SRI BINTANG PAMUNGKAS AKAN MUDAH DIBIDIK DENGAN UU SUBVERSIF

SRI BINTANG PAMUNGKAS AKAN MUDAH DIBIDIK DENGAN UU SUBVERSIF[1]

 

Semarang, Antara

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Dr. Muladi, SH menilai, Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR RI yang kini ditahan Kejaksaan Agung, sangat mudah untuk dibidik dengan UU Subversif.

Pernyataan Muladi yang juga anggota Komnas HAM itu disampaikan kepada wartawan di Semarang, Sabtu, menanggapi penahanan terhadap Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) itu.

“Kalau jaksa menggunakan perspektif subversif, dalam arti merongrong kekuasaan pemerintah, Bintang mudah sekali kena hukuman, sebab UU Subversif itu bisa menjadi palu godam untuk apa saja.” ujar Muladi.

Apalagi, mantan anggota DPR RI itu menyerukan agar Pemilu yang merupakan acara rutin negara setiap lima tahun sekali, lebih baik ditolak saja, hal ini sudah jauh dari sekadar permufakatan atau niat, sudah menjadi sikap yang ditawarkan pada masyarakat.

Menurut dia, ada perbedaan apresiasi pada diri Bintang mengenai bahasa hukum dan bahasa ilmiah, artinya bahasa hukum bukan merupakan bahasa ilmiah. Dijelaskannya, bahasa hukum memiliki standar-standar khusus yang kental dengan kekonkretan dan serba tegas, sebaliknya bahasa ilmiah bisa ditafsirkan dengan aneka persepsi.

Tuduhan yang dikenakan pada Sri Bintang Pamungkas karena dalam kartu lebaran yang dikirimkan, selain mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin, PUD juga menyerukan tiga agenda politik.

Pertama, menolak Pemilu 1997, menolak pencalonan Pak Harto sebagai presiden 1998- 2003 dan menawarkan tatanan baru pasca kepemimpinan Presiden Soeharto. Sementara itu Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Ungaran Kabupaten Semarang, Prof HAM Efendy, SH menilai, sebenarnya termasuk tindakan pidana seandainya Sri Bin tang itu menghasut rakyat untuk membatalkan atau menghalang-­halangi Pemilu.

“Kalau Sri Bintang tidak milih sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kalau Bintang mengajak orang supaya tidak memilih, tentu pelanggaran karena menghasut rakyat supaya tidak patuh dan orang yang tidak memilih dalam Pemilu nanti bisa digolongkan sebagai warga negara yang tidak sadar.” katanya.

Efendy juga berpendapat sepenuhnya agar permasalahan ini diserahkan ke pengadilan guna membuktikan tuduhan itu, apakah Sri Bintang Pamungkas itu bersalah atau tidak, sebab menurut berbagai pemberitaan di koran, ada pihak lain yang membuat undangan serupa, jadi tunggu saja nanti di pengadilan.

Seandainya nanti terbukti, Sri Bintang dapat digolongkan sebagai orang yang mau menggagalkan program pemerintah, pendeknya dia termasuk orang yang tidak sadar dalam berwarga negara, demikian HAM Efendy.

(U.SMR-K01/SMR-001/JPR-002/18:00/RU2)

Sumber: ANTARA (09/03/ 1997)

________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 488-489.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.