SOAL PEMOTONGAN GAJI PRESIDEN DAN MENTERI DITINDAKLANJUTI

SOAL PEMOTONGAN GAJI PRESIDEN DAN MENTERI DITINDAKLANJUTI[1]

 

Jakarta, Merdeka

Ajakan Pak Harto agar para menteri dan Gubernur/menyumbangkan gaji pokoknya, dibicarakan dalam rapat Menko Kesra di kantor Jl.Merdeka Barat, kemarin. Namun, para menteri secara jujur mengaku tidak tabu berapa jumlah gaji pokok mereka sebenarnya, sebab mereka belum pernah menerima gaji. Jadi belum tabu berapa yang akan disumbang.

“Saya kan sampai sekarang belum gajian.” kata Menko Kesra Haryono Suyono.

“Gaji tahun lalu berapa, Pak?”

“Wah, saya lupa.” ujarnya sambil tertawa.

Tetapi, ketika didesak, Haryono mengira-ngira.

“Barangkali sekitar 4,5 juta.” ujarnya tanpa menyebutkan berapa jumlah tunjangannya.

Para menteri yang hadir dalam Rakor Kesra adalah Menteri Sosial Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, Menteri Urusan Peranan Wanita Tuty Alawiyah, Menteri Pendidikan Wiranto Aris munandar, Menteri Agraria Ary Mardjono, Menteri Agama Quraish Shihab, Menteri Kesehatan Farid Moeloek dan Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono.

Berdasarkan data tahun 1993 tentang ‘Tabel Pembayaran Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara’ yang dikeluarkan oleh Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan, diperoleh keterangan bahwa gaji pokok Presiden ketika itu sejumlah 15 juta rupiah.

Sementara di tahun 1993 itu pula gaji pokok Wapres adalah 10 juta rupiah, sedangkan menteri, jaksa agung, Gubernur BI dan pangab sebesar Rp.2,5 juta. Golongan IV tercatat menerima gaji pokok sebesar Rp.399.000. Namun tentu jumlah ini sudah bertambah sejak lima tahun lalu.

Mengacu dari data tersebut, maka jumlah dana minimal yang bisa terkumpul dari pemotongan gaji pokok Presiden, Wapres dan 34 menteri plus dua pejabat tinggi negara setingkat menteri, sebesar Rp.1,38 miliar.

Senada dengan Menko Kesra, ketika ditanya soal jumlah gaji pokok, Tutut, panggilan akrab Mensos, Ary Mardjono, dan Agung Laksono juga tidak mengetahui jumlahnya. Namun demikian ketiga menteri ini mengaku ikhlas dan rela jika gajinya dipotong untuk kepentingan masyarakat.

“Saya belum terima gaji, he… he…” kata Mensos sambil terus menuju kendaraannya.

Menpora Agung Laksono juga mengatakan hal yang sama.

“Saya sambut baik imbauan itu, saya sangat ikhlas. Gajinya kan juga tidak banyak.” Kata Agung Laksono.

Sedangkan untuk keperluan menjalankan tugasnya sebagai menteri, Agung mengatakan,

“Ya, hemat-hemat sajalah. Kan tidak semua gaji diambil, hanya gaji pokok.” ujarnya.

Demikian pula Menteri Agraria Ary Mardjono. Dia mengaku tidak ada masalah jika gajinya diambil untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia juga mengaku tidak tabu karena belum pernah terima gaji.

“Saya kan belum pernah mengambil gaji menteri, kalau itu diambil tidak terasa buat saya, saya rela sekali. Saya kan dapat juga dari ABRI.” tegasnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menko Kesra tersebut juga membicarakan mengenai sumbangan dari gaji pokok Presiden, Wapres, para menteri dan para Gubernur serta ditambah dari dana Kukesra (Kredit Usaba Kesejahteraan Rakyat, Red).

Namun bagaimana teknis mekanismenya, menurut Menko Kesra, hal itu masih akan dirapatkan kembali hari Jumat besok. Pada pertemuan besok, juga akan diundang departemen terkait dan swasta untuk bisa memberi masukan dalam bentuk program.

“Kalau rapat koordinasi itu selesai, maka selanjutnya program ini akan diuji coba di daerah Jabotabek pada hari Minggunya.” ujarnya.

Dijelaskan, dana yang dikumpulkan diambil dari gaji pokok satu tahun Presiden dan menteri. Hal itu masih ditambah dengan dana Kukesra dan Yayasan Sejahtera Mandiri.

“Dalam penggunaannya kita juga akan melibatkan mahasiswa yang KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa-desa.” jelasnya.

Mensos juga mengemukakan, bahwa dana yang terkumpul itu tidak hanya akan digunakan untuk membantu orang yang kena PHK, melainkan juga membantu mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya akibat krisis.

“Kita akan bantu lewat GNOTA. Kita juga akan terus berusaha mencari sumber dana dari masyarakat yang mampu untuk masyarakat yang tidak mampu.” tuturnya.

Selain itu dibicarakan pula tentang berbagai persoalan yang ada di masyarakat,

“Kita ingin menggiring dan mengajak masyarakat yang tertinggal untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kita tadi putuskan Depsos sebagai departemen yang mengaturnya. Dalam situasi seperti ini tentu ada yang terlempar dari arena pembangunan, karenanya lewat Depsos kita berharap mereka kembali menjadi pelaku pembangunan.” papar Mensos usai rapat koordinasi itu.

Sumber : MERDEKA (19/03/1998)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 867-869.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.