Soegiarto: Pak Harto Melakukan Rekayasa Dan Kaderisasi Untuk Pembangunan

Rekayasa Dan Kaderisasi Untuk Pembangunan [1]

Soegiarto [2]

 

Pertama kali saya berjabatan tangan dengan Bapak Soeharto, sebagai seorang prajurit dengan presidennya, adalah pada waktu penutupanRapim ABRI tahun 1973. Ketika itu saya menjabat Asisten Operasi Kasdam XVII Cendrawasih, Irian Jaya.

Sebenarnya jauh sebelum itu, saya telah mengenal kepemimpinan Pak Harto; saya telah tahu Pak Harto semenjak saya masih di kelas VI SD Puro Pakualaman, pada waktu beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

Saya melihat bagaimana kota Yogyakarta itu diserang Belanda, karena kebetulan pada tanggal 18 Desember 1948 saya sedang mengikuti semacam jambore kepanduan di lapangan belakang Taman Siswa Yogya.

Saya terus mengikuti perkembangan kepemimpinan Soeharto, terutama sewaktu beliau menjadi panglima di Jawa Tengah, dan kemudian menjadi Panglima Mandala. Ketika itu saya telah mulai aktif sebagai seorang perwira di Batalion 330 Kujang I Siliwangi suatu batalyon yang mempunyai kualifikasi lintas udara (airborne), yang dipersiapkan untuk Trikora.

Pernah terjadi suatu peristiwa lucu pada diri saya. Tahun 1978, saya ditunjuk Pak Panggabean, Menhankam/Pangab, sebagai Komandan Kontingen Garuda di Timur Tengah. Saya hanya diberi waktu satu minggu untuk mengenal dan mempersiapkan keberangkatan Kontingen Garuda VIII.

Semalam sebelum berangkat ke Timur Tengah, Pak Try Sutrisno, ketika masih sebagai ajudan Presiden, bertanya:

“Bisa mampir ke Cendana, nggak?” Lalu saya balik bertanya: “Memangnya ada apa?” Ia menjawab: “Ya, pamit dong sama Bapak! Kamu kan mau tugas internasional. Tidak salahnya nyuwun pangestu sambil lapor kesiapannya”, kata Pak Try.

Sungguh keterlaluan aku ini, sampai melupakan hal-hal yang semacam itu. Kebetulan jadwal saya ketika itu padat sekali. Jam telah menunjukkan pukul sepuluh lebih ketika saya sampai di Cendana dan Pak Harto telah beristirahat. Pak Try ini memang seorang kawan yang pintar dan banyak rekayasa. Ketika saya bertemu, dia hanya berkata:

“Yang penting doa restu dari Bapak, bukan?. Jadi sekarang, ini ada kue yang khusus saya simpan, separuhnya tadi telah didahar/dimakan Bapak. Jadi makan saja yang separuhnya lagi, itu akan merupakan berkah tersendiri bagi anda untuk menyertai tugas ke Timur Tengah, semoga sukses”.

Sekembali dari Timur Tengah, setelah menjadi Kasdam di Padang, saya diangkat menjadi panglima di Makassar. Pengangkatan ini memberi kesempatan pertama bagi saya untuk berbicara dengan Pak Harto, dan ini terjadi pada bulan Mei 1979, karena kebetulan untuk pertama kali ada dua orang perwira dari generasi muda yang diangkat jadi Pangdam.

Pak Try dari Kasdam di Bali diangkat menjadi panglima di Palembang, sedangkan saya dari Kasdam Padang, diangkat menjadi panglima di Makassar. Oleh karena itu Pak Widodo sebagai Kasad memerintahkan kami berdua untuk menghadap Presiden, sebelum kami menjalankan tugas baru.

Dalam pertemuan tersebut, Pak Harto banyak memberikan pesan-pesan yang sangat berguna kepada kita berdua. Diantaranya beliau menganjurkan kepada kami untuk tidak merasa rendah diri dalam menghadapi para senior Angkatan 45, meskipun mungkin pengalaman belum sebanding. Pak Harto mendorong kami untuk melakukan apa saja yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Inti dari pesan-pesan beliau yang cukup banyak itu telah memacu kami agar mampu mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dalam hal yang menyangkut ABRI maupun yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Pengarahan ini saya anggap berbobot nasional dalam upaya regenerasi dan penyiapan kader pimpinan ABRI.

Setelah saya menjadi Pangdam, paling kurang setiap tahun saya bertemu dengan Bapak Presiden dalam acara-acara setelah Rapim ABRI. Dan selama saya menjadi panglima di Sulawesi Selatan dan Tenggara, sudah tiga kali Bapak Presiden berkunjung ke sana.

Kemudian sewaktu saya menjadi panglima di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pertemuan saya dengan beliau menjadi lebih sering lagi. Setiap kali beliau datang, tentu saya harus berada di dekat-dekat beliau, meskipun tidak berani tampil kalau tidak dipanggil. ltulah tingkat pertemuan dan pengenalan saya sebagai seorang prajurit dengan presidennya secara langsung.

Ketika saya menjadi panglima di Makassar untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, ada suatu peristiwa yang patut juga saya kemukakan, pangkat saya dinaikkan menjadi bintang dua. Untuk Kodam luar Jawa pada waktu itu, Pangdam yang pertama kali di naikkan pangkatnya menjadi bintang dua adalah Pak Try Sutrisno Pangdam IV /Sriwijaya, Pak Edi Sudrajat Pangdam II/Bukit Barisan di Medan dan saya Pangdam XIV/Hasanuddin di Makassar.

Tanda pangkat dan surat keputusannya dibawa sendiri oleh Bapak Jenderal M Jusuf, Menhankam/Pangab, sesuatu yang munurut hemat saya tidak biasa dan ini berarti suatu perhatian dari pimpinan ABRI secara khusus.

Setelah naik pangkat, Pak Jusuf bertanya kepada saya:

“Giarto… Apakah kamu mempunyai keinginan untuk menduduki suatu jabatan lain dan di mana. Katakan saja kepada saya! Kamu ini sudah terlalu lama di sini, sudah empat tahun”.

Memang saya termasuk Pangdam yang paling lama bertugas di Sulawesi Selatan/Tenggara disamping pendahulu saya Pak Jusuf dan Pak Andi Mattalata. Pak Jusuf berkata lagi:

“Kau berunding dengan isterimu. Nanti satu minggu lagi aku lewat di sini”.

Satu minggu kemudian memang beliau singgah kembali, dan menanyakan keinginan saya. Saya menjawab:

“Pak! Sebagai prajurit saya merasa malu untuk menentukan sendiri jabatan apa yang hendak saya pegang. Tapi kalau boleh saya mengajukan keinginan, maka saya ingin bertugas di Jakarta, karena selama 25 tahun berdinas, saya belum pernah ditugaskan di Jakarta”:

Mendengar jawaban saya itu, Pak Jusuf kaget:

“Kamu belum pernah tugas di Jakarta?” Saya menjawab: “Kalau saya bertugas di Jakarta, paling-paling untuk parade 5 Oktober saja!”

Menurut cerita Pak Jusuf, beliau mengusulkan kepada Pak Harto untuk menempatkan saya sebagai Pangkostrad. Akan tetapi rupanya Pak Harto mempunyai wawasan lain. Beliau berpendapat bahwa untuk pematangan, maka saya tidak perlu menjadi Pangkostrad.

Sebabnya adalah karena fungsi Kostrad sekarang berbeda dengan dahulu di zaman beliau. Dulu Pangkostrad memimpin operasi, sekarang fungsi Kostrad itu hanya pembinaan dan Iatihan. Pangkostrad tidak mempunyai wilayah dan tidak memimpin operasi.

Oleh karena itu Pak Harto menganggap saya tidak perlu ke sana. Sekali lagi untuk kesekian kalinya saya tidak jadi bertugas di Jakarta, melainkan menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro di Semarang, menggantikan Pak Ismail yang diangkat menjadi gubernur.

Dari cerita ini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwa Pak Harto rupanya telah memberikan perhatian kepada generasi muda ABRI/TNI AD, bagaimana pola pembinaan dan pematangan di lapangan dengan berbagai  tantangannya .

Sebagai kepala negara, semua pada tahu bahwa Pak Harto itu mempunyai prinsip melaksanakan konstitusi secara konsekuen. Beliau adalah seorang demokrat sejati, suatu hal yang mungkin kadang kadang ada saja pihak-pihak yang tidak bisa mengerti.

Orang mungkin bertanya, apa mungkin ABRI itu bisa demoratis? Dalam kedemokratisannya itu, Pak Harto adalah orang paling konsisten dan paling konsekuen. Dalam segala hal dan segala tindakan yang beliau lakukan, beliau tidak pernah menyimpang dari kontitusi.

Saya telah mencoba mengikuti langkah-langkah beliau, sejak beliau sebagai Pengemban Supersemar, sampai menjadi pejabat Presiden dan sampai beberapa kali menjadi Presiden. Tidak ada sesuatu pun yang menyimpang dari rel konstitusi. Sampai-­sampai dalam menyelesaikan masalah Bung Karno pun beliau tidak mau mengikuti kemauan rakyat atau kemauan massa ketika itu.

Beliau dengan tegas menyatakan bahwa Bung Karno adalah proklamator (disamping Bung Hatta), dan sebagai proklamator, beliau itu, sama sekali tidak boleh kita lupakan. Untuk itu kita semua harus menghormatinya.

Kalau tidak salah Pak Harto pernah berdialog dengan Bung Karno dan menyatakan bahwa beliau menerapkan prinsip mikul dhuwur, mendhem jero. Bagi Pak Harto, Bung Karno itu adalah orang tua dan sebagai manusia biasa tentu memiliki segi­segi kekuatan dan segi-segi kelemahannya.

Tugas seorang anak yang baik adalah menanam sedalam-dalamnya atau membuang segi-segi kekurangan yang dipunyai orang tuanya, serta menjunjung tinggi dan mencontoh hal-hal yang positif. Itulah tanda dari seorang anak yang baik dan tahu diri.

Sebagai kepala negara, beliau itu tegas. Pengertian tegas di sini adalah dalam melihat, memikirkan dan menentukan masalah yang sesungguhnya dihadapi bangsa. Beliau menyimpulkan bahwa setelah peristiwa G-30-S/PKI masalah besar itu adalah kemungkinan terjadinya perpecahan bangsa.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya hal itu beliau memutuskan bahwa setiap peluang bagi terjadinya perpecahan harus dihilangkan. Hal itu beliau mulai dari ABRI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Kepolisian, semuanya harus bersatu.

Pimpinannya, dan juga pimpinan setiap angkatan itu harus berada di tangan orang-orang yang memiliki jiwa besar untuk bersatu, di tangan orang-orang yang mempunyai jiwa integritas yang tinggi.

Demikian pula keadaannya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik, yang oleh Pak Harto semuanya itu dirangkul dan diajak musyawarah sehingga dapat menghasilkan konsensus nasional. Diantara konsensus ini yang masih tetap kita pegang sampai sekarang adalah yang menyangkut komposisi keanggotaan MPR/ DPR.

Meskipun ada pihak-pihak, seperti kelompok Petisi 50 yang menganggap hal ini bertentangan dengan UUD 1945, namun kita semua mengetahui bahwa unsur-unsur MPR/DPR itu terdiri wakil­wakil organisasi sosial politik yang terpilih dalam pemilihan umum, kemudian utusan-utusan daerah dan utusan golongan, dan ABRI itu adalah sebuah golongan yang mempunyai kedudukan yang sama karena konsensus nasional itu, yaitu melalui proses pengangkatan. Kecuali kalau misalnya pihak-pihak yang telah menandatanganinya dahulu, sekarang berubah pendapat, sehingga tidak setuju dengan konsensus nasional ini.

Suatu ciri khas yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah Indonesia adalah bahwa ABRI itu penyelamat bangsa ini, dan setelah itu, ABRI juga pemersatu. Kalau misalnya ABRI tidak diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam kehidupan kenegraan ini dan diperlakukan hanya sebagai penonton saja, apalagi kalau ia dijadikan alat kekuatan kekuasaan, maka praktek seperti ini malah memberi peluang untuk suatu ketika kekuatan ABRI itu dipakai untuk melakukan coup.

Akan tetapi dengan duduknya ABRI di pemerintahan dan di kursi-kursi lembaga legislatif yang makrranya ikut terlibat dalam proses pemerintahan, proses legislatif dan dalam proses pembangunan itu sendiri, maka ABRI tidak mungkin mengadakan coup, karena ia sendiri ikut didalamnya. Ia hanya mungkin melakukan coup apabila ia berada diluar kehidupan sosial politik bangsa ini.

Kekonsistenan Pak Harto dalam memimpin bangsa ini jelas sekali terlihat dalam hal melihat situasi dengan tujuan untuk menyelamatkan Pancasila dan mewujudkan  pembangunan. Kalau kita perhatikan sejarah, kita semua mengetahui bahwa dalam Sidang Umum MPRS tahun  1968, Majelis tidak berhasil merumuskan GBHN.

Karena itu Pelita I tidak memiliki GBHN sebagai “cantelannya”. Karena waktu itu belum ada suatu mekanisme yang jelas bagaimana langkah-langkah agar GBHN bisa dirumuskan. Hal ini sebenarnya wajar saja karena bagaimana mungkin anggota MPR, yang hanya bersidang selama lebih kurang sebelas hari, dapat merumuskan dokumen politik yang begitu mendasar yang akan dijadikan arah dan kebijaksanaan dari pada pembangunan jangka panjang maupun menengah.

Baru setelah Pak Harto menjadi Mandataris, dengan belajar dari pengalaman Sidang Umum MPRS tahun 1968 itu, yang telah mengakibatkan Pelita I, dari tahun 1969 sampai tahun 1974, tidak dilandasi GBHN, maka beliau merekayasa lahirnya Wadah Wanhankamnas, sehingga badan itu setidak-tidaknya mempunyai waktu empat tahun untuk mempersiapkan materi GBHN.

Beliau memerintahkan agar Wanhankamnas itu menghubungi sernua pihak secara luas untuk dapat menampung segala aspirasi. Meskipun rekayasa seperti ini tidak ada dalam konstitusi, akan tetapi beliau sebagai mandataris merasa terpanggil dan bertanggungjawab agar MPR mampu membuat keputusan tentang GBHN. Kita mengetahui bahwa semua orang berhak memberikan sumbangan terhadap materi GBHN.

Tetapi yang paling mengetahui permasalahannya, yang paling tahu apa yang diperlukan untuk pembangunan itu, adalah pemerintah. Hal ini karena pemerintah itu adalah ujung. tombak dan sekaligus arsitek yang merancang pembangunan nasional sebagai ujud penjabaran keputusan MPR. Jadisama sekali tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan bahwa mandataris mendikte MPR, agar mau menerima materi yang telah dipersiapkan mandataris.

Dalam kepemimpinan beliau, Pak Harto tidak pernah tinggal diam, tetapi tetap mencari cara-cara untuk melancarkan pembangunan bangsa ini. Karena itu, beliau menambah rekayasa lagi. Kira­kira lima bulan sebelum sidang MPR, beliau menugasi suatu tim kecil untuk mengadakan streamlining, atau lebih memperhalus lagi, materi yang telah dipersiapkan Wanhankamnas.

Kalau saya tidak salah dimulai menjelang Sidang Umum MPR 1973, 1978, 1983 berturut-turut ada Tim Daryatmo, Tim Sudharmono (2 X) dan tahun 1987. Tim yang terakhir ini dinamakan Panitia 9, yang diketuai Pak Moerdiono, dan beranggotakan dua orang menteri lainnya, yaitu Pak Cosmas dan Pak Ginanjar, Sekretaris Jenderal Wanhankamnas Pak Barkah, Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah Pak Mantik, Deputy Bappenas Pak Mooy, lbu Astrid, Pak Suryanto dan saya sebagai Kasospol ABRI.

Suatu hal yang menguntungkan bagi saya adalah bahwa pada tahun 1986 diadakan suatu Seminar ABRI. Nah referensi itulah yang saya pakai sebagai sumbangan ABRI untuk mengisi dan melengkapi materi GBHN; Tugas ini menarik sekali, karena banyak menambah pengetahuan dan pengalaman.

Saya harus menghubungi bermacam-macam departemen, lembaga dan instansi, organisasi­organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, untuk memperoleh masukan. Setelah semuanya itu selesai, Panitia/Tim 9 melapor kepada Bapak Presiden. Beliau berkata:

“Ini tugasnya belum selesai. Nanti Saudara-saudara saya perbantukan pada Badan Pekerja MPR”.

Badan Pekerja MPR (masa 1987-1992) ini, setelah MPR itu dilantik, dipimpin oleh Pak Suprapto. Jadi Pak Harto itu betul-betul menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan lembaga tertinggi negara kita ini, yaitu MPR, bisa membuat keputusan politik yang. paling strategis dan paling mendasar.

Saya berpendapat bahwa tanpa rekayasa Pak Harto, sulit bagi MPR untuk mengambil putusan politik yang penting ini, karena terbatasnya masa sidang umum yang hanya sebelas hari. Hal ini sekali lagi tidak boleh ditafsirkan sebagai mendikte MPR, karena putusan terakhir tetap berada di tangan majelis itu sendiri.

Mereka sebagai wakil-wakil rakyat berhak memutuskan apa saja yang mereka kehendaki. Akan tetapi debat yang tidak berkeputusan, yang bertele-tele, sehingga akhirnya tidak dapat dicapai suatu persamaan pendapat, berarti meniadakan sesuatu yang sangat mendasar untuk kepentingan kesinambungan pembangunan bangsa dan negara ini yaitu dihasilkannya GBHN. GBHN adalah salah satu mata rantai mekanisme kepemimpinan nasional yang terus menerus kita wujudkan.

Dalam bab-bab GBHN itu dijelaskan masalah-masalah yang berkenaan dengan pembangunan jangka panjan dan pembangunan lima tahunan. Repelita itu dijabarkan menjadi rencana tahunan yang dengan konsisten, pacta minggu pertama setiap bulan Januari, Pak Harto menyampaikan nota keuangan sebagai pengantar RAPBN di DPR, yang akhirnya menjadi program tahunan/RAPBN.

Disamping itu, Pak Harto juga memberikan pidato kenegaraan secara konsisten setiap tanggal 16 Agustus, selanjutnya setiap Sidang Umum MPR, pada tanggal 1 Maret, beliau menyampaikan pertanggunganjawab selaku Mandataris di depan forum MPR yang baru.

Secara pribadi saya merasa mendapat pengalaman yang amat menarik ketika saya mendapat tugas dari Pak Harto untuk ikut BP 9. Kami sering mengadakan konsultasi dengan beliau, dimana beliau menyampaikan wawasan-wawasan dan pandangan-pandangan beliau.

Dalam kesempatan seperti itulah pada suatu kali saya mendapat kesempatan untuk bertanya mengenai persyaratan-persyaratan dari seorang calon pemimpin nasional. Saya merasa kagum karena beliau dapat menjelaskan hal itu dalam bentuk yang jelas dan sangat logis.

Beliau menyatakan antara lain bahwa seorang calon pemimpin nasional itu pertama-tama haruslah seorang Pancasilais sejati, kemudian dia juga harus merupakan seseorang yang telah mempunyai kapabilitas dan akseptablitas secara nasional. Dia juga orang yang harus mempunyai prestasi, dengan melalui proses pematangan dan pengabdian yang panjang. Jadi kita harus tahu siapa dia dan apa andil yang telah diberikannya kepada negara dan bangsa.

Kemudian yang ikut menentukan juga adalah kualitas mental dan intelektualnya yang tidak boleh goyah serta stabilitas emosionalnya, dengan demikian kemampuannya telah teruji dalam menghadapi krisis. Ibaratnya seorang perwira/seorang komandan, kalau baru saja terdengar tembakan ia telah bersembunyi terlebih dahulu, maka dia tentu tidak tepat untuk menjadi pemimpin yang andal.

Dipandang dari segi ini maka Pak Harto adalah seseorang yang telah teruji. Kita telah melihat bagaimana sikap beliau dalam menyusun Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949. Apabila kita perhatikan sekarang, maka serangan umum itu mempunyai impact yang tidak hanya strategis, akan tetapi juga politis dan militer teknis yang cukup tinggi.

Seakan-akan da]am benak beliau itu sudah terhimpun suatu pemikiran, beliau harus membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada; dan itu terjadi dalam usia beliau yang masih sedemikian muda.

Kemudian kualitas kepemimpinan yang beliau miliki adalah benar-benar bernilai paripurna baik teori maupun praktek/implementasinya. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa seorang pemimpin nasional itu didukung oleh kekuatan sosial-politik terbesar. Tanpa dukungan seperti itu, seorang pemimpin tidak akan ada artinya.

Saya juga mendapat kesan bahwa beliau selalu memikirkan masalah kaderisasi. Dan beliau merasa berdosa besar apabila mengabaikan masalah kaderisasi ini. Dan amanat yang beliau bebankah kepada para kader itu adalah kesinambungan pembangunan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini beliau utarakan pada saat saya dipanggil ke Cendana untuk diberi kepercayaan memimpin Departemen Transmigrasi dalam Kabinet. Pem bangunan V.

Salah satu aspek kepemimpinan Pak Harto yang saya perhatikan adalah apabila ada pengorbanan yang harus dilakukan maka beliau mulai dari diri sendiri, dan dari kelompoknya sendiri Saya ingat misalnya bahwa pada waktu Pelita I keuangan kita sangat ter batas.

Ekspor migas belum memadai, apalagi ekspor non-migas. Menurut istilah saya  Pak Harto itu mentolo, atau sampai hati, untuk tidak memberikan anggaran pembangunan kepada ABRI. Dalam hal ini Pak Harto tegas sekali:

ABRI tidak perlu membangun dengan perlengkapan baru, pakai saja apa yang ada itu dulu! Jadi yang harus mengencangkan ikat pinggangnya terlebih dahulu adalah dirinya dan korpsnya, yaitu ABRI.

Saya juga merasa kagum atas cara-cara beliau memberikan perhatian secara pribadi, terutama ketika saya mengalami penyakit mata, yang mengakibatkan pandangan saya hilang sebelah. Kejadian itu terjadi setelah enam bulan saya diangkat menjadi menteri. Dalam suatu penerbangan, tiba-tiba mata saya yang kanan tidak bisa melihat sama sekali.

Saya ditangani oleh Tim Kesehatan Presiden, namun suatu hal yang membuat saya tetap bersemangat adalah bahwa Pak Harto tidak pernah bertanya dan mempermasalahkan tentang kesehatan saya.

Karena itu saya berpendapat bahwa Pak Harto tidak pernah menganggap saya sebagai seorang yang sedang sakit, jadi saya merasa malu kalau sampai tidak mampu melaksanakan tugas karena Pak Harto sendiri tidak pernah menganggap saya sakit.

Pada bagian terakhir tulisan ini saya ingin menggambarkan dan mengulas bagaimana pandangan Pak Harto di bidang ketransmigrasian. Beliau pernah mengatakan bahwa:

“Strategi pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada jangkauan pemikiran jangka panjang dalam rangka strategi pembangunan nasional yang memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Tanah Air guna membangun masyarakat baru yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pada bagian lain beliau menyatakan:

“…Ada baiknya kita sadari bahwa luas serta jangkauan program transmigrasi di Indonesia adalah sesuatu yang sungguh tidak ada duanya di dunia ….” (Pidato pertanggungan jawab Mandataris pada Sidang Umum MPR 1 Maret 1983).

Penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi telah berkembang sedemikian jauh dan telah menarik perhatian, tidak hanya dari kalangan pengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam pemerintahan; tetapi juga dari kalangan ilmuwan, cendekiawan, pengusaha, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hal ini tidak mengherankan, sebab pengalaman penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi ini hanya ada di Indonesia yang sejarahnya telah dimulai pada awal abad ke-20, walaupun pada waktu itu masih dalam bentuk apa yang dinamakan kolonisasi, bukan transmigrasi seperti sekarang ini. Ada perbedaan  dalam tujuan dan pelaksanaannya.

Mencatat pengalaman dan melihat perspektip masa datang bukan suatu pekerjaan yang ringan, sebab diperlukan tidak saja suatu ketekunan dan perhatian yang khusus, tetapi suatu kemampuan analisa ilmiah.

Pelaksanaan transmigrasi menyangkut segi-segi yang sangat luas, karena itu pelaksanaan transmigrasi tak boleh dianggap berdiri terpisah dari kegiatan pembangunan pada umumnya, melainkan harus terpadu dengan pembangunan prasarana, pembangunan pertanian dalam arti luas, pembangunan daerah, pembangunan industri dan lain-lainnya.

Bagaimana tanggapan lembaga internasional tentang transmigrasi? Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) menyadari dan membenarkan program transmigrasi di Indonesia sebagai suatu upaya pembangunan yang serba manfaat, khususnya dalam rangka pembangunan pertanian.

Dalam rangka peringatan 40 tahuri berdirinya FAO, Direktur Jenderal FAO, Eduardo Saoma, mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk mengambil bagian dalam memberikan pandangan otoritatif mengenai masalah dunia yang berkenaan dengan kelaparan dan keterbelakangan pembangunan.

Sembilan kepala negara atau pemerintah terpilih untuk, menanggapi pertanyaan-pertanyaan khusus yang disiapkan oleh para editor CERES, terbitan FAO. Presiden Soeharto yang merupakan satu diantara sembilan pemimpin dunia tersebut disuguhi 10 pertanyaan mengenai pembangunan di Indonesia. Salah satu pertanyaan berbunyi:

“Seberapa jauh menurut pandangan Tuan kebijaksanaan transmigrasi Indonesia telah terlaksana dengan sukses? Apa yang Tuan anggap sebagai masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam hal ini?”

Presiden Soeharto menegaskan:

“Sesorang perlu memahami seluk beluk dan ciri-ciri geografis dan penyebaran penduduk Indonesia untuk memahami mengapa transinigrasi merupakan salah satu program kita yang paling penting. Kepulauan kita yang terdiri dari 13.677[3] pulau meliputi daratan seluas 1,9 juga Km2. Tetapi keseluruhan permukaannya, termasuk lautan di dalam batas wilayah Nusantara kita adalah lebih dari 4,8 juta Km2.

Kependudukan dan sumber-sumber ekonomi tersebar secara tidak seimbang. Pulau Jawa menghasilkan hampir separuh dari Produk Domestik Bruto. Lebih dari 60 % dari penduduk kita hidup di pulau yang merupakan 70% dari luas daratan. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah 700 orang per Km2 (data awal tahun 1980).

Untuk menjamin agar sumber daya dan hasil-hasil pembangunan dapat tersebar seimbang, kita telah menerapkan satu program “transmigrasi” yang mempunyai tujuan-tujuan multidimensional. Dalam rangka mengatur agar penyebaran penduduk daan pembangunan daerah menjadi seimbang, program transmigrasi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Transmigrasi bukanlah semata-mata pemindahan secara fisik penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi merupakan satu pekerjaan yang rumit, yang menyangkut aneka kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, masukan pertanian dan sebagainya.

Dalam proyek yang sedemikian kompleks, keberhasilan sulit diukur. Tolok ukur yang baku atas sumbangan transmigrasi terhadap kesejahteraan petani, peningkatan-peningkatan dalam produktivitas, pengembangan kegiatan pembangunan di daerah, terus dikembangkan.

Tidaklah semua kriteria tersebut dapat dengan mudah diterapkan. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat melihat hasilnya. Dalam hal tanaman keras yang sudah ditanam, diperlukan waktu yang lama sebelum memetik panen pertama.

Diperlukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, persiapan yang lebih baik berkenaan dengan survei kapabilitas lahan, lokasi, fasilitas perumahan, penerbitan yang lebih cepat atas hak peruntukan tanah, pengadaan prasarana yang memadai serta berbagai pelayanan pendukung lainnya.

Dalam arti sesungguhnya, transmigrasi merupakan program pembangunan manusia. Fakta bahwa lebih dari satu juta penduduk telah dipindahkan dalam rangka program ini, merupakan bukti yang nyata.

Demikianlah suatu gambaran pandangan Pak Harto tentang program transmigrasi yang disampaikan pada suatu forum internasional pada tahun 1985.

Apabila saya harus menghadap beliau, maka saya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan membuka segala arsip dan informasi. Kalau ada sesuatu yang beliau tanyakan dan saya tidak bisa menjawabnya, ini tentu tidak enak. Seperti kita ketahui transmigrasi kita mempunyai dua pola, yaitu pola umum dan pola swakarsa.

Pola umum itu mahal, karena segalanya diberikan gratis kepada para transmigran. Pak Harto memberikan pandangannya bahwa sebaiknya pola swakarsa inilah yang dikembangkan, dan ini memang sesuai dengan amanat undang-undang. Transmigrasi pola umum itu disamping mahal juga tidak mendidik, karena orang yang semestinya mandiri itu, lalu serba dikasih.

Namun harus dimaklumi, mana ada orang miskin yang mempunyai kemampuan, pada hal kita harus mengangkat harkat orang miskin. Tetapi sekarang rakyat kita betapa pun miskinnya sudah menikmati hasil pembangunan, sehingga ia memiliki sedikit modal, inilah yang dikatakan oleh Pak Harto. Dengan modal yang sedikit itu dia harus membuktikan bahwa ia harus dan mampu berpartisipasi.

Karena itu yang kami kembangkan sekarang adalah transmigrasi dimana transmigran ikut membiayai sebagian dari kemudahan­kemudahan yang ia peroleh. Namun ini dilaksanakan dalam jangka panjang, misalnya sampai hasil yang mereka peroleh telah memadai, sehingga sudah bisa menabung, baru dipotong untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya.

Akan tetapi apabila hasilnya baru cukup untuk hidup saja, ya ditangguhkan jangan dipotong dulu. Dari sini dapat kita lihat bahwa Pak Harto memang ingin membangun manusia seutuhnya. Kita sekarang sedang memasuki tahun kedua Repelita V dalam mengembangkan transmigran nelayan, transmigran perikanan tambak, transmigran industri dan jasa, transmigran pengolah sagu, dan transmigran Hutan Tanaman Industri. Pokoknya semua peluang yang membutuhkan tenaga sumber daya manusia kita kembangkan.

Dalam hal ini, prinsip saya adalah bahwa saya tidak mau berjalan di depan, karena dengan berjalan di depan itu akan sengsara sendiri. Saya harus memanfaatkan sektor-sektor lain. Katakanlah di Indonesia Bagian Timur.

Apabila PU-nya saja belum membuat jalan, maka saya tentu tidak bisa masuk ke situ, karena akan menyengsarakan para transmigran saja. Bagaimana komunikasi mereka keluar nanti?

Kalau PU-nya belum membuat irigasi, saya belum bisa menempatkan transmigran untuk pola tanaman pangan. Karena itu saya harus jeli dalam mengintip bagaimana program sektor­sektor lain, baru setelah itu saya dukung.

Masalah yang paling sulit adalah pembauran pendatang baru dengan penduduk asli, yang dapat saja menimbulkan kesenjangan sosial. Tingkat keterampilan mereka sangat berbeda. Petani Irian sangat berbeda dengan petani Bali atau Jawa Timur.

Petani Irian pada umumnya adalah peramu, yang memungut basil alam tanpa harus memelihara; mereka hanya memanen saja. Sekarang kita usahakan agar mereka bisa menjadi petani menetap. Ini memerlukan persiapan yang matang, karena persoalannya juga adalah masalah sosial budaya. Jadi masalah yang dihadapi Departemen Transmigrasi tidak sederhana.

Menteri yang terlibat dalam masalah transmigrasi ini ada 16 orang, dengan 52 pejabat eselon satunya. Saya merasa bahwa perencanaan transmigrasi ini lebih dari suatu perencanaan perang, di sini betul-betul membutuhkan kejelian dari segi kegiatan, segi waktu dan jadwal.

Pengetahuan Pak Harto mengenai masalah transmigrasi ini sangat luas sekali. Pemikiran pokok beliau adalah bagaimana mengurangi jumlah anggota masyarakat kita yang masih hidup dan berada dibawah garis kemiskinan serta penyebaran penduduk yang lebih merata, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah terutama yang masih sedikit jumlah penduduknya.

Dalam mengantar RAPBN tahun 1990/1991 beliau mengemukakan bahwa masalah transmigrasi adalah masalah yang sangat penting dan sangat strategis, karena mampu mengangkat masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Inilah harapan beliau terhadap pelaksanaan program transmigrasi dan, sebagai pembantu beliau, saya berusaha dan mencoba untuk mewujudkannya dengan bantuan semua pihak yang terkait, baik sesama instansi pemerintah, BUMN, swasta, dunia perbankan, berbagai yayasan sosial dan masyarakat terutama para transmigrannya sendiri, juga bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional.

***

 


[1]     Soegiarto, ” Rekayasa Dan Kaderisasi Untuk Pembangunan”, dalam buku “Diantara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 234-247.

[2]     Letnan Jenderal TNI; Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Pembangunan  V..

[3] Menurul data sekarang 17.580

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.