraksi di MPR memberikan tanggapan terhadap isi pidato pertanggungjawaban yang dianggap kurang memuaskan, maka presiden jelas harus memberikan jawaban.

“Persoalannya sekarang ialah mau dan beranikah MPR meminta presiden memberikan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi,” tandas Rektor Universitas 17 Agustus Jakarta itu.

Dalam kaitan pidato pertanggungjawaban presiden hari Minggu lalu, Sri Soemantri misalnya melihat kurang lengkapnya pidato pertanggungjawaban tersebut. Misalnya, pidato pertanggung-jawaban Presiden ternyata tidak menjelaskan masalah pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun. Pidato presiden tersebut terlampau didominasi masalah ekonomi.

Padahal, demikian pakar hukum tata negara itu pembangunan terdiri dari tujuh bagian, sehingga dalam pidato pertanggungjawaban mestinya ketujuh bagian itu dipertanggungjawabkan secara lengkap.

Dengan demikian pidato pertanggungjawaban tersebut memang terlihat kurang lengkap dan logikanya akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan oleh fraksi di samping masalah-masalah lainnya.

Disinilah perlunya kehadiran presiden dalam pemandangan umum fraksi serta memberikan jawaban-jawaban atas pemandangan umum tersebut.

Hal ini, tutur ahli hukum tata negara itu, sebenarnya tidak lagi merupakan hal yang baru karena kita sudah memiliki presedennya yakni saat Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban SU MPRS 1966. Sekalipun Presiden Soekarno sudah memberikan pertanggungjawaban dalam pidato yang diberi nama Nawaksara ternyata harus disusul dengan pidato pelengkap karena anggota MPRS menyatakan tidak puas atas pidato pertama. Dalam proses ini sudah terjadi dialog antara presiden yang memberikan pertanggungjawaban dengan anggota majelis yang menilai pertanggungjawaban tersebut. Preseden ini seyogyanya kita jadikan sebagai konfensi.

Menurut Sri Soemantri hal ini tidak lah sulit karena secara konstitusi kedudukan MPR ada di atas presiden dan adalah hak anggota MPR memberikan pertanyaan terhadap pidato presiden.

Tidak seperti yang terjadi selama ini hanya berupa catatan-catatan di dalam suatu kesimpulan yang dapat menerima.

 

Memahami

Menjawab pertanyaan lain, Sri Soemantri menambahkan bahwa Presiden memang sebaiknya bertanggungjawab kepada MPR yang memilihnya dan bukan kepada MPR yang baru terbentuk setelah Pemilu 1997. Masalahnya ialah, jika Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR yang memilihnya, maka akan terdapat dua SU MPR karena MPR yang baru terbentuk tetap harus melakukan SU MPR untuk menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan sebagainya. (A-14/T-6)

Sumber: SUARA PEMBARUAN (03/03/1998)

________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 172-174.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.