SOEHARTO PERNAH MENAMPIK MUNDUR : JITAK USAH YA…”

SOEHARTO PERNAH MENAMPIK MUNDUR :

JITAK USAH YA…”[1]

 

Jakarta, Kompas

PEMBERITAAN seputar mundurnya Soeharto tetap saja menarik perhatian. Soeharto sebagaimana dikenal banyak orang maupun para menterinya sebagai pembantu-pembantunya sejak dari Kabinet Pembangunan I-VII adalah pribadi yang sangat tertutup. Karena pribadinya yang sangat sulit dibaca oleh para pembantunya maka kerap para menterinya, salah menerjemahkan kebijaksanaan pimpinannya ini.

Secara kebetulan Kompas sempat menemui salah seorang pembantu setia Soeharto yang dapat dianggap banyak tahu mengenai sikap dan karakter Soeharto dalam memerintah, maupun mengendalikan jaringan bisnis anak-anaknya. Ia adalah Letjen TNI (purn) Bustanil Arifm SH (73), mantan Kabulog (1973-1993), Menteri Muda Koperasi (1978-1983), Menteri Koperasi (1983-1993).

Awal membicarakan Soeharto dan soal suksesi tidak dapat dilepaskan dari peran Letjen TNI (purn) Sayidiman Soerjohadiprodjo mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Hal ini terkuak saat menjelang usia Soeharto mencapai 70 tahun, sekitar awal tahun 1991 lalu. Saat itu tim penyusun buku ‘Di Antara Para Sahabat’ dalam menyambut 70 Tahun Soeharto mengumpulkan pendapat, sumbangsih pemikiran dan kesan dari para sahabat, para menteri-menteri serta pribadi-pribadi yang pernah dekat dengan pimpinan nasional itu.

Sampailah pada kesempatan mewawancarai atau memintakan pendapat dari Sayidiman.

“Dialah yang pertama kali meminta secara langsung kepada Presiden (waktu itu) Soeharto untuk segera meletakkan jabatan alias mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Atau tidak mencalonkan diri lagi pada Pemilu 1992, dan menolak dicalonkan kembali oleh Golkar pada tahun itu juga.” ucap Bustanil menirukan pendapat Sayidiman.

Sebagai seorang bawahan yang setia pada atasan, Sayidiman tentunya tahu betul konsekuensinya melontarkan pendapatnya itu langsung kepada Soeharto. Sebagai seorang yang tahu betul seluk beluk geopolitik Indonesia saat itu, di mana kondisi perekonomian sedang jaya-jayanya, amat mustahil ada orang mengajukan usulan ‘gila’ seperti itu kepada Soeharto. Tetapi ia melontarkan pendapatnya itu justru agar dimuat dalam sari pendapatnya dalam buku itu.

“Saya saat itu mendukung benar gagasan Pak Sayidiman. Saya dukung tetapi tidak saya keluarkan secara lisan,” kata Bustanil.

Menurut dia, sangat masuk akal dan akan sangat terhormat jika Soeharto sedikitnya memikirkan pendapat Sayidiman untuk lengser keprabon (turun tahta) enam tahun lalu. Karena jika seseorang yang turun dari jabatannya justru di saat bangsa sedang jaya­jayanya, akan dikenang sebagai bapak bangsa.

Ingin tahu apa jawaban Soeharto saat mendengarkan usulan Sayidiman?

“Tak usah ya…?” kata Bustanil menirukan ucapan Soeharto saat itu.

Ini artinya Soeharto akan maju lagi sebagai Presiden dalam Pemilu 1992, dan itu terbukti Golkar mencalonkan dirinya dan terpilih menjadi presiden sampai 1998, dan berlanjut sampai 2003, tetapi tidak kesampaian karena keburu terkena gelombang reformasi.

Gagasan dan pendapat Sayidiman itu pun terpaksa sangat berat hati dihilangkan dari isi buku ‘Di Antara Para Sahabat’.

Ibu Tien Soeharto juga pernah mengusulkan kepada Pak Harto di tahun 1992 itu juga untuk tidak mencalonkan diri lagi karena sebagaimana diakuinya sendiri, menjabat Presiden adalah pekerjaan berat untuk seorang yang sudah berusia di atas 70 tahun. Adalah mengherankan, bahwa usulan dan kebijakan yang diajukan Ibu Tien pun ditampik Soeharto. Padahal sebagai orang yang pernah dekat dengan keluarga Cendana, Bustanil tahu betul bahwa Soeharto sangat menghormati setiap pendapat yang keluar dari benak Ibu Tien. Ia akan mencerna secermat mungkin sebelum akhirnya memutuskan suatu kebijakan.

Bisnis Anak-anak

Soal bisnis anak-anak Soeharto, Bustanil mencoba bersikap obyektif. Ia tidak menepis anggapan banyak menteri yang kerepotan menghadapi sepak terjang anak­anak Soeharto yang mencoba mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari menteri yang notabene adalah pembantu Presiden.

Sejauh yang dialami Bustanil dan ini masih dapat diperdebatkan, Bustanil setidaknya tiga kali menerima Indra Rukmana (suami Siti Hardijanti Hastuti), Ny. Halimah (Baby) Bambang Trihatmodjo dan Hutomo (Tommy) Mandala Putra. Kepada Bustanil saat menjabat Menkop/Kabulog, ketiganya meminta fasilitas pembebasan bea impor kedelai, pembebasan dan pematokan harga penjualan gula, tukar guling antara gudang dengan toko grosir dan kontrak perjanjian pembangunan rumah dinas.

“Ketiganya saya tolak semua. Dengan risiko dipecat dari jabatan oleh Pak Harto,” kata Bustanil.

Nyatanya Bustanil tak tergoyahkan sebagai Menkop/ Kabulog hampir 15 tahun. Sekitar awal 1980-an kerajaan bisnis anak-anak Soeharto dimulai, yang juga tak terbebas dari kritik para pembantu Presiden.

Soeharto berprinsip, apa salahnya anak Presiden berbisnis sepanjang bermain di koridor yang harus dipatuhi. Bahkan Soeharto pernah melontarkan lebih baik ia mundur sebagai Presiden RI jika anak-anaknya tidak diperbolehkan berbisnis.

Bustanil menyatakan sedih dan yakin sekali Soeharto akan kaget melihat daftar kekayaan yang dipegang imperium bisnis anak-anaknya sebagaimana disusun George Junus Aditjondro.

“Saya merasa pasti dan yakin seyakin-yakinnya, Pak Harto kaget begitu melihat daftar perusahaan yang dimiliki anak-anaknya.” kata Bustanil.

Kekayaan Yayasan

Tentang analisis Aditjondro soal banyaknya kekayaan Soeharto sebagaimana dicerminkan dari kekayaan yayasan yang bernaung di bawah nama Soeharto, Bustanil berani membuka serta mempertanggungjawabkannya kepada umum sepanjang yang diketahuinya. Ia bahkan menyebut beberapa nama, seperti mantan Menteri Negara Sekretaris Negara Soedharmono dan Moerdiono serta Hedijanto bersama dirinya sendiri siap membeberkan soal kekayaan yayasan yang dikaitkan dengan kekayaan Soeharto di depan umum kalau dikehendaki.

Bustanil hanya membeberkan sedikit dari banyak yayasan yang mengatasnamakan Soeharto. Itu adalah Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) dan Yayasan Dharmais. Soal berapa banyak uang yang dikucurkan berbagai pihak ke kas kedua yayasan itu, tampak gamblang dalam laporan keuangan kedua yayasan itu tertanggal 28 Februari 1998.

Jika ditelusuri, tidak ada satupun perusahaan atau badan hukum yang tak lolos ‘menyumbangkan’ sebagian dananya untuk kepentingan kedua yayasan itu. Bahkan ada ketentuan wajib setor lima persen dari laba bersih bagi sektor perbankan untuk menyumbangkan ke yayasan itu.

Untuk Yayasan Dharmais saja, dapat disebutkan penyumbang yang berasal dari potongan gaji pegawai negeri sekitar Rp.24,4 miliar. Pembagian lima persen laba bersih bank sebesar Rp.309,7 miliar. Belum lagi adanya pos penyertaan saham dan penerimaan lain-lain masing-masing Rp.2,2 miliar dan Rp.176 miliar. Sementara YAMP menerima sumbangan sebesar Rp.128,4 miliar, dividen Rp.524 juta dan jasa deposito Rp.70,3 miliar.

Menurut Bustanil, uang sebanyak ini tidak satu sen pun masuk ke kantung Soeharto pribadi. Semuanya dikembalikan ke rakyat banyak dalam bentuk pembiayaan beasiswa, pembangunan mesjid dan sarana ibadah lainnya, pembangunan infrastruktur, pembiayaan rumah sakit dan balai pengobatan, dan perumahan para pegawai kecil.

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa sampai sejauh ini masih banyak rakyat miskin dan desa tertinggal yang belum juga terjangkau listrik, misalnya. Banyak sekolah yang di ambang kehancuran karena dibangun asal-asalan. Masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan dasar yang makin tak terjangkau. Tampaknya inilah yang kelak dapat dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Bustanil, Soedharmono, Moerdiono dan Hedijanto di depan publik. (bw)

Sumber : KOMPAS (02/06/1998)

____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 645-648.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.