SOFIAN EFFENDI: ILMUWAN SOSIAL NGGAK “MLEMPEM”

SOFIAN EFFENDI: ILMUWAN SOSIAL NGGAK “MLEMPEM”[1]

 

 

Medan, Antara

Sekretaris Dewan Riset Nasional (DRN) Prof. Dr. Sofian Effendi, menolak anggapan bahwa ilmuwan sosial di Indonesia masih “melempem,” dan kurang bisa diandalkan dalam pembangunan.

“Itu nggak seluruhnya benar. Justru banyak hasil kajian mereka yang berkualitas tetapi sayangnya kurang dimanfaatkan di dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial,” ujarnya di sela-sela Seminar Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu­-Ilmu Sosial (HIPIIS) di kampus USU, Medan, Jumat.

Menurut dia, analisis ahli-ahli sosial ini sering dianggap baru sampai pada proses mengidentifikasi masalah dan belum bisa memberikan alternatif-alternatif cara menyelesaikan persoalan tersebut.

Faktor yang lain, kalaupun para ilmuwan itu mengajukan alternatif, maka kadang­-kadang alternatif tersebut berada pada titik yang sangat bertentangan dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pemikiran -pemikiran ilmuwan sosial dianggap terlalu ekstrim.

Karena pemecahan-pemecahannya terlalu ekstrim maka banyak pejabat menilai bahwa para ilmuwan sosial hanya bisa mengkritik pemerintah dan “menggebug” pemerintah tanpa memberikan jalan keluar.

“Para pejabat jarang menyadari bahwa para ilmuwan sosial itu sama-sama mencintai negara ini. Dasarnya kritik itu kan karena para ilmuwan itu amat cinta pada negara ini dan tak ingin negara hancur,” ujar Sofian yang juga Asmen V Menristek.

Presiden Soeharto, dalam amanatnya ketika membuka Seminar ini hari Selasa mengatakan pemerintah dalam skala yang masih terbatas sudah merangkul para ilmuwan sosial untuk menyukseskan pembangunan, katanya.

 “Beberapa menteri yang berpikiran maju, seperti pak Ginandjar cukup bisa merangkul para ilmuwan sosial. Sayangnya tidak banyak pejabat yang seterbuka beliau dan berpikiran seperti itu,” ujarnya prihatin.

Disebutkan, masih cukup banyak pejabat yang melulu mementingkan stabilitas daripada bagaimana mendinamiskan masyarakat menghadapi globalisasi.

Ada kalanya penekanan pejabat soal pembangunan ekonomi di satu sisi menjadikan pembangunan sosial tidak diperhitungkan. Kondisi inilah, menurut dia yang seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Membangun ekonomi serta membangun sains dan teknologi tak mungkin bisa dilakukan bila sumber daya sosial tidak dibangun juga. Kendala paling pokok di dalam pembangunan ekonomi dan teknologi adalah sumber daya manusia yang belum mampu,” ujarnya.

 

Tidak Bangga

Sebagai contoh di bidang Iptek, katanya, belum tumbuh di tengah masyarakat Indonesia budaya tersebut, termasuk juga penghargaan terhadap hasil karya bangsa sendiri.

“Masyarakat umum bukannya bangga dengan hasil-hasil produksi dalam negeri misalnya pesawat yang dihasilkan IPTN, tetapi malahan justru sering kita olok­-olokkan,” ujarnya.

Diingatkannya, apabila bangsa Indonesia sendiri tidak bangga terhadap hasil karya anak bangsa, bagaimana bangsa lain bisa menghargai karya sendiri.

“Ini menunjukkan budaya kecintaan terhadap Iptek masih belum menggembirakan,” ujarnya prihatin.

Ia mengakui, memang kurang informasi dan terdapat kesalahpahaman dari masyarakat yang akhirnya membuat mereka mengolok-olok hasil karya bangsa sendiri. Misalnya, banyak orang termasuk beberapa eselon I justru mengolok -olok saat pesawat produksi Indonesia ditukar dengan bahan pangan.

“Ini karena budaya juga. Itu karena di dalam kepala kita sudah ada anggapan bahwa imbal beli semacam itu akan merendahkan nilai-nilai. Padahal ini kan taktik ekonomi, tak ada hubungannya dengan teknologi,” ujarnya.

Menurut dia, harga sebuah pesawat memang cukup mahal yaitu antara Rp90 miliar hingga Rp100 miliar, sehingga jarang atau tak ada satu negara pun yang sanggup membelinya secara tunai.

“Jadi setiap negara yang akan membeli pesawat pasti dia minta kredit dari negara yang menawarkannya. Sebagai contoh, kita juga beli pesawat F-16 dari Amerika justru karena kita dapat kredit dari sana,” katanya.

Indonesia baru bisa laku dalam menjual pesawat buatan Indonesia seperti CN-250 atau pesawat lain kalau memberi kredit.

“Persoalannya kita ini kan belum sekaya Amerika sehingga tidak sanggup memberi kredit, sehingga pilihannya sekarang ini dibarter saja, artinya dia punya beras dan ketan, sedangkan kita punya pesawat,” ujarnya.

Sayangnya, orang hanya melihat bahwa pesawat Indonesia ditukar dengan beras ketan, dan dianggap merendahkan mutu dari produk, padahal bila dipandang dari sudut ekonomi hal tersebut biasa-biasa saja.

(U.PU-10/MDN-05/MDN-001/EL01eu01)

Sumber: ANTARA (04/04/1997)

________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 733-735.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.