SOAL PENGUNDURAN DIRI HM SOEHARTO PAKAR TATA NEGARA : SAH DAN KONSTITUSIONAL

SOAL PENGUNDURAN DIRI HM SOEHARTO PAKAR TATA NEGARA : SAH DAN KONSTITUSIONAL[1]

 

 

Jakarta, Republika

Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya, yang dilanjutkan dengan pengangkatan Wapres Habibie sebagai Presiden masih menjadi perdebatan di antara pakar hukum.

Pengunduran diri Pak Harto kemarin, menggunakan Pasal 8 UUD 1945 dan Ketetapan MPR VII/MPR/1973.

“Dari sudut pandang hukum tata negara kita, pengunduran diri itu sah dan konstitusional.” kata pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Pandangan senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Sri Soemantri.

Soemantri, yang sering menjadi promotor atau penguji utama calon doktor hukum tata negara, menilai dua ketentuan hukum telah dipenuhi, yakni Pasal 8 UUD 1945 dan Ketetapan VII/MPR/1973.

“Dengan pernyataan Pak Harto berhenti dari jabatannya, maka berdasarkan dua ketentuan hukum tersebut, Wapres memang otomatis menjadi Presiden”.

Pendapat senada dilontarkan Satya Arinanto, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH-UI.

“Pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai Presiden, sah secara konstitusional.” ujar Satya.

Pasal 8 UUD 1945, Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis masa waktunya. Sedangkan Pasal 1 Ayat (2) TAP VII/MPR/1973, Yang dimaksud berhalangan tetap adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan. Pasal 2 Ayat (1) Dalam hal Presiden berhalangan tetap, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis masa waktunya.

Dengan merujuk dua ketentuan tadi, Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid menyatakan bahwa pengunduran diri Pak Harto sah dan konstitusional. Pendapat sama disampaikan Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum.

Metareum yang Wakil Ketua DPR/MPR, pernah menjabat sebagai Dekan FH Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Namun Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjoyanto kurang sependapat. Pasal 8 UUD 1945, kata Bambang, hanya menjelaskan bahwa wakil Presiden hanya bisa melaksanakan tugas Presiden hingga masa jabatannya berakhir. Ia menyebut keputusan Pak Harto sepihak. Prof. Dr. Dimyati Hartono juga tidak sependapat. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri atau penyerahan jabatan harus melalui mekanisme Sidang Umum Istimewa.

“Ini menyalahi konstitusi.”

Yusril membenarkan bahwa tindakan Pak Harto bersifat sepihak, karena tidak mengajukan permohonan berhenti atau diminta pertanggungjawaban untuk berhenti.

“Beliau dalam pernyataan tadi yang dibacakan, jelas judul dari apa yang beliau bacakan itu adalah pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden RI.” ujarnya.

Menurutnya, kalau membuat pernyataan berhenti, itu tidak perlu menunggu orang yang disampaikan pernyataan itu setuju atau tidak setuju.

Menurut penilaian Yusril, Pak Harto bukan memohon untuk berhenti atau memohon untuk meletakkan jabatan. Tapi Pak Harto membuat suatu pernyataan, declare, bahwa dengan ini saya menyatakan saya berhenti.

“Jadi tidak perlu ada penerimaan atau penolakan atau sidang dari MPR untuk ini, karena itu adalah pernyataan sepihak, dan sah dilihat dari segi hukum tata negara.” tegasnya.

Tentang pengucapan sumpah Presiden, memang akan mengundang perdebatan. Namun, baik Syarwan maupun Metareum memaklumi hal itu. Pasalnya, kemarin, dalam kondisi libur nasional. DPR sendiri, kata Syarwan, tengah diduduki mahasiswa.

“Walau hanya sedetik, tak boleh ada kevakuman kekuasaan.”

Menurut Soemantri, ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 tak dapat dipakai karena gedung DPR/MPR diduduki para mahasiswa. Oleh karena itu, bisa dipergunakan Pasal 2 Ayat 3.

Namun, Arinanto kurang sependapat dengan Soemantri mengenai penerapan Ayat 3 ini. Ia menyatakan sumpah harus dilakukan di gedung DPR/MPR.

“Oleh karena itu alasan tersebut belum dapat diterima.” ujarnya.

Yusril sependapat dengan Soemantri, pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Karena keadaan yang sangat mendesak, sangat emergency, sehingga pengucapan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden itu, tidak dapat dilakukan di hadapan DPR.” ujarnya.

Yusril juga menegaskan bahwa dunia mengetahui bahwa gedung DPR sejak Senin hingga Rabu malam diduduki oleh para demonstran. Akibatnya sangat sulit untuk mengumpulkan anggota dewan untuk melakukan sidang DPR.

“Untuk mencegah terjadinya kevakuman kekuasaan, maka dengan segera dilakukan penyumpahan Wakil Presiden menjadi Presiden dihadapan Mahkamah Agung sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 7/MPR/1973, di dalam Pasal 2 dan Pasal 4.” tambah Yusril.

Pengambilan sumpah tadi juga sesuai dengan UU No.15 Tahun 1985 tentang MA.

“Ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua muda itu adalah pimpinan MA, dan berhak serta berwenang untuk mengatasnamakan MA sebagai lembaga.” ujarnya.

Apakah dengan tampilnya Habibie sebagai Presiden berarti sekaligus penyerahan mandat?

Menurut Soemantri memang ada dua pendapat mengenai hal itu. Pendapat pertama, dengan diangkatnya Wapres sebagai Presiden berarti ia diberi mandat oleh MPR untuk melaksanakan GBHN.

Dengan demikian, tambahnya, kedudukan Habibie bukan hanya selaku Presiden dan mandataris MPR tapi sekaligus sebagai kepala negara dan panglima tertinggi ABRI.

“Saya sendiri sudah sejak lama menyetujui pendapat pertama.” kata Soemantri yang juga Rektor Universitas 17 Agustus ini. Pendapat kedua, tidak otomatis Presiden itu diberikan mandat oleh MPR.

Arinanto menambahkan, untuk pengukuhan Habibie selaku Presiden ke-3 RI, perlu digelar SI MPR. SI MPR ini, tambahnya, untuk mencabut TAP MPR No.IV/1998 dan TAP MPR No.V/1998 tentang Pengangkatan Soeharto selaku Presiden dan Habibie selaku Wakil Presiden.

“Kedua TAP ini harus dicabut.” katanya.

Selain itu, tambahnya, SI MPR perlu dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban Pak Harto selama ia menjabat selaku Presiden, misalnya, tentang cadangan devisa negara. Pak Harto tetap harus membuat pertanggungjawaban, kendati ia sudah menyatakan berhenti.

“Jangan Presiden baru yang harus mempertanggungjawabkannya.” cetus Arinanto.

Sumber : REPUBLIKA (22/5/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 564-566.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.