SOEHARTO TETAP HARUS BERI PERTANGGUNGJAWABAN

SOEHARTO TETAP HARUS BERI PERTANGGUNGJAWABAN[1]

 

Jakarta, Kompas

Mantan Presiden RI Soeharto yang menjabat lebih dari 31 tahun, harus tetap memberikan pertanggungjawaban di depan Sidang Istimewa MPR secara terbuka, gamblang dan transparan, agar dapat dinilai oleh masyarakat luas di seluruh tanah air, sesuai dengan pasal 4 (d) Tap MPR No.I/MPR/1983. Soeharto tak bisa mengundurkan diri secara sepihak tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban kepada MPR.

Demikian bunyi pernyataan sikap YLBHI, LBH Jakarta, KIPP, CPSM dan Kontras yang diterima Kompas di Jakarta, Kamis (21/5).

“MPR/DPR harus melihat pelanggaran-pelanggaran ini dimana proses suksesi di Istana Negara itu tanpa melalui mekanisme sidang MPR. Semuanya ini tidak memiliki landasan yuridis konstitusional, politik dan moral.” demikian bunyi pernyataan kelompok LSM itu.

Dalam pasal 4 (d) Tap No.1/MPR/1983 disebutkan, Majelis mempunyai tugas meminta pertanggungjawaban Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Dalam butir (e) disebutkan, mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar dari pada haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Indro Sugianto yang mengingatkan penegasan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto bahwa ABRI akan menjaga keselamatan dan kehormatan mantan Presiden bersama keluarganya, bukan berarti ada perlakuan khusus dalam aspek hukum.

“Pak Harto sudah menjadi warga negara biasa. Demikian pula keluarganya. Dengan demikian memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga yang lain. Untuk itu, jika ternyata ketahuan melakukan pelanggaran hukum, ia harus diproses secara hukum pula. Ini yang namanya menegakkan hukum dan keadilan, termasuk aspek yang menjadi sasaran reformasi.” katanya kepada pers di Surabaya.

Gabungan LSM itu juga meminta alasan yang jelas dan transparan soal mundurnya Soeharto di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda seluruh negeri ini.

“Penjelasan ini harus diungkapkan secara terbuka di depan Sidang Istimewa MPR oleh yang bersangkutan. Karenanya masyarakat tetap mendesak MPR untuk segera menyelenggarakan SI MPR dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan menghadirkan Soeharto di depan SI MPR.” demikian bunyi pernyataan itu.

Di pihak lain gabungan LSM itu juga menggarisbawahi proses pengunduran diri Soeharto adalah bertentangan dengan pasal 8 UUD 1945.

“Sebenarnya tidak ada peralihan jabatan Presiden. Wakil BJ Habibie hanya menjalankan tugas-tugasnya.” bunyi pernyataan bersama itu.

International NGO Forum on Indonesian Development dalam pernyataan yang ditandatangani Zoemrotin K Soesilo (Ketua Panitia Pengarah Indonesia) dan Asmara Nababan (Sekretaris Eksekutif) mengutarakan, pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden adalah hal wajar sesuai dengan tuntutan gerakan reformasi. Meski secara konstitusional BJ Habibie sebagai Wakil Presiden dapat dibenarkan menjadi Presiden, namun hal tersebut nyatanya masih merupakan hambatan atas berlangsungnya reformasi menyeluruh, karena ia adalah bagian yang tak terpisahkan dari rezim sebelumnya.

INFID meminta, segera dilaksanakannya Pemilu dalam waktu enam bulan, kemudian MPR segera memilih Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sumber : KOMPAS (22/05/1998)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 584-586.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.