SONI HARSONO:  MASYARAKAT HARUS IKUT WUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN

SONI HARSONO: MASYARAKAT HARUS IKUT WUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN[1]

 

Marabahan, Kalsel, Antara

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Soni Harsono meminta berbagai pihak terutama masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan catur tertib pertahanan.

Catur tertib pertahanan itu meliputi tertib hukum pertahanan, tertib administrasi pertahanan, tertib penggunaan tanah, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan, katanya di Marabahan, ibukota Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalimantan Selatan, sekitar 75 Km barat Banjarmasin, Kamis.

Ketika memberikan sambutan pada peresmian Kantor Pertanahan Kabupaten Batola, Soni Harsono yang didampingi Bupati setempat Raymullan, mengatakan untuk melibatkan masyarakat dalam catur tertib pertahanan itu maka dibentuklah gerakan kelompok-kelompok masyarakat sadar pertahanan.

Untuk mewujudkan catur tertib pertahanan itu tidak akan bisa berhasil kalau hanya dilakukan oleh aparat jajaran Badan Pertanahan saja, oleh sebab itu diperlukan partisipasi semua pihak.

“Kita memerlukan partisipasi dari pemerintah daerah, para bupati, camat, lurah/ kepala desa, serta masyarakat itu sendiri, sebab tujuan yang hendak dicapai adalah suatu keinginan bersama yakni masalah jaminan hukum kepada pemilik/penggarap tanah.” katanya.

Melalui kelompok masyarakat sadar pertahanan itu ternyata mampu menyelesaikan secara bersama dengan bermusyawarah berbagai masalah yang timbul di daerah dimana kelompok itu berada, seperti sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan dan sebagainya.

Masalah yang berkaitan dengan pertahanan saat ini menunjukkan kecenderungan semakin kompleks, yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari suatu proses pembangunan yang terus meningkat, disamping ragamnya berbagai kepentingan masyarakat dan berbagai sektor yang memerlukan tersedianya tanah.

Ia mengatakan bahwa pembangunan pada umumnya memerlukan tanah sebagai faktor pendukungnya. Tanah sebagai unsur dominan dalam pembangunan, ketersediaannya terbatas dan relatif tetap atau tak bertambah.

Kenyataan ini membuka peluang terjadinya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat, baik antar perorangan, perorangan dengan pemerintah, maupun antar lintas sektoral.

“Benturan-benturan kepentingan tersebut diperkirakan terus berlangsung sejalan dengan frekuensi kebutuhan akan tanah.” katanya seraya menyebutkan bahwa penanganan masalah bukan semata soal teknis bidang pertahanan, namun dalam banyak hal perlu adanya koordinasi.

Menyinggung pembangunan gedung BPN Batola, Soni Harsono yang datang ke Kalsel mendampingi Presiden Soeharto meresmikan jembatan Barito, menyebutkan bahwa pembangunan gedung merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan penataan bidang pertahanan.

Berdasarkan laporan gedung tersebut seluas 325 M2 berdiri di atas tanah seluas 10 ribu M2, menelan biaya Rp 274 juta berasal dari APBN tahun anggaran 1996/1997.

(U-Bjm-003/PU02/Bjm-001114 30/EL01/15 :18/RE1)

Sumber: ANTARA (24/04/1997)

_____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 492-493.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.